Tuesday, 14 February 2017

Kapolres Bener Meriah di Gugat Rp1,1 Miliar

Aceh, PenaOne - Drs. Juanda Senin (13/2) mengajukan praperadilan melalui kuasa hukumnya, Safaruddin dan Sulaiman dari Yayaysan Advokasi Rakyat Aceh terhadap Polres Bener Meriah, Provinsi Aceh.

Praperadilan ini diajukan terhadap keabsahan penetapan Drs.Juanda sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pekejaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Swakelola Otsus) senilai Rp. 1.920.000.000,- (satu miliar aembilan ratus dua puluh juta rupiah).

"Dalam praperadilan ini kami menilai banyak kejanggalan dari penyidik Polres Bener Meriah, banyak keterangan yang di berikan oleh Drs. Juanda tidak dikembangkan oleh penyidik,  bahkan hak nya untuk mengajukan saksi yang meringakan tidak diberikab oleh Polres BM," kata Safaruddin.

Menurut Safaruddin SH, secara resmi kami juga pernah ajukan melalui surat pada tanggal 6 Februari 2016 kepada Polres dan Kajari BM agar diberikan hak untuk pemeriksaan saksi yang meringankan  tetapi tidak pernah diberikan sampai sekarang.

Kemudian,  aliran dana sejumlah dana yang diberikan kepada Plt Bupati Meriah Rusli M. Saleh senilai Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta Rupiah) yang kemudian di bagikan kepada Kasat Reskrim Polres Bener Meriah 15.000.000,- (Lima belas Juta) untuk, Kasat Intel Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp. 1.000.000,- (satu Juta) untuk Polsek Bukit, sisa dari sana tersebut di ambil oleh Plt Bupati Bener Meriah, Drs. Rusli M Saleh, sisa dari dana tersebut tinggal Rp 3.000.000 yang kemudian digunakan untuk memperbaik mobil Rescue Dinsos ini tidak dikembangkan, itu tersebut dalam BAP tetapi tidak diddikembangkan  oleh polisi.

Dalam Kasus Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang di jadikan Drs. Juanda sebagai tersangka, dana tersebut bersumber dari Otsus Aceh tahun 2013 yang di kelola oleh Dinas Sosial Provinsi Aceh yang seluruh pelaksanaannya di berikan kepada Komite Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, yang dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan No 460/II/SPPB/OTSUS/IX/2013 tanggal 10 September 2013  antara Dinas Sosial Bener Meriah dengan Komite Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam pasal 2 huruf c.

"Disebutkan Pihak Kedua (Komite Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni) melaksanakan dan mempertanggung jawabkan seluruh pekerjaan baik fisik maupun keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, dan pasal 7  juga menyebutkan, Dana Kegiatan Swakelola Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bener Meriah Dana OTSUS tahun 2013 sebesar Rp. 1.920.000.000,- (satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA - SKPA) Dinas Sosial Aceh melalui Pelaksanaan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Dana OTSUS tahun anggaran 2013 Nomor: 1.13.1.13.01.16.07.5.2, tanggal 05 Maret 2013," jelas Safaruddin.

Seluruh pencairan dana tersebut dilakukan melalui PT Bank Aceh Capem Bener Meriah pada Rekening 053.01.02.610025-9 atas nama KOMITE BENER MAJU REDELONG KECAMATAN BUKIT Kabupaten Bener Meriah.

Selain meminta Pengadilan membatalkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/25.a/IV/2016, Reskrim, tanggal 10 Juni 2016, dan Juanda juga minta agar Surat Penahanan Nomor: Sp.Han/39/IX/2016/Reskrim, tanggal 23 September 2016 dibatalkan.

"Juanda juga meminta Polres Bener Meriah menganti kerugian Materil Pemohon sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian inmateril yang jika dikalkulasikan dengan rupiah senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).


"Gugatan Praperadilan di daftarkan oleh Suliaman, SH di dampingi oleh Hamdani (Kepala Perwakilan YARA Aceh Barat dan Aceh Jaya) pada pukul 14.30, dan diregistrasi dengan Nomor 01/Pid.Pra.2017/PN-Str, oleh Samsuar, SH," demikian ia menjelaskan.