Saturday, 25 February 2017

Hadapi Hoax, Setneg Siap Bersinergi dengan Pemda

Jakarta, PenaOne - Asisten Deputi Hubungan Masyarakat, Kementerian Sekretariat Negara berkomitmen untuk ikut berperan aktif dan kritis dalam menghadapi maraknya hoax(berita bohong), terutama hoax tentang kebijakan pemerintah.

“Hoax bukan lagi sebagai masalah yang hanya dihadapi oleh Pemerintah Pusat, namun di daerah pun, khususnya pemerintah provinsi harus proaktif untuk menangkal hoax,” jelas Asisten Deputi Hubungan Masyarakat, Masrokhan yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama Biro Humas dan Protokol serta Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Kamis, 23 Februari 2017 di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Palembang.

Media sosial hadir di era teknologi yang semaki maju. Kehadirannya dimaksudkan untuk memudahkan interaksi antara pengguna media sosial tersebut tanpa dibatasi ruang, waktu dan lokasi.

Dunia media sosial pun dimanfaatkan oleh pemerintah untuk dapat menjangkau, merespon, dan melayani publik dengan lebih optimal. Pemerintah memanfaatkan kanal media sosial untuk mendiseminasikan informasi terkait kebijakan, program dan proyek pembangunan yang tengah dikerjakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

Selain itu, pemerintah pun memanfaatkan media sosial untuk memudahkan kerja pemerintah dalam menangkal dan menyikapi berita bohong (hoax) yang marak beredar di tengah masyarakat.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Teddy Melwiansyah pada saat membuka rakor menyampaikan, Hoax ini hadir di tengah masyarakat dan begitu sangat meresahkan.

Mengingat saat ini Provinsi Sumsel sedang banyak melakukan pembangunan infrastruktur khususnya dalam rangka menghadapi Asian Games Tahun 2018, maka kami pun harus bersiap dan menguatkan media sosial kami, terlebih dalam menghadapi serangan hoaxyang kian marak.

“Pak Gubernur menginstruksikan agar seluruh organisasi perangkat daerah agar memiliki media sosial seperti Twitter dan Facebook sebagai sarana mendiseminasikan kebijakan pemerintah dan diharapkan dapat merespon (laporan) masyarakat dengan lebih cepat,” lanjutnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menjelaskan hal yang senada, bahwa dengan kedudukan Diskominfo yang baru berjalan dua bulan ini diharapkan dapat bersama dengan Biro Humas dan Protokol menjadi ujung tombak dalam mengelola informasi terkait menghadapi serangan hoax.

Lebih lanjut Kepala Diskominfo, Farhat Syukri mengungkapkan “Kami di daerah ini sangat membutuhkan bantuan dan pencerahan dari pusat terutama dalam menghadapi hoax sebagaimana yang didengungkan oleh Bapak Presiden. Dan kami sangat berterima kasih atas kunjungan Humas Kemensetneg serta memohon bantuan dan sharing pengalaman, dan tentu dapat bekerja sama  terkait menghadapi serangan hoax ini,” tutur Farhat dikutip setneg.go.id.

Asdep Humas Kemensetneg menyambut baik permohonan dan harapan dari Kepala Biro Humas dan Protokol dan Kepala Diskominfo Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait kerja sama dan sinergi dalam menghadapi hoax.

Masrokhan kembali mengingatkan seruan Bapak Presiden Joko Widodo yang  mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama berupaya dalam menjernihkan situasi (terkait berita hoax). Presiden Jokowi juga meminta seluruh pihak untuk menghentikan penyebaran berita-berita bohong dan fitnah yang dapat mengakibatkan perpecahan bangsa, utamanya yang beredar melalui media sosial dan belum terverifikasi.

Presiden Jokowi meyakini bahwa ke depan masyarakat kita akan semakin cerdas dalam menyikapinya. "Saya mempunyai keyakinan bahwa ini nantinya justru akan semakin mendewasakan kita, akan mematangkan kita, akan menjadikan kita tahan uji. Jadi tidak perlu banyak keluhan kalau mendengar hal-hal yang ada di media sosial, karena ini fenomena semua negara," tuturnya pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2017 di Ambon, Provinsi Maluku Kamis, 9 Februari 2017 lalu, di Kota Ambon, Provinsi Maluku.

“Mari kita bersinergi untuk hadapi hoax sebagaimanaseruan Bapak Presiden Jokowi. Kami, Kemensetneg siap berkerja bersama dengan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menghadapi serangan hoax,” tutupnya.