Friday, 6 January 2017

Sekda Sleman: Jabatan Baru Jangan jadi Beban

Sleman, PenaOne - Mengawali kepempimpinannya, Sekda Sleman, Sumardi, SH, MH mengadakan rapat kordinasi pelaksanaan pemerintah pada 5 Januari 2017 di Aula lt.3 Kantor Setda Kabupaten Sleman.

Acara tersebut turut dihadiri Asisten Setda bidang Administrasi R. Djoko Handoyo, SH , Asisten Setda bidang Pembangunan Dra. Suyamsih, M.Pd dan Asisten Setda bidang Pemerintahan dan Kesra Supardi, S.H, M.Hum serta seluruh kepala OPD se-Kabupaten Sleman.

Tujuan diselenggarakan acara ini adalah untuk menetapkan dan mengetahui arah serta tujuan dari awal pemerintahan pada tahun 2017 tersebut. Terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2017 tersebut.

Terkait restrukturisasi pegawai, Sumardi berharap pelantikan tersebut tidak membebani para pejabat dan staff baru yang dimutasi  atau dirotasi.

"Setiap pelantikan telah dipertimbangkan dengan cermat, sebagaimana disampaikan Sumardi dalam Rakorpim, sesungguhnya pertimbangan utama dalam penempatan adalah bagaimana seorang pejabat tersebut memimpin pada jabatan sebelumnya".

"Pejabat tidak hanya dilantik menurut disiplin ilmunya saja melainkan lebih mengutamakan kredibilitas dalam melaksanakan dan menyukseskan tugas-tugas yang diemban sebelumnya serta kemampuannya memotivasi orang-orang disekitarnya," kata dia seperti dilihat di situs resmi pemkab Sleman, Jumat (6/1/2017).

Sumardi juga mengingatkan agar setiap kepala SKPD segera mempersiapkan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2017 untuk dilaporkan dalam pertemuan dengan DPRD.

Sumardi melanjutkan, terkait anggaran tahun 2017, Sumardi telah meminta agar DPA yang biasanya ditetapkan dalam kurun waktu 1 bulan, pada tahun ini harus ditetapkan dalam 6 hari kedepan sehingga pertengahan bulan ini semuanya sudah dapat mulai berjalan.

Sementara itu OPD yang pindah dan menempati gedung baru, untuk sementara dapat menggunakan sarana dan prasarana pada tahun sebelumnya namun dengan berita acara peminjaman.

Diharapkan pada pertengahan Januari ketika DPA telah ditetapkan kegiatan di OPD baru dapat segera dilakukan. Untuk jabatan 7 Kepala OPD dan 1 Staff ahli akan sesegera mungkin dilelang melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dan selambat-lambatnya posisi yang kosong tersebut pada bulan mendatang sudah terisi. Sumardi berharap semua kegiatan pemerintahan Kabupaten Sleman dapat mulai berjalan dipertengahan bulan januari ini.

Disamping restrukturisasi OPD, Sumardi juga menggaris bawahi pentingnya mengikuti perkembangan media khususnya terkait isu negative yang muncul di media.

“Penting untuk menjaga citra positif Sleman, setiap isu dan keluhan masyarakat perlu segera ditindaklanjuti dan ditanggapi sehingga menciptakan pemberitaan yang berimbang,”papar Sumadi dalam kesempatan tersebut. Yang tidak kalah pentingnya adalah membangun komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan Sleman yang baik dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Sesuai amanat Perpres No. 87 Th 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, maka setiap praktek pungli harus diberantas tegas. Untuk mendukung visi Smart Regency, Sumardi merencanakan pengadaan kamera CCTV kurang lebih sebanyak 500 titik di Sleman untuk memudahkan pemantauan pembangunan di setiap sudut Sleman.