Friday, 3 June 2016

Tata Kelola Tambang dan Minerba Dinilai Belum Sesuai Konstitusi




Jakarta, PenaOne - Indonesia memilki sumber daya alam yang berlimpah. Baik yang berada yang di atas maupun di kandungan perut bumi negara khatulistiwa ini. Hanya dalam praktiknya, pengelolaan dan peruntukan kekayaan alam tersebut belum memberikan kesejahteraan merata untuk rakyatnya.

Banyak sektor minerba dan tambang di Indonesia yang vital dan strategis belum dikuasai dan dikelola secara baik oleh negara. Walaupun regulasinya dalam pengelolaan tambang dan minerba ini sudah termuat dalam UU Nomor 4 Tahun 2009, akan tetapi masih banyak persoalan yang menyertai tata kelolanya. Yang paling mendasar adalah ia belum bisa memenuhi amanat pasal 33 UUD 1945. 

Tidak hanya itu, sebagai sebuah negara berdaulat, Indonesia sangat rawan dan lemah kedudukannya  terhadap perusahaan tambang multinasional negara lain. Setidaknya, ini yang terjadi pada pengelolaan tambang oleh PT. Freeport di Papua dan PT. Newmont di Nusa Tenggara Barat.

“Negara jangan disejajarkan dengan pelaku pertambangan, bukan kontrak langsung Negara dengan perusahaan,” ungkap Irwandi  Arif dalam FGD Perubahan UU Minerba yang digelar oleh Fraksi Partai NasDem, di Kompleks Parlemen, Kamis (2/6).

Negara yang setara dengan kontraktor tambang, dalam pandangannya, akan mendatangkan persoalan di kemudian hari. Misalnya apa yang terjadi dengan PT Freeport. Terkait perizinan  atau IUP, Negara bisa terseret dalam pengadilan (arbitrase). 

Oleh karena itu dia mengusulkan agar dalam perubahan UU Minerba, yang melakukan kontrak dengan perusahaan tambang adalah Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMNK) Tambang, bukan negara.


“Sehingga tidak lagi ada yang namanya masalah divestasi, karena konsesi diberikan oleh BUMNK dan berkontrak langsung dengan perusahaan tambang,” tutur Ketua Indonesia Mining Institute ini.