Komisi X Ingin Kemenpora Selektif Gelar Kejuaraan Olahraga

Jakarta, PenaOne - Komisi X DPR mendesak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk selektif dalam memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi tingkat nasional atau internasional.

Inspektorat Endus Mutasi 15 PNS RSUD Bermasalah

Langsa, PenaOne - Tim Inspektorat Pemerintah Kota (Pemkot) Langsa, Provinsi Aceh mengendus kasus mutasi ilegal PNS RSUD Langsa ke beberapa Puskesmas di Pemkot Langsa.

Direktur dan Dokter Senior RSUD Langsa "Ditumbalkan"

Langsa, PenaOne - Paramedis dan Dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Langsa baik yang di mutasi maupun yang di putus kontrak dari rumah sakit itu diduga dijadikan tumbal oleh pimpinan dan senior mereka di instansi tersebut.

Selasa, 28 Februari 2017

Pangkostrad: 7.084 Personel TNI-Polri Amankan Raja Arab Saudi

Jakarta, PenaOne - Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) siap mengamankan kunjungan kenegaraan Raja Arab Saudi dan pelaksanaan KTT IORA ke-20 di Indonesia dengan menggelar Apel Kesiapan Pasukan Gabungan Pengamanan VVIP.

“Tugas pengamanan VVIP ini tidak boleh dianggap ringan, sesuatu bisa terjadi oleh karena itu TNI selalu mengantisipasi dan mewaspadai sejak dini,” kata Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi selaku Panglima Komando Gabungan Pengamanan (Pangkogabpam) VVIP  saat menjawab pertanyaan media usai memimpin Apel Gelar Pasukan Gabungan Pengamanan VVIP pada kunjungan kenegaraan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan Pengamanan Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Indian Ocean Rim Association (IORA) ke-20 tahun 2017 di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (28/2/2017).

Terkait adanya dugaan serangan teroris seperti yang terjadi di Bandung beberapa waktu lalu, menurut Pangkostrad,  kewaspadaan TNI juga diwujudkan dengan menggelar Apel Pasukan Pengamanan  VVIP seperti ini.

“Semua sudah diantisipasi, sampai saat ini tidak ada penambahan pasukan yang bertugas langsung dalam pengamanan VVIP ini,” ujarnya dalam siaran pers dari Puspen TNI.

Lebih lanjut Letjen TNI Edy Rahmayadi juga menyampaikan bahwa, apel pasukan pengamanan VVIP  yang digelar saat ini, merupakan unsur pimpinan dan pasukannya serta Alutsista TNI yang dikerahkan.

“Untuk pengamanan Raja Arab Saudi Salman mulai tanggal 1 s.d. 9 Maret 2017, selanjutnya pelaksanaan KTT IORA mulai tanggal 5 s.d. 7 Maret 2017,” jelasnya.

“Kekuatan pengamanan VVIP pada kunjungan kenegaraaan Raja Arab Saudi dengan jumlah 7.084 personel TNI-Polri, sedangkan untuk pengamanan KTT IORA ke-20 dengan jumlah 12.000 personel TNI-Polri,” pungkasnya.

Jateng Sisakan 2.509 Jalan Berlubang

Semarang, PenaOne - Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP mengapresiasi kegigihan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VII untuk memenuhi komitmen dalam memperbaiki jalan nasional.

Terbukti, jalan nasional yang berlubang berkurang secara signifikan. Hingga 23 Februari lalu, tersisa 2.509 lubang pada jalan nasional di Jawa Tengah.

"Kemarin saya laporkan 18 ribu jalan nasional berlubang (di Jawa Tengah). Sekarang tinggal kurang lebih 2.509 jalan nasional yang berlubang. Akhir bulan ini harus selesai. Itu yang diperintahkan oleh Pak Menteri PU-PR. Tugas saya mengontrol," beber orang nomor satu di Jawa Tengah itu saat menjadi narasumber dialog Mas Ganjar Menyapa bertajuk Infrastruktur 2017 di Puri Gedeh, Selasa (28/2/2017).

Ganjar juga mengacungi jempol semangat rekan-rekan BBPJN VII yang terus melaporkan perkembangan penambalan jalan nasional yang berlubang kepadanya. Bahkan sampai tengah malam informasi tersebut terus di-upload.

"Saya sampaikan terima kasih kepada BBPJN VII di Jawa Tengah begitu kita rapat kerjanya luar biasa. Kerjanya siang malam, siang malam. Kalau saya lihat di Whatsapp group, karena saya dimasukkan di sana, itu sampai ada yang mengingatkan. Sudah malam, istirahat, besok kerja lagi. Semangat ya. Mereka tiap hari, tiap tempat melaporkan foto-foto (perkembangan penambalan jalan) ke saya. Itu cara kita merespon cepat keluhan masyarakat," ujarnya dikutip jatengprov.go.id.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Ir Bambang Nugroho MSi menerangkan, pihaknya terus memantau perkembangan penambalan jalan nasional berlubang yang ditargetkan selesai pada akhir Februari ini.

Mayoritas jalan nasional berlubang di Jawa Tengah berada di Pantura bagian barat, seperti Tegal-Brebes.

"Sekarang tanggal 28 Februari. Nanti malam baru kita dapatkan datanya. Kita akan lihat progressnya. Tapi saya lihat kemarin di lokasi dan laporan dari teman-teman sudah signifikan sekali (perkembangannya). Bahkan tidak hanya menutup lubang. Ada pula yang dibeton kalau memang parah, seperti jalan di daerah Wangon," terangnya.

Kuasa Hukum Korban, Minta Pelaku Segera di Tahan dan Tes Psikologi


LANGSA (ACEH), PenaOne - Kuasa hukum korban pelecehan Sex di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Langsa Fakhrurrazi Lc, M.H.I, dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, meminta penegak hukum agar segera menahan dan melakukan tes Pisikologi terhadap KA oknum petugas ruang ICU yang diduga telah melakukan pencabulan tehadap pasien.

Menurut Fakhrurrazi, Selasa (28/2) di Langsa menyebutkan, pelaku diduga sudah sering melakukan pencabulan terhadap pasien pasien yang di rawat di rumah sakit itu, mengingat perbuatan yang di lakukan terhadap kliennya, bukan hanya terjadi pada Rabu (22/2) pukul 02:30 Wib dini hari, sebelumnya pada Selasa (21/2) sekira pukul 11:00 Wib, pelaku juga melakukan perbuatan cabul.

"Kita minta polisi segera menahan pelakunya, dan segera melakukan tes kejiwaan (psikologi), akibat dari perlakuan pelaku korban saat ini merasa troma yang sangat berat, padahal korban merupakan mahasiswi yang sangat berprestasi, korban merupakan penerima beasiswa bidik misi di kampus IAIN Cot Kala Langsa.

Hal yang sama juga di sampaikan salah seorang tokoh masyarakat yang juga wartawan senior di kota langsa Syarifuddin Usman, sangat menyayangkan prilaku yang di praktekkan oleh oknum petugas ICU RSUD, perbuatan pelaku merupakan perbuatan biadab, saya minta teman teman wartawan jangan ada yang membeking pihak rumah sakit.

"Kita tau saat ini, ada oknum wartawan yang diduga kuat telah membekingi pihak RSUD dan terkesan menghalangi tugas Jurnalistik teman teman Pers, untuk mendapatkan akses dengan puhak rumah sakit, 'apa legalitas saudari "Ivo" di RSUD Langsa, itu badan pelayanan publik milik pemerintah langsa, dan bukan perusahaan dan rumah sakit swasta, 'terang Syarifuddin.

Sebelumnya, Pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Langsa yang merupakan salah seorang mahasiswi IAIN Zawiyah Cot Kala XXX (20 tahun) warga kabupaten Aceh Timur.

Korban merupakan pasien yang masuk ke ruang ICU pada Sabtu Malam (18/2) sekitar pukul 20:00 Wib dengan diagnosa penyakit kejang kejang (Epilepsi).

Sebelumnya berdasarkan laporan Polisi dengan Surat Keterangan Tanda Bukti Lapor No: SKTBL /42 / II / 2017 / Aceh / Res Langsa, di sebutkan pada Rabu (22/2) dini hari sekira pukul 03:30 Wib korban XXX telah di lecehkan (cabul) oleh KA (26 tahun) oknum paramedis RSUD Langsa, dengan cara meremas remas bagian terlarang korban.

Menurut keluarga korban pada media ini Sabtu (25/2) usai mengefakuasi korban ke Rumah Sakit Cut Nyak Dhien (RSCND) dari RSUD langsa, 'kami pernah di panggil ke satu ruangan di hadapkan dengan pelaku, saya merasa diancam, 'pelaku bilang saya orang aceh, saya tidak tau apa maksud pelaku, dia pikir kami tidak punya kekuarga di Aceh, 'terang salah seorang keluarga korban.

Sementara wadir pelayanan medis RSUD Langsa Samsul saat di komfirmasi media ini Kamis (23/2) di ruang kerjanya menyebutkan, 'saya belum bisa berkomentar, saya harus tanya dulu kepala ruangannya, saat ini kepala ruangan sedang ada pelatihan di luar, saya tanya dulu ke bagian ICU, nanti hasilnya saya sampaikan ke humas, biar humas yang sampaikan ke rekan rekan wartawan, 'sebut Samsul.

Hingga berita ini naik cetak di meja redaksi belum ada keterangan resmi dari pihak humas RSUD Langsa.

Pemkot Jakpus Telusuri Makam Fiktif

Jakarta, PenaOne - Keberadaan makam fiktif di Taman Pemakaman Umum (TPU) yang ada di Jakarta Pusat terus ditelusuri dan diinventarisir.

Kepala Suku Dinas Kehutanan Jakarta Pusat, Munjirin Rasyid menuturkan, pihaknya terus memonitor agar tidak terjadi kasus makam fiktif di wilayah kerjanya.

"Cara tercepat mengatasi persoalan ini, warga harus mengembalikan izin penggunaan tanah makam (IPTM)," ujarnya, Senin (27/2/2017).

‎Selain itu, sambung Munjirin, berbagai bentuk sosialisasi dan imbauan terus dilakukan, baik di lokasi TPU maupun tempat lainnya. Upaya ini sebagai bentuk antisipasi agar warga paham aturan dan mencegah terjadinya kasus serupa.

"Bukan hanya makam fiktif, pungutan liar (pungli) terkait makam juga kita berantas," jelasnya dikutip beritajakarta.

Ia menambahkan, saat ini masyarakat tidak lagi diperbolehkan memesan makam sebelum waktunya.

"Petugas yang terlibat izin ilegal atau pungli bisa di BAP dan terancam sanksi hingga pemecatan," tandasnya.

Ini 6 Nama Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi

Jakarta, PenaOne - Presiden Joko Widodo telah menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 26/P Tahun 2017 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Konsititusi Yang Diajukan Oleh Presiden.

Keputusan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Februari 2017 tersebut ditetapkan menyusul penerbitan Keppres Nomor 18/P/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Pemberhentian Sementara Hakim Konstitusi Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., MH.

Selain itu, Keppres tersebut juga disusun dengan mempertimbangkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsititusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 untuk memilih Calon Hakim Konstitusi pengganti secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel.

Berdasarkan Keppres Republik Indonesia Nomor 26/P Tahun 2017 tersebut, dibentuk Panitia Seleksi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1.     Prof. Dr. Harjono, S.H., MCL., sebagai Ketua merangkap Anggota;

2.     Prof. Dr. Maruarar Siahaan, S.H., LL.M., sebagai Anggota;

3.     Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., sebagai Anggota;

4.     Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.L.I., sebagai Anggota;

5.     Sukma Violetta, S.H., LL.M., sebagai Anggota;

6.     Dr. Cecep Sutiawan, M.Si., sebagai Sekretaris.

Panitia Seleksi, yang dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara, bertugas untuk mengumumkan penerimaan dan melakukan pendaftaran Calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden; mengumumkan Calon Hakim Konstitusi kepada masyarakat; menyeleksi dan menentukan Calon Hakim Konsititusi yang diajukan oleh Presiden; dan menyampaikan Calon Hakim Konstitusi hasil seleksi kepada Presiden.

Dikutip setneg.go.id, dalam seleksi pemilihan Calon Hakim Konstitusi ini masyarakat nantinya dapat ikut memantau jalannya proses seleksi.

Dengan ditetapkannya Keppres tersebut, maka Panitia Seleksi Calon Hakim Konsititusi akan langsung mulai bekerja dan akan selesai masa kerjanya saat Hakim Konsititusi hasil seleksi ditetapkan dan diangkat oleh Presiden RI.