Tuesday, 14 June 2016

Gugat Pola Rekrutmen, DPR Desak Bentuk Panja Pendampingan Desa



Jakarta, PenaOne - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi NasDem Ahmad M Ali menyampaikan keberatannya terhadap pola rekrutmen dalam pendampingan desa.

Hal ini disampaikannya saat rapat kerja gabungan antara Komisi V dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan dan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, terkait Pembahasan APBNP 2016, Senin, (13/6).

Ali menilai, ada praktik yang tidak sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh menteri Desa Marwan Jafar selama ini. Banyaknya  pihak yang dilibatkan dalam proses pengawasan pendamping desa, baik dari World Bank hingga perguruan tinggi, pernyataan itu dinilai Ali hanya mengada-ada.

"Faktanya yang saya temukan di Sulawesi Tengah sendiri, sebanyak 90% yang diterima merupakan yang memiliki kedekatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Ada apa ini?" Tanya dalam raker tersebut.

Menyikapi hal tersebut, dia meminta Pimpinan Komisi V DPR agar menindaklanjutinya dengan membentuk panitia kerja (Panja).

"Agar info yang kita terima ini bukan menjadi fitnah kepada Menteri," tutur pria yang biasa dipanggil Mat Ali ini.
Dia menekankan kepada Menteri Marwan Jafar agar lebih mengedepankan misi negara dibandingkan misi partai dalam melaksanakan dan menjalani program Kementerian.

Dalam penilaian Ali, sebelumnya Kementerian Desa pernah meminta bantuan Komisi V agar dapat mengikutsertakan serta memberdayakan masyarakat di daerah pemilihan dalam proses rekrutmen sebagai pendamping desa.

"Bukankah ini sudah menjadi kesepakatan rapat terkait hal ini bersama bapak menteri beberapa waktu lalu. Bahwa dalam prosesnya sesuai aturan dan adanya perimbangan terhadap putra daerah," ujarnya kepada menteri dari PKB tersebut.

Namun sayangnya, menurut Ali, mereka tereliminasi dalam proses tersebut karena aturan yang terkesan dibuat-buat dan tidak sesuai prosedur yang berlaku.