Wednesday, 21 September 2016

Terindikasi Korupsi Puluhan Wartawan Langsa Deklerasi Baikot Berita Pemerintahan


Langsa, PenaOne - Terindikasi Dana anggaran Humas di korupsi puluhan perkerja Pers yang menamakan dirinya Forum wartawan / jurnalis dari berbagai media cetak dan elektronik yang bertugas di Kota Langsa dan sekitarnya, menyatakan akan membaikot berita berita terkait Pemerintahan, acara yang berlangsung Rabu (21/9) di Trimbun Lapangan Merdeka Langsa berlansung damai.

Acara tersebut di gelar karena selama Langsa di pimpin oleh Walikota Usman Abdullah, SE dan Wakilnya Drs. Marzuki Hamid, MM tidak pantas didukung kembali, untuk menjadi Walikota Langsa kedepan. Menurut Yoesdinoer salah seorang wartawan senior Us
Toke Sue um bersama wakilnya selama memimpin Langsa telah mempraktikan metode perpecah belah yang mendikotomi para pekerja pers serta memprioritaskan beberapa oknum wartawan tertentu. Dibawah kepemimpinan UMARA pemerintah Langsa alergi terhadap kritikan dari kalangan Jurnalis terhadap jalannya roda pemerintahan.

Para Jurnalis memita pertanggung jawabkan anggaran belanja pada bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah dan SKPA lainnya, karena diduga terindikasi adanya praktik Kolusi Korupsi dan nepotisme ( KKN ) dalam penggelolaan anggaran daerah.

Para insan pers, meminta Penegak Hukum di Kota Langsa untuk mengusut dugaan penyimpangan anggaran Humas dari tahun 2012 s/d 2016 dan sejumlah anggaran pembangunan yang bersumber dari APBN, APBA dan APBK, diantaranya, dana proyek Detail Engenering Design (DED) senilai Rp 134 miliar rupiah bersumber dari APBN tahun 2016 yang telah dipergunakan dengan tidak melalui proses pembahasan di DPRK Langsa (“proyek pencitraan”).

Penggunaan anggaran dimaksud tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang penggelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang penggelolaan keuangan daerah.

Begitu juga dengan dana proyek pembangunan prasarana dan sarana pelabuhan terminal Ferry Kuala Langsa senilai Rp 2,4 miliar rupiah yang bersumber dari APBK Langsa tahun 2013.

Pengadaan tanah untuk prasarana umum/publik Kota Langsa sebesar Rp. 2.906.155.000 di Gampong Gedubang Aceh Kec. Langsa Baro, untuk Tanah Gampong Kapa Kec. Langsa Timur sebanyak RP. 7.122.917.300, sedangkan untuk di Gampong Alur Dua Kec. Langsa Baro sebesar Rp. 5.945.741.800 yang bersumber dari APBA dan OTSUS tahun 2013, dan sejumlah penyimpangan lainnya selama masa jabatan Walikota Langsa Usman Abdullah,SE dan Drs. Marzuki Hamid.


Penulis: Muhammad Abubakar