Komisi X Ingin Kemenpora Selektif Gelar Kejuaraan Olahraga

Jakarta, PenaOne - Komisi X DPR mendesak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk selektif dalam memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi tingkat nasional atau internasional.

Inspektorat Endus Mutasi 15 PNS RSUD Bermasalah

Langsa, PenaOne - Tim Inspektorat Pemerintah Kota (Pemkot) Langsa, Provinsi Aceh mengendus kasus mutasi ilegal PNS RSUD Langsa ke beberapa Puskesmas di Pemkot Langsa.

Direktur dan Dokter Senior RSUD Langsa "Ditumbalkan"

Langsa, PenaOne - Paramedis dan Dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Langsa baik yang di mutasi maupun yang di putus kontrak dari rumah sakit itu diduga dijadikan tumbal oleh pimpinan dan senior mereka di instansi tersebut.

Minggu, 26 Februari 2017

PWYP Minta Freeport Hormati Regulasi Indonesia dan Dorong Negosiasi Secara Terbuka


Jakarta, PenaOne - Deadlocknya proses renegosiasi untuk mencari kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia (PTFI) untuk melakukan penyesuaian ketentuan dalam perundang-undangan Indonesia (Undang Undang No.4/2009), khususnya yang berkaitan dengan izin ekspor konsentrat, perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus), ketentuan perpajakan (prevailing vs naildown), dan ketentuan mengenai divestasi, akhir-akhir ini gelagatnya menuju ke arah penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Internasional. 

Situasi tersebut semakin meruncing terutama bertepatan dengan momentum berakhirnya masa perpanjangan pemberian kelonggaran  izin ekspor bagi produk hasil pengolahan (seperti konsentrat yang dihasilkan oleh PTFI dan pemegang KK lainnya, seperti Newmont/Aman Mineral) per 12 Januari 2017 kemarin.

Kendati dikritik oleh beberapa kelompok masyarakat sipil dan pengamat karena bertentangan dengan semangat UU, pemerintah kembali memberikan kelonggaran ekspor-yang membolehkan izin ekspor terbatas bagi pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi. 

Dengan syarat diantaranya berkomitmen membangun smelter (pengolahan dan pemurnian), mengikuti ketentuan perpajakan dan keuangan negara, serta mengubah KK menjadi IUPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seiring dengan itu juga diikuti rentetan peristiwa perubahan KK Freeport dan Newmont menjadi IUPK pada 10 Februari 2017 dan pemberian izin ekspor kepada keduanya pada 17 Februari 2017 lalu. 


Namun, Freeport menolak pengubahan KK menjadi IUPK tersebut, dan pada esoknya, tanggal 18 Februari 2017 PTFI melakukan pengurangan tenaga kerja - yang diikuti oleh Demo Karyawan Freeport di Timika, Papua.

Menanggapi hal tersebut, Publish What You Pay Indonesia – Koalisi Nasional Organisasi Masyarakat Sipil yang  concern mendorong perbaikan tata kelola sumberdaya ekstraktif migas dan pertambangan, yang beranggotakan lebih dari 30 lembaga dari berbagai wilayah kaya sumber daya alam di Indonesia memberikan pernyataan dan saran sebagai berikut :
(1)  Sebagai pemilik hak kuasa pertambangan (Mineral Right), Pemerintah Republik Indonesia memiliki kewenangan dan kedaulatan untuk mengatur tata kelola pemanfaatan bahan mineral kekayaan sumber daya alam Indonesia, melalui pembuatan dan penegakan Undang-Undang dan tata peraturan yang sesuai dengan nilai-nilai  Konstitusi Republik Indonesia, serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kepentingan rakyat Indonesia.  

Untuk itu, upaya pemerintah Indonesia melakukan negosiasi dengan pemegang Kontrak Karya Freeport (PTFI) dalam rangka melakukan penyesuaian dan penegakan regulasi/perundangan yang berlaku di Indonesia, harus dihargai sepenuhnya sebagai wujud kedaulatan Republik Indonesia.

 (2)  Dalam masa menunggu proses yang sedang ‘deadlock’ sebaiknya tidak dicampuri oleh tindakan-tindakan yang sensitif, baik secara sosial maupun ekonomi seperti pengurangan tenaga kerja, dan lain sebagainya. 

Untuk itu, upaya terbaik kedua belah pihak adalah melakukan renegosiasi sebaik mungkin dengan tetap menghormati hak-hak dan kedudukan masing-masing pihak, mencari jalan terbaik dan solusi terbaik (win-win solution).

 (3)  Penyelesaian sengketa melalui lembaga Arbitrase Internasional merupakan jalan terakhir-jika kedua belah pihak telah tidak dapat menemukan titik temu. Bisa bisa jadi merupakan ‘peluang baik’ ataupun ‘peluang buruk’ bagi kedua belah pihak. Sehingga harus dipertimbangkan dengan baik dan siap menerima resiko-resiko yang mungkin terjadi. 

Apapun jalan yang akan ditempuh, kedua belah pihak harus tetap memperhatikan kelangsungan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat di Papua dan seluruh rakyat Indonesia.

 (4)  Dalam proses renegosiasi kontrak, sebaiknya dilakukan dengan keterbukaan dan secara transparan kepada publik. Dokumen kontrak Freeport (maupun kontrak-kontrak lainnya) harus dapat diakses oleh publik, agar timbul pemahaman publik, dan masyarakat dapat memberikan masukan serta sumbang saran bagi keputusan yang terbaik (best deal) bagi bangsa dan rakyat Indonesia. 

 (5)  Dalam proses renegosiasi, Pemerintah dan Freeport sebaiknya melakukan konsultasi, meminta pertimbangan dan hak menyatakan pendapatan secara bebas dan tanpa paksaan  (free prior inform consent – FPIC) dari masyarakat Papua, terutama masyarakat yang bermukim di sekitar kegiatan pertambangan Freeport, maupun segenap tetua adat,  pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan di Papua.

 (6) Terakhir, dalam proses renegosiasi, Pemerintah harus memegang teguh kepentingan nasional dan mengedepankan pilihan terbaik bagi rakyat Indonesia. Serta harus tetap mewaspadai dan mencegah adanya kepentingan kelompok kecil pemburu rente, demi kepentingan-kepentingan sesaat dan jangka pendek, yang tidak mengutamakan kepentingan publik dan nasional. 

Mantab, Denda Parkir Liar Capai Rp 1,82 Miliar

Jakarta, PenaOne - Denda parkir liar di DKI Jakarta selama periode 3 Januari hingga 24 Februari 2017 mencapai Rp 1,82 miliar.

Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Maruli Tua Sijabat mengatakan, total 3.481 kendaraan terkena sanksi penderekkan.

‎"Masih banyak para pengendara yang tidak sadar aturan atau mematuhi rambu larangan parkir," terang Maruli, Minggu (26/2/2017).

Menurutnya, dikutip beritajakarta, dalam periode yang sama, pihaknya juga menindak 6.437 kendaraan dengan sanksi ditilang, 1.574 kendaraan disetop operasi, 6.029 cabut pentil, 4.312 di BAP Polisi dan 1.002 kendaraan roda dua dijaring.

"Penindakan parkir liar akan terus diintensifkan. Sebab, parkir liar menjadi pemicu terjadinya kemacetan," tandasnya.

Tragis, Wartawan Dianiaya Didepan Kasat Narkoba

Ilustrasi (foto-net).
Jakarta, PenaOne - Aksi kekerasan terhadap wartawan kembali terjadi. Kali ini dialami Persaoran Situros, wartawan salah satu media online di Belawan Medan, Sumatera Utara.

Dirinya mengaku telah dianiaya dan diancam akan dibunuh. Ironisnya, penganiayaan dan ancaman pemunuhan itu berlangsung didepan Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, Polda Sumatera Utara AKP Dedi Kurniawan, Senin 13 Februari 2017 siang.

Akibat pengnaiayaan itu, korban sempat mendapat perawatan di RS Komang TNI Angkatan Laut, Jalan Bengkalis Belawan karena luka ditenggorokan.

Dia mengaku sudah melaporkan peristiwa itu ke Polres Pelabuhan Belawan dengan nomor laporan: STTLP/53/II/2017/SPK. Selian melaporkan ke Polres Pelabuhan Belawan, korban juga melapor ke Polda Sumut.

Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Khresna Budhi Chandra mendesak polisi segera menahan pelaku berinisial SED yang diduga melakukan menganiaya itu.

“Tindakan penganiayaan dialami korban Parsaoran Sitorus, selain melanggar  hukum pidana, juga mencederai korban. Apalagi kejadian tersebut di ruang terbuka tepatnya di Polres Belawan, dimana pelaku sengaja menghalangi-halangi tugas jurnalistik. Ini jelas mencederai kebebasan pers,” tegasnya dalam siaran pers Minggu (26/2/2017).

Terpisah, kuasa hukum korban Thomas Pakpahan, SH mengatakan apa yang dialami korban telah dilaporkan secara resmi ke Polres Pelabuhan Belawan dan Polda Sumut.

“Dua kasus dilaporkan, untuk penganiayaan ke Polres Belawan. Sedangkan soal penghinaan media, dan menghalang-halangi tugas jurnalistik dilaporkan ke Polda Sumut,” ungkap Pakpahan.

Peristiwa penganiayaan berawal ketika korban hendak meliput tangkapan narkoba oleh Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan. Tetapi pelaku menghalang-halangi hingga akhirnya terjadi adu mulut dan tiba-tiba pelaku melakukan penarikan hingga tubuhnya sempoyongan.

“Saya mau masuk ke ruang Sat Narkoba, tapi dihalanginya. Terus pakaian kerja saya ditarik sampai robek,” ucap korban.

Dua hari kemudian, pada Senin 13 Februari 2017 korban yang menjalankan tugasnya melakukan peliputan di Polres Pelabuahan Belawan dan mendapati SED di tempat yang sama berdampinggan dengan Kasat Narkoba, AKP Dedi Kurniawan.

“Pelaku langsung mendatangi saya dengan mencari keributan. Langsung leher saya dicekik. Pelaku mengancam akan membunuh saya. Kau wartawan abal-abal, saya yang mengatur wartawan di sini (Polres Belawan) apa bisa meliput atau tidak,” kata pelaku di depan  Kasat Narkoba Polres Belawan.

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Edi Safari mengakui terjadinya penganiayaan terhadap wartawan itu.

Namun, ia khawatir proses hukum menemui jalan buntu karena sulit untuk menghadirkan saksi.

“Proses penyidikan kasus ini harus mempunyai saksi. Apakah pelapor atau korban bisa menghadirkan saksi kejadian itu,” katanya.

Diakuinya, saat penganiayaan oleh SED ada beberapa orang yang menyaksikan kejadiannya, termasuk AKP Dedi Kurniawan.

“Waktu kejadian, Kasat Narkoba ada di lokasi. Hanya masalahnya apakah AKP Dedi mau jadi saksi dalam kasus ini,” ujarnya.

Penulis: Dwitanto

Miniso Grand Opening


Jakarta, PenaOne - MINISO merupakan sebuah merek fashion dan perlengkapan umum ternama dari Jepang. Didirikan di Tokyo, MINISO, oleh Miyake Junya , Chief Designer Miniso, dan juga Ye Guofu, entrepenur muda dari Tiongkok. 


Saat ini MINISO telah tersebar lebih dari 2000 toko di seluruh dunia dimana kunjungan ke toko setiap tahunnya adalah seratus ribu orang. Pada 2013, MINISO sepenuhnya dibeli dan dipegang oleh GuangZhou Consortium. 

Sejak itu, MINISO mengembangkan pasar di Cina dengan serius dan juga menandatangani perjanjian kerjasama strategis dengan 40 negara termasuk Amerika Serikat, Kanada, Rusia, Singapura, Dubai, Korea, Malaysia, Hong Kong (Tiongkok) dan Macao (Tiongkok). MINISO berkomitmen untuk memenuhi filosofi simple, natural dan high quality life serta menyediakan kosumen dengan produk-produk rumah tangga yang simple, natural, basic, high quality dan dengan harga terjangkau.

MINISO adalah sebuah jaminan produk yang berkualitas namun dengan harga terjangkau. Kami hadir di Indonesia dengan memegang teguh komitmen kami akan filosofi yang simple,natural dan high quality life, untuk memberikan gaya hidup berkualitas bagi konsumen di Indonesia” ungkap Miyake Junya, Chief Designer of MINISO.

Indonesia merupakan pasar yang berkembang dan penting, oleh karena itu saat ini diresmikan pembukaan MINISO di tiga toko sekaligus yaitu di Mal Taman Anggrek, Lippo Mal Puri, dan Lippo Supermal Karawaci. MINISO Indonesia akan menyediakan beragam peralatan teknologi, rumah tangga, fashion dengan kualitas yang tinggi, dan harga yang terjangkau. Ke depannya akan lebih banyak lagi jenis produk yang akan tersedia di MINISO Indonesia demi memenuhi gaya hidup yang berkualitas.


“MINISO tidak hanya sebuah merek, namun juga merupakan gaya hidup. Kami berharap MINISO Indonesia dapat menjadi pilihan yang terbaik dalam memenuhi gaya hidup yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Jakarta.” Tutup Miyake Junya.




KUA Malausma Majalengka Digarong

Majalengka, PenaOne - Saat ini ada fenomena yang cukup nyeleneh, dimana Kantor Urusan Agama atau KUA menjadi target para pencuri atau maling.

Setelah KUA Banjaran, kini giliran KUA Malausma, Majalengka, Jawa Barat dibobol maling, Jumat siang (24/2/2017).

Menurut salah satu staff KUA Malausma, kejadian terjadi saat sedang solat Jumat. Barang yang dibawa tidak jauh dari brankas buku nikah, leptop dan uang tunai.

Kejadian ini harus mendapatkan perhatian serius dari pihak yang terkait, baik itu pihak kemenag, pihak keamanan maupun masyarakat sekitar. Yang disayangkan dari pencurian tersebut, selain barang berharga juga yang paling penting adalah raibnya dokumen negara berupa buku nikah.

Menanggapi kejadian ini Kakemenag Majalengka merasa prihatin, pasalnya banyak barang negara yang raib. Dengan tegas Kemenag Majalengka mengintrusksikan agar kejadian ini segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan menjadi bahan pelajaran.

"Semua KUA harus meningkatkan kewaspadaan dan Ia pun mengimbau agar seluruh elemen melakukan tindakan antisipasi dengan menyediakan alat pengaman yang lebih baik dan mengoptimalkan piket, baik malam maupun siang, jangan sampai KUA Kosong," ucapnya dikutip PenaOne.com dari website kemenag.go.id Minggu (26/2/2017).

Ia tidak ingin kejadian ini terulang kembali ke KUA lainnya. Kita jangan lengah, terlihat seperti aman padahal bahaya sedang mengincar.

 "Tingkatkan kewaspadaan, gulirkan piket dan atau ronda," jelasnya.