Friday, 23 December 2016

Kepala BPN Jateng Resmi Dipolisikan

Bukti laporan Andar Situmorang di Polrestabes Semarang

Jakarta, PenaOne - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Lukman Hakim dan Kakanwil BPN Kota Semarang Jonahar Azhari resmi dilaporkan ke Poltabes Semarang hari ini atas dugaan penyalahgunaan jabatan dengan bukti laporan nomor: Rekom/112/XII/2016/SPKT/JATENG/RESTABES SMG.

Keduanya dilaporkan karena diduga telah "menggelapkan" tanah milik Andar Situmorang seluas  5.390 meter persegi yang berlokasi di Kedungpane, Kecamatan Mijen, Semarang dengan nomor HM 1490.

Keduanya menurut Andar,  diduga telah melakukan "konspirasi jahat" dengan modus operandi pembatalan dan pengalihan hak tanah miliknya menjadi atas nama PT Industri Permata Usaha Tama atau PT Industri Usaha Tama (PT IPU).

"Saya yakin oknum pejabat BPN terlibat dalam "penyulapan" tanah itu. Makanya saya laporkan keduanya sebagai institusi," kata Andar.

Sebelumnya, Andar yang berprofesi sebagai pengacara ini telah melaporkan Dirut PT IPU Siedibejo alias Kho Ing Pujio alias Atjiok yang berkantor di Puri Anjasmoro Raya Blok F1 No 8 Semarang Barat ke Poltabes Semarang pada tanggal 7 Desember 2016 lalu.

"Atjiok juga saya laporkan di Poltabes Semarang dengan bukti laporan Nomor STTLP/32 / XII/ 2016/JATENG/ RES TBS SMG tertanggal 7 Desember 2016. Dia saya laporkan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat tanah seluas 5.390 meter persegi," ujar Andar.

Selain itu, Andar meminta Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo segera mengeluarkan surat pencabutan ijin usaha yang dimiliki PT IPU karena telah melanggar aturan.

"Berdasarkan SK Wali Kota Semarang No 593.8/1285 tanggal 31 Maret 1995 PT IPU  hanya berhak
meiliki izin pengelolaan tanah kawasan Industri Candi Ngaliyan, Semarang 300 hektare. Tapi PT IPU kini sudah mengelola tanah 600 hektare," jelas Andar.

"Karena Walikota Semarang Hendrar Prihadi alias Hendri tidak bertaji saya minta Gubernur langsung yang menghentikan ijin usaha PT IPU".

Andar juga menduga PT IPU telah melanggar peraturan Menteri Agraria dan Kepala BPN Nomor 18 Tahun 1989.

"Kepada badan hukum tanpa terkecuali PT IPU, Pemerintah RI hanya memberi izin menguasai lahan tanah kawasan Indusri batas lahan tahan rakyat hanya 400 hektar," bebernya.

Pada tahun 2015 silam tanah Andar itu beralih kepemilikannya. Selidik punya selidik tanah tersebut sudah dialihkan kepemelikannya oleh BPN Kota Semarang ke PT IPU.
Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dimiliki Andar Situmorang

Lantas Andar melaporkan dugaan adanya penggelapan tanah itu ke Polda Jateng dengan bukti laporan LP/B/228/V/2015/Jateng/Reskrimum tanggal 27 Mei 2015.

Tak perlu waktu lama. Polda Jateng pun langsung bergerak dengan menindaklanjuti laporan Andar  dengan mengeluarkan surat dari Polda Jateng bernomor B/460/XI/2016/Ditreskrimum tanggal 21 November 2016.

Dari pemeriksaan penyidik Polda Jateng mendapati jika BPN Kota Semarang telah menerima sepucuk surat  berupa pelepasan hak tanggal 7 April 1990 yang ditandangi Edison Situmorang selaku kuasa hukum Andar M Situmorang.

BPN Kota Semarang menerima surat kuasa dari Edison Situmorang sebagai kuasa hukum Andar M Situmorang untuk melepaskan haknya.

Atas dasar surat tertangal 1989 yang dijadikan syarat/lampiran pada saat terjadinya peralihan hak sertifikat HM Nomor 1490 seluas 5.390 meter menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Namun, Andar tidak mengenal dan tidak pernah memberikan surat kuasa kepada orang yang bernama Edison Situmorang.

"Saya sama sekali tidak mengenal orang ini. Bagaimana saya memberikan surat kuasa orangnya saja saya tidak kenal," kata Andar saat itu.

Menurutnya, saat pencaplokan tanah miliknya kala itu, KTP Andar dibuat seolah-olah dirinya tinggal di Kedungpane, Kecamatan Mijen, Semarang.

"Identitas saya dipalsukan oleh orang tidak bertanggung jawab. Padahal saya jelas-jelas masih berdomisili di Kelurahan Malaka, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur," jelasnya.

Tak hanya identitasnya yang dipalsukan. Saat proses pengalihan hak tanah saat itu nama Andar tertera telah menerima uang kerohiman Rp13 juta.

"Itu akal bulus juga. Masak saya menjual tanah 5.390 meter itu seharga Rp13 juta. Itu salah satu modus yang dilakukan," ungkap pria yang pernah bersiteru dengan Inul Daratista ini.

Sampai berita ini diturunkan redaksi terus menghubungi Plt Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Lukman Hakim dan Kakanwil BPN Kota Semarang Jonahar Azhari  untuk memberikan komentar.

Komentar keduanya akan dimuat dalam berita selanjutnya.

Penulis: Dwitanto