Wednesday, 8 June 2016

Ini Penjelasan Komisi II Terkait Ketentuan Konsultasi Mengikat KPU dan Bawaslu



Jakarta, PenaOne – Konsultasi antara Komisi II dengan KPU dan Bawaslu menurut Anggota Komisi II Tamanuri bukan hal yang baru. Setiap menjelang agenda Pemilu dan Pilkada, KPU dan Bawaslu kerap datang untuk berkonsutasi dengan Komisi II, baik untuk pembuatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) maupun persoalan teknis di lapangan, seperti pencairan dana Pilkada yang memerlukan koordinasi lintas lembaga. Sehingga ia menampik tudingan bahwa Komisi II menumpulkan kemandirian dan independensi KPU sebagai state auxiliary agency.

Lebih lanjut ia menjelaskan, alasan penyertaan mengikat pada konsultasi antara Komisi II dan Bawaslu pada pasal 9 UU No. 8 Tahun 2015, bertujuan untuk harmonisasi peraturan yang dibuat KPU dengan UU Pilkada. Rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan nantinya akan mengikat dalam sebuah peraturan teknis Pilkada. Ia menegaskan bahwa Komisi II tidak mau ada PKPU yang keluar dari substansi UU No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan UU No. 1 tahun 2015 tentang Pilkada.

“Bukan hal baru kalau KPU konsultasi dengan Komisi II, tapi hasil rekomendasi yang dibahas bersama antara KPU dan Komisi II itu tidak ada dalam PKPU. Begitu pun dengan Bawaslu. Itu yang sering kami sayangkan,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kompleks Parlemen, Selasa (07/06).

Ia mencontohkan pada kasus calon tunggal pada Pilkada Serentak tahun 2015 lalu, KPU mengeluarkan ketentuan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Komisi II. Pada PKPU dijelaskan, apabila hanya tersedia calon tunggal sampai batas akhir pendaftaran maka pendaftaran diperpanjang hingga 30 hari. Jika lebih dari 30 hari tidak ada yang mendaftar lagi, maka Pilkada di daerah tersebut ditunda sampai periode Pilkada Serentak berikutnya.

“Nah akhirnya kan aturan tentang paslon tunggal itu dianulir oleh MK. PKPU itu dikeluarkan tanpa berkonsultasi,” tuturnya.

Terkait KPU yang berencana akan mengajukan judicial review pasal tersebut, Mantan Bupati Way Kanan dua periode ini tetap mempersilakan asal tetap konstitusional.

“Itu hak semua lembaga kok kalau mau judicial review,” pungkasnya.