Wednesday, 22 June 2016

MUI Meminta Kemendagri Perda yang Dihapus Sebaiknya Diumumkan


Jakarta, PenaOne - Terkait dengan penghapusan peraturan daerah (Perda) di tingkat Provinsi dan peraturan di Kemendagri, Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI, Ma'ruf Amin menyatakan Kemendagri dalam hal ini perda yang dihapus itu sebaiknya diumumkan.

"Kita ingin klarifikasi disini, apa betul itu ada penghapusan," ujar Ma'ruf dalam diskusi soal perda, di kantor MUI, Jakarta Pusat, Selasa (21/6/16).

Perda yang dihapus itu apakah perda kota Serang, pasalnya pemangkasan perda tersebut waktunya bertepatan dengan mencuatnya kasus penyerbuan warteg milik Saeni yang saat ini ramai dibicarakan. Warteg Saini dirazia atas perda melarang restoran melayani pembeli pada bulan Ramadhan.

Pemilik warung makan ini Saeni ini dijerat dengan perda nomor 2 tahun 2010 kota Serang, yang melarang restoran melakukan pelayanan kepada pembeli saat bulan puasa yang dibilang dengan perda intoleransi oleh Menteri Dalam Negri (Mendagri), Tjahjo Kumolo dan Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto, 

Ma'ruf Amin, menyayangkan penggunaan istilah intoleran, untuk perda-perda Islami itu. Ia khawatir penggunaan istilah intoleran, justru akan menyesatkan.

"Apakah betul untuk misalkan orang supaya berjiblab kemudian dianggap Intoleran, orang supaya membaca alquran umat Islam itu intoleran ?" ujar Ma'ruf