Saturday, 4 February 2017

Dugaan Korupsi 2 Calon Kepala Daerah Aceh Harus Dituntaskan

Banda Aceh, PenaOne - Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Aceh menuntaskan kasus dugaan markup harga tanah yang diduga melibatkan dua orang calon Kepala daerah di provinsi Aceh.

LAKI mensinyalir, kasus yang sudah berjalan hampir tiga tahun hanya mengambang dan tak kunjung dituntaskan.

"Patut diduga prosesnya sengaja di peti es kan oleh oknum-oknum penegak hukum," kata Ketua LAKI
provinsi Aceh, Muhammad Abubakar dalam siaran pers yang diterima PenaOne.com, Sabtu (4/2/2017).

Dugaan markup tersebut katanya, terkait pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan nelayan di Gampoeng Kapa, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa.

Kami menduga pengadaan itu tidak terlepas dari tanggung jawab dua calon kepala daerah yakni: calon Walikota Langsa 2017-2022 Usman  Abdullah dan calon Bupati Aceh Tamiang periode 2017-2022 Mursil SH yang dulu pernah menjabat Kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Negara/Kakanwil BPN Aceh.

"Kedua calon kepala daerah tersebut merupakan aktor utama dalam kasus pengadaan itu," ujarnya.

Dirinya mengkalim memiliki data yang sangat akurat atas dugaan ke terlibatan mereka berdua. "Kita harapkan Kejati Aceh bisa segera mengumumkan ke publik siapa  tersangkanya," jelas Abubakar.

Pada tahun 2013 lalu menurutnya, pemerintah Kota Langsa melalui dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) melakukan pengadaan tanah untuk kawasan pemukiman nelayan di Gampoeng Kapa, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa dengan anggaran Rp 7,3 miliar.

Laki menduga, untuk memuluskan aksinya kedua calon kepala daerah tersebut dibantu Sofyanto (pemilik/agen), mantan Sekda Kota Langsa M. Syahril dan Yulizar.

Dalam kasus ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Langsa telah memeriksa beberapa orang sebagai saksi di antaranya Rinaldi Aulia (mantan Kabag pemerintahan), Fariansyah (mantan Camat Langsa Timur), Alfian (Asisten III Pemkot Langsa), dan Zulkifli Aman Keuchik Gampoeng Kapa.

"Mereka dimintai keterangan terkait pembebasan dan pengadaan tambak ikan untuk kawasan pembangunan perumahan nelayan," ungkapnya.

Pemeriksaan orang-orang tersebut di benarkan oleh Kasi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Langsa Dahnir SH.

"Mereka sudah diperiksa," katanya sembari tidak merinci materi pemeriksaan secara detail.