Monday, 30 May 2016

Arsul Sani: Masyarakat Ikut Mengawal Proses Perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme



PenaOne, Jakarta - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Arsul Sani mengatakan, masyarakat ikut hadir dalam mengawal proses perubahan undang-undang tersebut, kerena menurutnya revisi UU itu terkesan tiba-tiba danbelum masuk ke Program Legislasi Nasional 2016.

“Pasca teror Thamrin yang terjadi pada waktu lalu, membuat pemerintah berinisiatif untuk merevisi UU itu, terkesan tiba-tiba karena belum dimasukan ke Program Legislasi Nasional prioritas 2016,” ujarnya usai diskusi terbuka membahas rencana perubahan UU Anti Terorisme, yang digelar di Gedung MUI pusat, Jakarta, (30/05/2016).

Dirinya menambahkan materi yang akan diatur dalam revisi UU nantinya adalah yang menyangkut penalisasi, pemberantasan sanksi pidana, perluasan pidana, pidana tambahan, dan penambaan kewenangan pada pemerintah.

“materi yang banyak dikritisi saat ini iyalah berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), membuat ketentuan khusus yang menyimpang dari KUHP terkait dengan upaya paksa penangkapan dan penahanan,” tambahnya.


Selanjutnya Arsul menyebutkan materi selanjutnya yang akan diajukan adalah, introduksi, pengenalan konsep baru, seperti banyak orang pasal Guantanamo, dimana kalau penegak hukum menduga maka diskresi ada pada penegak hukum, polisi, penyidik dan penuntut menduga orang tersebut terlibat teroris maka yang terlibat tersebut akan ditempatkan di suatu tempat khusus dalam waktu 6 bulan.