Monday, 19 December 2016

Ganjar Pranowo Diminta Cabut Ijin Usaha PT IPU

Jakarta, PenaOne - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo diminta mengeluarkan surat pencabutan ijin usaha yang dimiliki PT Industri Permata Usaha Tama atau PT Industri Usaha Tama (PT IPU) milik Siedibejo alias Kho Ing Pujio alias Atjiok yang berada di wiliyah hukum Jateng.

Permintaan tersebut disampaikan Andar M Situmorang menyusul raibnya tanah milikinya seluas 5.390 meter persegi di Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Semarang yang diduga telah di manipulasi oleh PT IPU beserta oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang beberapa tahun silam.

"Karena Walikota Semarang Hendrar Prihadi alias Hendri tidak bertaji saya minta Gubernur langsung yang menghentikan ijin usaha PT IPU," kata Andar di Jakarta Senin (19/12/2016).

Selain tanah miliknya yang 'dicaplok' Andar menduga masih banyak lagi tanah milik masyarakat di Semarang yang diserobot.

"PT IPU ini sudah keterlaluan, banyak tanah masyarakat yang sekarang digarap sama dia,"  ungkap dia.

Menurutnya, saat pencaplokan tanah miliknya kala itu, KTP Andar dibuat seolah-olah dirinya tinggal di Kedungpane, Kecamatan Mijen, Semarang.

"Identitas saya dipalsukan oleh orang tidak bertanggung jawab. Padahal saya jelas-jelas masih berdomisili di Kelurahan Malaka, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur," jelasnya.

Tak hanya identitasnya yang dipalsukan. Saat proses pengalihan hak tanah saat itu nama Andar tertera telah menerima uang kerohiman Rp13 juta.

"Itu akal bulus juga. Masak saya menjual tanah 5.390 meter itu seharga Rp13 juta. Itu salah satu modus yang dilakukan," ungkap pria yang berprofesi sebagai pengacara ini.

Selain tanah miliknya, Andar menduga PT IPU telah 'mengepakkan sayapnya' dengan cara memperlebar ijin usaha tanah seluas 300 hektare menjadi 600 hektare di Jawa Tengah.

"Berdasarkan SK Wali Kota Semarang No 593.8/1285 tanggal 31 Maret 1995 PT IPU  hanya berhak
meiliki izin pengelolaan tanah kawasan Industri Candi Ngaliyan, Semarang 300 hektare. Kini sudah jadi 600 hektare".

"Itu tanah masyarakat juga yang dipakai oleh PT IPU," sebut Andar.

Andar menduga perangai PT IPU tersebut bertentangan dengan dengan peraturan Menteri Agraria dan Kepala BPN Nomor 18 Tahun 1989.

"Kepada badan hukum tanpa terkecuali PT IPU, Pemerintah RI hanya memberi izin menguasai lahan tanah kawasan Indusri batas lahan tahan rakyat hanya 400 hektar," bebernya.

Bahkan, Andar menuding PT IPU memiliki kedekatan khusus dengan
petinggi di BPN Pusat dan Kejaksaan Agung.

Andar merasa memiliki tanah seluas 5.390 meter dengan bukti sertifikat HM nomor 1490 di Kedungpane, Mijen, Semarang kaget karena tanah miliknya telah dimatikan hak oleh BPN Kota Semarang.

Pada tahun 2015 tanah tersebut telah beralih kepemilikannya dari Andar. Selidik punya selidik tanah tersebut sudah dialihkan kepemelikannya oleh BPN Kota Semarang.

Lantas Andar melaporkan dugaan adanya penggelapan tanah itu ke Polda Jateng dengan bukti laporan LP/B/228/V/2015/Jateng/Reskrimum tanggal 27 Mei 2015.

Tak perlu waktu lama. Polda Jateng pun langsung bergerak dengan menindaklanjuti laporan Andar  dengan mengeluarkan surat dari Polda Jateng bernomor B/460/XI/2016/Ditreskrimum tanggal 21 November 2016.

Dari pemeriksaan penyidik Polda Jateng mendapati jika BPN Kota Semarang telah menerima sepucuk surat  berupa pelepasan hak tanggal 7 April 1990 yang ditandangi Edison Situmorang selaku kuasa hukum Andar M Situmorang.

BPN Kota Semarang menerima surat kuasa dari Edison Situmorang sebagai kuasa hukum Andar M Situmorang untuk melepaskan haknya.

Atas dasar surat tertangal 1989 yang dijadikan syarat/lampiran pada saat terjadinya peralihan hak sertifikat HM Nomor 1490 seluas 5.390 meter menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Namun, Andar tidak mengenal dan tidak pernah memberikan surat kuasa kepada orang yang bernama Edison Situmorang.

"Saya sama sekali tidak mengenal orang ini. Bagaimana saya memberikan surat kuasa orangnya saja saya tidak kenal," kata Andar saat itu.

Pada tanggal 7 Desember 2016 lalu Andar nekad melaporkan Direktur Utama (Dirut) PT Industri Usaha  Tama (PT IPU) Siedibejo alias Kho Ing Pujio alias Atjiok yang berkantor di Puri Anjasmoro Raya Blok F1 No 8 Semarang Barat ke aparat hukum setempat.

"Yang bersangkutan sudah kami laporkan di Polda Jateng dengan bukti laporan Nomor STTLP/32 / XII/ 2016/JATENG/ RES TBS SMG tertanggal 7 Desember 2016. Dia saya laporkan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat tanah seluas 5.390 meter persegi," demikian Andar menjelaskan.

Terpisah Kepala BPN Kota Semarang Jonahar Azhari enggan berkomentar ihwal raibnya hilangnya hak tanah milik Andar.

"Mohon maaf tidak komentar (terkait hal itu)," kata Jonahar melalui pesan WhatsApp yang dikirimkan Kamis, (15/12/2016) malam.

Redaksi mencoba menghubungi PT IPU. Jika ada  sanggahan atau keberatan dari PT IPU akan dimuat dalam berita selanjutnya.

Penulis: Dwitanto