Friday, 18 November 2016

Kepala Kanwil BPN Jateng Harus Diperika Polisi


Jakarta, PenaOne - Kepala Kantor Wilayah (Ka Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah dan Ka Kanwil BPN Kota Semarang harus diperiksa Polda Jawa Tengah (Jateng) terkait penghapusan hak tanah milik Andar M Situmorang seluas 5.390 meter persegi dengan nomor HM 1490 yang terletak di Kecamatan Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah.

Dalam proses pembelian tanah bernomor HM 1490 kala itu, Andar membuat akta jual beli melalui notaris R Soelarso Tendyopanitro, SH yang berkantor di jalan MT Haryono No. 615 Semarang dengan nomor : 322/14/JB/M/1987 tertanggal 12 September 1987.

Namun, hingga meninggalnya Notaris R Soelarso, Andar tidak pernah menerima sertifikat asli atas nama dirinya. Saat itu bukti pembayaran kepengurusan balik nama dari Sasmini ke Andar Situmorang, terbitlah Sertifikat atas nama Andar Situmorang.

Namun, sampai hari ini saya tidak menerima sertifikat aslinya. Padahal sertifikat mungkin sudah turun beberapa tahun lalu.

"Waktu itu saya pernah ke BPN Kota Semarang untuk mengurus status tanah. Saat itu memang tanah  menjadi masih milik saya," kata Andar kepada wartawan di Jakarta, Jum'at (18/11/2016).

Sekitar tahun 1993, lanjut Andar, saya mendatangi kembali Kantor BPN Kota Semarang. Namun, salah satu petugas disana mengatakan tanah itu sekarang menjadi milik negara.

Andar menambahkan, BPN menyatakan hak atas tanah tersebut telah dimatikan karena ada pembatalan hak dan tanah itu dikuasai langsung oleh negara berdasarkan SK Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 Agustus 1993 dengan nomor SK 550.2/609/2135/93 Lihat B.1731 Ngaliyan.

"Saya kaget dan sempat meradang saat itu. Kok petugas itu menyatakan tanah saya sekarang dalam kekuasaan negara. Dari mana dasar hukumnya. Saya tidak pernah merasa menjual tanah itu kapanpun dan dimanapun. Sejak tahun 1993 hak saya atas tanah itu sudah dihilangkan," jelas Andar.

Padahal Andar menjelaskan, sesuai Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 pasal 27 butir 1-4 seseorang kehilangan atas tanah atau dihapus (menjadi milik negara) apabila: 1 karena pencabutan hak sesuai pasal 18. 2. karena penyerahan sukarela oleh pemiliknya. 3. karena ditelantarkan. 4. karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan pasal 26 ayat 2.

Atas dasar itu Andar kemudian melaporkan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana ke Polda Jawa Tengah dengan bukti laporan LP/B/228/V/2015/Jateng/Reskrimum.

"Terus terang saya kesal sudah satu tahun LP saya belum ditindak lanjuti oleh Polda Jateng. Padahal pelakunya sudah jelas kok," ujarnya.

Andar yang berprofesi sebagai pengacara ini meminta agar Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo segera menangkap oknum BPN Semarang, BPN Jawa Tengah serta pejabat yang terlibat penggelapan tanahnya.

"Pada tanggal 16 Juni 2016 lalu saya sudah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar menindaklanjuti kasus ini," kata dia.

Andar meminta Menteri ATR/Kepala BPN Sofian Djalil memecat Kepala BPN Kota Semarang dan Kepala BPN Jawa Tengah.

"Saya yakin kedua orang itu pasti trrlibat dalam penggelapan tanah saya. Orang itu harus dipecat secepatnya oleh Menteri Agraria  dan Tata Ruang," tegas Andar.

Tak luput Andar juga meminta juga kepada Satgas Saber Pungli untuk menindaklanjuti kasus ini. "Oknum yang terlibat dalam kasus ini harus disikat oleh Satgas Saber Pungli," demikian Andar Situmorang menjelaskan.


Penulis: Witanto