Tuesday, 10 January 2017

Rampasan Paksa RS Teungku Fakinah, Saleh Suratno Lapor ke Komisi III

FOTO: Dokter H. M. Saleh Suratno bersama tim kuasa hukumnya dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh
BANDA ACEH,PenaOne - Direktur Rumah Sakit Teungku Fakinah Dokter Saleh Suratno di dampingi tim kuasa hukumnya Senin (9/1) menemui anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) M. Nasir Jamil, untuk menyampaikan beberapa persolan terkait prilaku arogansi pihak Yayasan Teungku Fakinah.

Ketua tim kuasa hukum Saleh Suratno, Muzakir AR, SH melalui siaran pers yang di terima media ini, menyebutkan kami sengaja menemui "Nasir Jamil" karena pihak Yayasan telah sangat semena mena, bahkan berani melakukan perampasan penguasaan terhadap kepengurusan Rumah Sakit Teungku Fakinah (RSTF) dan Akademi Perawat Teungku Fakinah (APTF) dengan alasan eksekusi.

Lebih lanjur Muzakir menambahkan, padahal secara hukum eksekusi itu dilakukan oleh pengadilan yang berwenang, berdasarkan putusan pengadilan bukan dengan cara premanisme seperti yang di peragakan oleh pihak yayasan yang pernah menggunakan jasa oknum TNI dan Din Minimi untuk melakukan eksekusi.

'Saat ini, oknum TNI tersebut sudah di amankan POM karena melakukan pelecehan verbal terhadap salah satu perawat yang juga salah seorang ibu Persit, 'sebut Muzakir.

Sudah berulang kali pihak yayasan melakukan eksekusi dengan membayar preman, namun selalu gagal karena polisi segera datang dan mengamankan pihak yayasan, bahkan saat menggunakan jasa "Din Minimi" pun tidak berhasil karena polisi datang, namun eksekusi yang dilakukan pada Minggu (8/1/2017) terlihat aneh, karena polisi telah kami beritahukan akan terjadi keributan di RS fakinah tidak datang, malah ada beberapa anggota polsek yang datang kemudian setelah berkordinasi ke Polresta mereka langsung pulang meninggalkan massa yang sedang berbuat pengrusakan.

Kami juga menyampaikan kepada Pak Nasir terkait beberapa dugaan tindak pidana yang telah kami laporkan secara resmi kepada Polda Aceh dan Polresta Banda Aceh tentang Penggelapan uang yang diperintahkan bayar, oleh Mahkamah Agung dengan terlapor Siti Maryam dengan tanda bukti lapor nomor : SKTBL/189/XI/2016/SPKT atas Pencemaran nama baik di media dengan memalsukan bunyi petikan putusan PN Banda Aceh dengan terlapor T. Yusrizal selaku kuasa hukum Yayasan nomor: BL/187/XI/2016/SPKT, terkait pengrusakan Akper Fakinah dan dengan melawan putusan pengadilan.

Menguasai Akper Fakinah terlapor Nur Asiah selaku Mantan direktur Akper dengan bukti lapor nomor : BL/194/XII/2016/SPKT dan juga pengrusakan Rs. Fakinah yang menjadi terlapor T. Yusrizal dengan laporan polisi nomor LPB/734/XII/SPKT.

Klien kami "Saleh Suratno" telah menceritakan asal muasal berdirinya rumah sakit juga permasalahan permasalahan yang terjadi, pada beberapa hari yang lalu kuasa hukum dari Pihak Yayasan mengirimkan surat somasi kepada klien kami dan turut melampirkan surat yang di tanda tangani Dr. H. Fadli Zon, S S. M.Sc sebagai Wakil DPR RI atau Korpolkam perihal penyampaian surat pimpinan Komisi III DPR RI terkait tindak lanjut RDPU Komisi III DPR RI.

Muzakir merincikan, secara hukum Saleh Suratno Direktur RS Fakinah dan Akper Fakinah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap nomor 2502 K/Pdt/2014 dimana Menyatakan sah Penggugat sebagai Direktur Rumah Sakit Teungku Fakinah (RSTF) dan Direktur Akademi Perawat Teungku Fakinah (APTF) dan Menghukum tergugat untuk mengembalikan penguasaan atau kepengurusan RSTF dan APTF kepada Penggugat serta tidak melakukan gangguan-gangguan yang dapat merugikan oprasional RSTF dan APTF.

Terhadap Putusan tersebut telah dilaksanakan Eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 5/Pdt.EKS/2016 tanggal 2 September 2016 dan Berita Acara Eksekusi Nomor 5/Pdt.EKS/2016/PN BNA tanggal 11 Oktober 2016 yang di laksankan oleh Juru Sita Pengadilan Negri Banda Aceh, Syarifuddin, di Lokasi Rumah Sakit Teungku Fakinah dan Akademi Keperawatan Teungku Fakinah, dan saat ini seluruh aset Rumah Sakit Teungku Fakinah dalam penguasaan oprasional dari Dr. H. M. Saleh Suratno.

Dari permasalahan yang telah kami sampaikan, Nasir Jamil dalam waktu dekat akan menemui Polda dan Polresta Banda Aceh dan meminta kepada Saleh Suratno melalui kuasa hukumnya, untuk segera menyurati guna meminta klarifikasi Komisi III DPR RI serta Wakil DPR RI Fadli Zon terkait surat yang dikeluarkan oleh DPR RI.


Penulis: (Muhammad Abubakar