Wednesday, 8 June 2016

DPR Desak PLN Tuntaskan Masalah Listrik di Kalteng



Jakarta, PenaOne – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi NasDem Hamdhani mendesak Pemerintah melelui PLN untuk mempercepat pengoperasian sejumlah pembangkit listrik baru untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah Kalimantan Tengah.

Hamdhani mengungkapkan, selama ini daya listrik di provinsi tersebut hanya menumpang pasokan dari empat unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Asam-Asam di Kalimantan Selatan (Kalsel). Lagi pula kata dia, PLTU di Kalsel tersebut hanya memiliki kapasitas produksi 525 megawatt. Sedangkan total beban puncak di dua provinsi yang dilayani PLTU tersebut, yakni Kalsel dan Kalteng mencapai, 500 megawatt. Artinya cadangan daya yang maksimalnya hanya 25 megawatt. Tentunya ini tidak mencukupi, terutama jika terpaksa dilakukan pemeliharaan pada pembangkit.
 
"Cadangannya kecil. Pasti terjadi pemadaman jika sewaktu-waktu ada pemeliharaan. Celakanya, pemeliharaan PLTU ini kerap terjadi. Krisis ini sudah dialami masyarakat Kalteng sejak bertahun-tahun lalu," ujar Hamdhani melalui pesan singkatnya, Selasa (7/6).

Legislator asal Kalteng ini menyikapi banyaknya keluhan masyarakat karena pemadaman listrik bergilir yang masih terus terjadi. Hamdhani meminta kepada pemerintah supaya bertindak cepat untuk mengatasi krisis listrik ini sehingga kerugian masyarakat tidak semakin bertambah.

"Pembangkit-pembangkit yang akan menyuplai daya ke jaringan interkoneksi se-Kalselteng harus secepatnya dioperasikan. Kalau sudah demikian, pasokan listrik ke beberapa daerah tidak lagi mengandalkan pembangkit diesel yang sudah uzur," tegasnya.

Terkait sumber pembangkit, dia mendorong pemerintah untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya gas, batu bara, dan biomassa.  Apalai Kalteng dikenal sebagai penghasil batu bara, memiliki cadangan gas, serta penghasil sumber biomassa yang besar.

“Ironis daerah penghasil gas dan batu bara namun terus-menerus mengalami krisis listrik. Padahal Desa berlistriknya hanya 80%. Bahkan, rasio elektrifikasi atau rumah tangga berlistriknya baru mencapai 70%," sesal anggota Komisi IV DPR RI ini.

Hamdhani menjelaskan, pemerintah bersama dengan sejumlah perusahaan swasta memang telah membangun beberapa pembangkit. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui PT PLN (Persero) mulai 2011 bahkan telah memulai membangunan PLTU Pulang Pisau dengan kapasitas 2x65 MW yang direncanakan akan beroperasi pertengahan tahun ini.

PLTU Buntoi di Kabupaten Kapuas yang memiliki kapasitas 2x60 megawatt juga belum mengganjal kekurangan daya listrik Kalteng. Di Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Barat telah disokong pasokan daya dari PLTU PT Eksploitasi Energi Indonesia (EEI) yang berkapasitas 2x5,5 megawatt serta PT Korintiga Hutani sebesar 2x3,5 megawatt.

Adapun Sukamara dan Lamandau yang masih mengandalkan pasokan dari PLTD faktanya sampai dengan hari ini pemadaman bergilir tidak terhindarkan.

"Pemerintah harusnya menghitung kerugian material dan immaterial yang dialami masyarakat akibat pemadaman listrik. Belum lagi potensi investasi yang batal tertanam karena kurangnya daya listrik," cetusnya.