Thursday, 12 January 2017

Jatim Tolak Penutupan Pabrik Gula

Surabaya, PenaOne -  Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemprov Jatim menolak rencanapenutupan 9 pabrik gula di Jatim. Bahkan, saat inipemprov membentuk tim dan mengirimkan surat kepemerintah pusat.

Selain itu, Komisi B DPRD Jatim yang mengetahuikeresahan masyarakat petani tebu langsung turun kelapangan dan mengunjungi ke di PG Meritjan Kediriuntuk mendapatkan masukan (aspirasi) yang akandiperjuangkan ke pemerintah pusat untuk mencari solusiyang terbaik bagi masyarakat.

"Secara prinsip petani tebu di daerah Kediri menolakpenutupan PG Meritjan karena biaya yang akanditanggung petani menjadi semakin tinggi dan tidak  adajaminan petani makin sejahtera,"  ujar H Subiantoanggota Komisi B DPRD Jatim saat di DPRD Jatim, Rabu (11/1).

Tenaga kerja (karyawan) di PG Meritjan yang berjumlah15 ribu orang, lanjut Subianto juga tetap berharap giling(produksi). Pasalnya, jika pabrik ditutup otomatis merekaakan menganggur.
 "Kalau setiap pekerja itu memilikitanggungan 5 orang dalam keluarganya maka akan ada75 ribu orang yang hidupnya akan susah," ungkapnya.

Menurutnya, penutupan 9 PG di Jatim otomatis akanmengurangi produktivitas gula hingga 120-140 ribu ton.Padahal dari tahun ke tahun produksi gula di Jatim terusmenurun, dari 1,26 juta ton di tahun 2014 turun menjadi1,20 juta ton pada tahun 2015 dan turun lagi menjadi1,01 juta ton pada 2016. "Kalau 9 PG jadi tutup makaproduksi gula Jatim tinggal sekitar 800 ribu ton. Sehinggasumbangsih gula Jatim terhadap kebutuhan gula nasionaljuga turun dari 40% menjadi 30%," beber Subianto

Dampak lainnya, luasan areal tanaman tebu juga akanberkurang karena petani tebu  di sekitar PG yang ditutupakan beralih ke komoditas lain. Padahal dari tahun ketahun luasan areal tebu di Jatim juga terus berkurang(lihat data).
 "Masyarakat enggan menanam tebu karenanilai ekonomisnya terus menurun akibat PG takmelakukan revitalisasi mesin sehingga rendemen tebujuga turun," ujarnya.

Menurutnya, kebijakan efisiensi yang dilakukan BUMNterhadap beberapa PG di Jatim sama sekali mengabaikankepentingan rakyat. Padahal salah satu fungsi negara danpemerintah (BUMN) adalah harus hadir ketika rakyatsedang membutuhkan.

Senada, anggota Komisi B lainnya, Chusainudinmenegaskan bahwa DPRD dan Pemprov Jatim sepakatuntuk menolak penutupan 9 PG di Jatim sebelumperintah daerah dan stake holder terkait diajak bicara.Karena itu pihaknya juga akan minta klarifikasi keKementerian terkait maupun DPR RI. "Yang akanmenanggung dampak itu pemerintah daerah khususnyamenyangkut pengangguran karena lapangan kerjaberkurang," terangnya.

Terpisah, Kadis Perkebunan Pemprov Jatim, Samsul Arifinmenyatakan Pemprov Jatim menolak penutupan 9 PG diJatim karena rencana tersebut dinilai terlalu sepihak.Padahal dampaknya sangat luar biasa, karena akan ada1,7 juta tenaga kerja yang terlibat agrobis tebu akankehilangan pekerjaan.

"Pemprov akan membentuk tim untuk mengkaji rencanapenutupan 9 PG di Jatim dengan melibatkan berbagaipihak. Seperti, PTPN, akademisi, praktisi, pemerhatimaupun media. Tujuannya adalah mencari solusi yangterbaik," ujarnya dikutip jatimprov.go.id