Tim Futsal Indobat XXIII- jadi Runer Up

Jakarta, PenaOne - Komisi X DPR mendesak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk selektif dalam memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi tingkat nasional atau internasional.

Luncurkan Solid Road, Holcim Sasar Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Jakarta (28/8) - Prioritas Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur nasional, menjadi kunci utama dalam peningkatan daya saing Indonesia.

IWO Laporkan Kapolres Waykanan ke Prompam Polda Lampung "Ditumbalkan"

BANDAR LAMPUNG - Lantaran menghina profesi wartawan dan masyarakat Lampung, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Lampung Wawan Sumarwan melaporkan Kapolres Waykanan, AKBP Budi Asrul Kurniawan ke Propam Polda Lampung

Tuesday, 17 October 2017

Korban Salah Tangkap: Dipukul Kunci Roda Hingga Dibakar....

Delapan pemuda salah tangkap

Karawang, PenaOne - Cerita pilu mulai diungkap delapan orang pemuda yang menjadi korban salah tangkap yang dilakukan Polsek Klari, Karawang, Jawa Barat.

Delapan orang pemuda tersebut berasal dari Kampung Gintung Kolot, Desa Gintung Kerta, Kecamatan Klari, Karawang. 

Korban salah tangkap itu, kini terus mencari keadilan. Selain telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Karawang untuk ganti rugi Rp8 Miliar, mereka juga menuntut agar Polisi dan Kejaksaan mengembalikan nama baik mereka yang sudah terlanjur dicap buruk oleh masyarakat.

Sesuai putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor 1011 K/PID.SUS/2016, yang keluar pada tahun 2016 kemarin, delapan pemuda ini ternyata tidak terbukti melakukan aksi pembunuhan terhadap korban Sahrul Budiman.

Mayat Sahrul Budiman kala itu ditemukan warga disekitar samping Bendungan Walahar Klari tahun 2015.

Hari ini, Selasa (17/10/2017) kepada wartawan, korban salah tangkap ini menceritakan perihal aksi kekerasan oknum petugas Polisi dari Polsek Klari yang memaksa mereka agar mengakui aksi pembunuhan tersebut. 

Misalnya Deni Hendarsyah (20), salah satu korban salah tangkap. Dia mengaku mengalami penyiksaan kejam dari petugas mulai dari dipukul leher bagian belakang, sampai deretan pukulan di bagian wajah.

"Waktu itu saya dijemput terus dibawa ke Polsek (Klari), dibawa ke ruangan tapi engga tahu ruangan apa lalu lampunya dimatiin. Saya ditanya nama, saya disuruh balik badan kemudian leher bagian belakang saya dipukul," ujarnya. 

Setelah itu, kata Deni, dia dibawa dan dimasukkan ke dalam sel tahanan Polsek Klari. Ternyata di dalam ruangan sel sudah ada enam orang rekannya yang lain dengan kondisi babak belur seperti bekas pukulan.

"Paginya saya di BAP. Saya dipaksa suruh mengakui bahwa saya membunuh korban. Saya sudah bilang tidak tahu apa-apa tapi polisi tidak percaya," kata dia.

Karena terus diancam, Deni akhirnya terpaksa mengakui, sampai akhirnya dia bersama tujuh orang temannya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Karawang.

"Di perjalanan waktu mau dibawa ke kejaksaan saya juga terus diancam agar mengakui perbuatan itu," kata dia.

Korban salah tangkap lainnya, Frizkon Ramadhan (21) juga mengalami nasib yang sama. Dirinya mengaku lebih parah mendapatkan siksaan dari oknum petugas Polsek Klari. 

Selain dipukul menggunakan kunci roda untuk mengaku telah membunuh, bulu kemaluannya sempat dibakar dengan menggunakan korek api.

"Saya juga dipukul oleh teman-teman saya sendiri karena teman saya disuruh polisi," katanya.

Gugat Polres Karawang Rp8 Miliar 

Delapan korban salah tangkap dalam kasus pembunuhan seorang pemuda di Desa Walahar, Klari bernama Sahrul Budiman, pada tahun 2015 silam menggugat negara dalam hal ini Polisi dan Jaksa untuk ganti rugi.

Gugatan ini setelah Pengadilan menguatkan putusan bebas kedelapan orang yang dituduh pelaku tersebut. Yang menguatkan persidangan saat itu, penyidik mengatakan bahwa kedelapan orang yang dituduh pelaku pembunuhan ini terekam CCTV Bendungan Walahar, namun setelah dilakukan pengecekan, ternyata CCTV di sekitar Bendungan Walahar semuanya dalam kondisi mati.

"Selain itu berdasarkan hasil persidangan tidak ditemukan sidik jari kesepakan orang ini dalam alat bukti yang dihadirkan seperti dalam obeng dan barang lain," ungkap pengacara kedelapan korban salah tangkap, Aneng Winengsih.

Aneng menjelaskan, kedelapan kliennya tersebut merasa dirugikan akibat jadi korban salah tangkap kedelapan pemuda ini kemudian ditahan dan disangkakan melakukan persekongkolan jahat menghabisi nyawa korban. Setelah dibuktikan di pengadilan, sangkaan itu tidak berdasar. Akhirnya kedelapan orang ini divonis bebas dan telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan keterangan dari salah satu korban salah tangkap, FR mengatakan, selain dipaksa untuk mengakui telah melakukan pembunuhan, dia bersama rekannya disiksa oleh oknum polisi. Bentuk penyiksaan itu diantaranya dipukul dengan menggunakan kunci roda. Akibatnya, kedelapan orang ini mengalami luka cukup parah.

"Waktu itu saya dipaksa suruh ngaku. Padahal saya sudah bilang tidak membunuh tapi mereka (polisi) tidak percaya," ungkap FR. (ga/tan)

Kapolda Sumut Nyatakan Perang Lawan Narkoba dan Begal


Medan, PenaOne - Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw menyatakan perang terhadap narkoba dan begal diwilayahnya.

Hal itu dikatakan Kapolda saat menghadiri diskusi bersama Grup WA Turn Back Hoax bertema "Mari bersama-Sama Perangi Curas dan Narkoba" bertempat di Restoran JM Bariani House, Selasa (17/10/17).

Kapolda menjelaskan, saat ini Indonesia sedang mengalami darurat narkoba. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi narkoba juga kejahatan curat, curas dan curanmor.

"Kasus begal dan narkoba sangat erat kaitannya. Para pelaku begal melakukan aksinya untuk mendapatkan uang guna membeli Narkoba. Kami akan menindak tegas pelaku kejahatan Narkoba secara menyeluruh sesuai komitmen kami Bersih-bersih ke dalam dan hajar keluar", ujar Kapolda.

Tak lupa, Kapolda meminta dukungan semua pihak terutama dari rekan-rekan media untuk sama-sama memelihara serta mewujudkan situasi yang aman dan damai dengan menyajikan berita-berita yang positif kepada masyarakat.

Dirinya berjanji akan mendengarkan saran dan keluhan dari semua laspisan masyarakat di Sumut.

"Ini penting dilakukan guna meningkatkan kinerja Polda Sumut dalam mewujudkan Sumatera Utara aman, damai dan kondusif," jelasnya.

Hadir dalam acara tersebut para pejabat Polda Sumut, Kapolrestabes Medan, Kapolsek sejajaran Polrestabes Medan, anggota DPRD Sumut dari F-PKS  Burhanuddin, anggota DPRD Kota Medan Boydo HK. Panjaitan. (royman/bian)

Pidato Anies Dinilai Kurang Tepat!


Jakarta, PenaOne - Pidato perdana Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang menyebut kata-kata pribumi dan jadi kontroversi.

Hal yang menjadi heboh di media sosial adalah bagian pernyataan Anies yang berbunyi "Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan pepatah Madura. Itik telor, ayam singerimi. Itik yang bertelor, ayam yang mengerami”.

Anggota Departemen Advokasi dan Pendampingan Hukum Ikatan Wartawan Online (IWO) NR Icang Rahardian, SH menilai, pidato Gubernur terpilih Anies Rasyid Baswedan dinilai kurang tepat.

“Semestinya Pak Anies tidak menyebutkan kata-kata ‘Kita Semua Pribumi di tindas dan di kalahkan kini telah merdeka dan menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri,” tutur Icang kepada awak media Selasa (17/10/2017).

Menurutnya, seharusnya Anies berpidato secara negarawan bukan mengkelompokan dan itu sangat berpotensi memecah belah kesatuan dan persatuan.

“Masalahnya dengan adanya bahasa seperti itu seolah ada pengelompokan, sehingga akan menimbulkan perpecahan,” jelasnya.

Lebih jauh Icang menjelaskan, dirinya pernah membaca membaca surat edaran atau apalah bentuk nya yang di keluarkan tanggal 16 September 1998 oleh Presiden Bachrudin Jusuf Habibie.

Dalam isi surat tersebut diantaranya tertulis menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah.

“Dalam hal ini pidato Gubernur Jakarta terpilih ini melanggar apa yang dikeluarkan Presiden RI Ke III, BJ. Habibie,” tandasnya.

Lebih jauh Icang berharap Gubernur Jakarta yang baru saja dilantik oleh Presiden Jokowi perlu meluruskan agar tidak terjadi perpecahan bangsa ini.

Pasalnya kata dia, Jakarta adalah Ibu Kota negara artinya kata-kata Gubernur sudah mewakili sepertiganya rakyat Indonesia.

“Jangan salah lho, Jakarta kan Ibu Kota negara, kata-kata yang dikeluarkan Gubernurnya mewakili sepertiga dari rakyat Indonesia,” demikian Icang Rahardian menjelaskan. (tan)

Dinsos Makassar 'Berguru' ke Kediri

Makassar, PenaOne - Masalah Sosial nampaknya menjaadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar saat ini. Khususya masalah sosial yang melibatkan sejumlah anak.

Hal ini menjadikan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar bersama puluhan pekerja sosial dari Satuan Bakti Pekerja Sosial dan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif Kota Makassar mengelar Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kota Kediri Provinsi Jawa Timur, Selasa (17/10/2017).

Kunjungan ini langsung di gelar di Unit Pelayanan Teknis (UPT) perlindungan pelayanan sosial asuhan anak Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Kepala Dinsos Kota Makassar yang memimpin rombongan mengatakan kunjunganya untuk melihat langsung Unit Pelayanan Teknis (UPT) perlindungan pelayanan sosial asuhan anak miliki Dinas Sosial Provinai Jawa Timur.

Lantaran dianggap sebagai salah satu tempat perlindungan anak terbaik di jawa timur dari 30 UPT milik provinsi.

"Bisa dibilang yang terbaik, karena pelayanan masalah anak disini merupakan tipe A dari kementerian sosial," kata utta sapaan akrabnya.

Namun menurut mantan mantan Kadis Kominfo ini mengaku Makassar juga membutuhkan Unit Pelaksana Tugas (UPT), lantaran penangan anak menjadi perhatian serius Dinsos.

"Kami juga butuh UPT, dan kami sementara usahakan tahun depan bisa di anggarkan," singkat utta.

Utta sendiri mengaku jika Dinsos telah melakukan kerjasama di beberapa lembaga penampungan sosial khusus anak, termasuk binaan Dinsos yakni, rumah hati rumah bakat yang ada di jalan sunu Makassar.

Sementara itu, Kepala UPT perlindungan pelayanan sosial asuhan anak Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Murdianto mengapresiasi kedatangan rombongan Dinas Sosial Kota Makassar.

"Terima kasih atas kunjungannya, semoga atas kunjungannya ini bisa menjadi pelajaran yang bisa diterapkan di Makassar nantinya," jelasnya. (sel/bian)

Kata Bupati, IWO Lampung Bisa jadi Rujukan Berita Kekinian

Bandar Lampung, PenaOne - Bupati Pesawaran, provinsi Lampug Dendi Ramadhona Kaligis mendukung keberadaan Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Lampung.

Menurut putra anggota DPR RI Zulkifli Anwar itu keberadaan IWO di Provinsi Lampung maupun di Kabupaten Pesawaran dapat menjadi rujukan bagi para pembaca dalam hal informasi terkini.

Dia bercerita saat kunjungannya ke negara Korea Selatan belum lama ini, disana media online itu sudah terpusat dalam sebuah gedung yang besar, dan mereka satu didalamnya.

"Jadi media online di Korea itu, dia terpusat di sebuah gedung, layaknya seperti tempat jual beli saham begitu. Jadi mereka satu didalamnya dari berbagai media online," ungkap Dendi saat menerima audensi Pengurus IWO Lampung, di ruang kerjanya, Senin (16/10/1017) kemarin.

Bagusnya, kata dia di Lampung seperti itu juga, jadi semua media online itu satu tempatnya dalam sebuah gedung.

"Apalagi memang zaman saat ini semua sudah memakai android, berita itu tinggal ngebuka aja di HP," kata dia.

Mantan anggota DPRD Lampung ini mengharapkan IWO dapat bekerjasama dengan pemerintahan Kabupaten Pesawaran, dal hal publikasi dalam pembangunan maupun potensi yang ada di Kabupaten.

"Semoga IWO ini menjadi organisasi yang lebih bagus dan tercepat dalam mengabarkan pemberitaan, yang sifatnya positif membangun," harapnya.

Sementara itu, Ketua IWO Provinsi Lampung, Wawan Sumarwan menegaskan keberadaan IWO dapat menjadi sumber pemberitaan publik pembaca baik di Kabupaten maupun kota di Provinsi Lampung.

"Kita juga berharap Bupati Pesawaran, mensuport dan mendukung IWO di Provinsi Lampung, " kata Dia. (ita/bian)