Saturday, 25 February 2017

Ganjar: Ada Yang Semena-mena, Laporkan!

Semarang, PenaOne - Masyarakat di wilayah terdekat penambangan dan pembangunan pabrik semen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, diminta mengawasi aktivitas di tempat tersebut. Jika ditemukan penyalahgunaan, mereka diminta melaporkan kepada gubernur.

Saat ditemui wartawan di Ruang Kerja Gubernur, Jumat (24/2/2017), Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP membeberkan, pada Kamis (23/2), pihaknya sudah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 660.1/6 Tahun 2017 tentang izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang.

Dengan terbitnya SK tersebut, membatalkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 6601/4 Tahun 2017 tertanggal 16 Januari 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku dan Pembangunan serta Pengoperasian Pabrik Semen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Kendati begitu, tidak serta merta kegiatan penambangan yang sempat tertunda langsung dilakukan. PT Semen Indonesia dapat melakukan kegiatan penambangan dan pembangunan setelah memeroleh Izin usaha Penambangan (IUP) dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Artinya, izin tersebut mesti diurus terlebih dahulu, dan dikeluarkan selambatnya 30 hari sejak pengajuan izin.

Penerbitan izin lingkungan untuk PT SI ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Komisi Penilai Amdal (KPA) Provinsi Jawa Tengah yang telah melaksanakan sidang addendum Analisis Dampak Lingkungan (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) PT Semen Indonesia (SI) yang berlangsung di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah, Kamis (2/2), di mana direkomendasikan dokumen Addendum Andal dan RKL-RPL PT SI memenuhi kelayakan.

Sidang itu pun dihadiri oleh banyak unsur mulai dari pemerintah, para pakar akademisi perguruan tinggi, LSM, dan masyarakat baik yang pro maupun kontra terhadap pembangunan pabrik semen.

Ganjar menilai sidang yang digelar KPA Jawa Tengah tersebut sangat terbuka karena turut mengundang masyarakat yang menolak adanya pembangunan pabrik semen. Meskipun disayangkan, setelah mendengar penjelasan dari KPA, perwakilan masyarakat yang kontra pembangunan justru walkout.

Padahal forum tersebut dapat digunakan untuk beradu data agar nantinya didapatkan suatu hasil yang bermanfaat bagi warga terdampak pabrik semen.

"Menurut PP kalau itu addendum sebenarnya tidak perlu atau tidak wajib mengundang mereka (warga kontra). Tapi kami hanya beritikad baik karena kami mau disclose, mau terbuka betul dan apa yang terjadi," ujarnya.

Dengan diterbitkannya izin lingkungan tersebut, masyarakat di wilayah terdekat penambangan dan pembangunan pabrik semen, diminta mengawasi aktivitas PT SI. Jika ditemukan penyalahgunaan, mereka diminta melaporkan kepada gubernur.

“Apa yang sudah dijanjikan tolong dipegang. Kalau ada penyalahgunaan laporkan ke saya. Karena kami juga ikut ngawasi. Selebihnya saya hanya berharap betul warga di sekitar yang rukun, yang guyub, komunikasi, ngobrol dengan masyarakat. Kalau ada yang semena-mena, laporkan ke saya. Kita membantu mengatasi,” tegasnya.

Tidak hanya itu, seperti dikutip jatengprov.go.id Ganjar juga meminta PT SI menepati janji yang dibuat untuk warga. Baik menyangkut perekrutan tenaga kerja yang diharapkan tetap mengoptimalkan tenaga lokal, membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dia juga berharap PT SI memberikan beasiswa, meningkatkan kompetensi anak-anak agar bisa bersaing dan berkarier di pabrik semen.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Sugeng Riyanto mengatakan pemberian rekomendasi kelayakan yang berujung pada terbitnya izin lingkungan karena didalam adendum pemrakarsa (PT SI) banyak memberikan solusi terkait persoalan-persoalan yang perlu diperbaiki seperti yang tertuang dalam putusan PK.

Di antaranya memperbaiki sistem air bersih dengan membangun banyak embung dan sumur resapan, sistem penambangan dengan menggunakan teknologi zero run off agar air resapan di daerah tersebut aman.

"Banyak solusi yang ditawarkan dari pemrakarsa yaitu dengan perbanyakan embung dan sumur resapan dan penambangan dilakukan dengan zero run off sehingga air resapan akan aman," katanya.

Sugeng menambahkan ada dua hal yang perlu dilakukan oleh PT SI setelah proses penambangan mulai berjalan. Yakni pengelolaan lingkungan yang baik karena bahan bakunya berasal dari alam, dan pelibatan masyarakat sekitar.

"Yang jadi titik sentral yang harus dilakukan perusahaan adalah pengelolaan lingkungan dan pelibatan masyarakat. Ini yang nanti kita perhatikan betul," pungkasnya.