Saturday, 26 November 2016

Rezim SBY Harus Bertanggung Jawab Korupsi E-KTP


Jakarta, PenaOne - Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai sebagai pemerintahan yang paling bertanggung jawab terjadinya dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Karena, pengadaan e-KTP sudah dirancang SBY sejak menteri Dalam Negeri dijabat Mardianto.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Goverment Again Coruption and Discrimination (GACD) Andar Mangasa Situmorang.

"Sudah dirancang dari Mendagri era Mardianto, kemudian proyek e-KTP itu dilanjutkan oleh Mendagri Gamawan Fauzi"

Andar mengaku prihatin sampai sekarang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru menetapkan 2 orang dari Kemendagri sebagai tersangka. Padahal, Gamawan sebagai penanggung jawab di Kementerian saat itu belum dijadikan tersangka. Gamawan baru sebatas diperiksa sebagai saksi di KPK untuk bekas anak buahnya itu.

"KPK sebenarnya terlambat menangani dugaan korupsi proyek e-KTP ini," kata dia.

Padahal, kata Andar kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (26/11/2016), sedikitnya ada 25 orang yang diduga ikut menikmati "wanginya" uang korupsi pengadaan e-KTP senilai Rp5,9 triliun tersebut.

"Dikantong saya ada 25 orang yang layak dijadikan tersangka oleh KPK terkait korupsi e-KTP," tegas Andar.

Ketika ditanya siapa nama yang dimaksud Andar hanya menjawab diplomatis. "Tunggu saja, pasti saya akan bongkar nama-nama itu," jelasnya.

Andar yang juga sebagai pengacara ini meyakini jika yang diucapkan eks bendahara umum partai Demokrat M Nazaruddin kalau "berkah" uang korupsi e-KTP mengalir ke sejumlah eks petinggi dinegeri ini. "Saya yakin ucapan Nazarudin itu benar adanya termasuk keluarga Cikeas juga kecipratan," ucapnya.

Andar menceritakan, pada 4 Juni 2009 dirinya pernah diminta tolong oleh Paulus Tannos yang saat itu menjabat sebagai Presiden Direktur (Presdir) PT Sandipala Artha Putra yang beralamat di Pacific Place Penthouse Jalan Maluku No 8 Menteng, Jakarta, Indonesia.

Paulus minta tolong kepada saya agar dipertemukan dengan Ahmad Mubarok yang saat itu menjabat sebagai Ketua umum Partai Demokrat. Sebagai kader partai Demokrat sayapun menyanggupinya.

Paulus Tanos, kata Andar, saat itu akan mengikuti tender proyek e-KTP di Kemendagri senilai Rp5,9 triliun. Namun, Paulus hanya mengajukan penawaran proyek sebesar Rp3 triliun.

"Akhirnya terjadilah pertemuan antara Paulus Tanos dan Ahmad Mubarok disalah satu hotel di Jakarta. Saya tidak tahu persis apa yang mereka bicarakan saat itu," terang Andar.

Andar meminta KPK bisa mengungkap orang-orang yang ikut terlibat di korupsi e-KTP. "Bukan hanya kroco-kroconya yang dijadikan tumbal. Tapi konco-konconya itunya itu yang paling paling penting," demikian Andar menjelaskan.



Penulis: Witanto