Wednesday, 8 February 2017

Sekda Jateng: Ora Usah Tompo Amplop

Semarang, PenaOne -  Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP kembali menekankan agar pengadaan barang dan jasa tidak tersangkut korupsi. Pasalnya, pengadaan barang dan jasa termasuk area rawan korupsi, seperti yang disampaikan Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo SH.

“Area rawan pungutan liar (pungli) kita itu ada di pengadaan barang dan jasa. Paling besar di situ. Ada kedip-kedip mata. Padahal sekarang sudah ada e-katalog,” terangnya saat Pembekalan Pengadaan Barang/ Jasa bagi Pengguna Anggaran, Ceramah Umum dan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (8/2/2017).

Di hadapan 150 peserta dari kalangan pimpinan OPD, kepala desa, dan satpol PP kabupaten/ kota yang tengah mengikuti pendidikan dasar, Sri Puryono menambahkan, area rawan korupsi lainnya yang mesti diwaspadai adalah hibah-bansos, kepegawaian, pendidikan, dana desa, urusan pelayanan masyarakat, perizinan, dan kegiatan lain yang berisiko terjadi penyimpangan.

Untuk itu dia mengingatkan, ASN tidak boleh bermain-bermain di area rawan korupsi tersebut. Setiap pelayanan publik harus didasarkan pada prinsip mudah, murah, cepat, transparan, dan akuntabel.

Sekda juga menyampaikan pesan kepada para kades yang hadir untuk menjaga komitmen “mboten korupsi, mboten ngapusi” kepada masyarakat seperti dikutip jatengprov.go.id.

Mulai dari mempertahankan ketertiban jam kerja hingga berhati-hati saat menandatangani berkas-berkas negara yang berkaitan dengan anggaran. Termasuk tindakan nyata untuk menolak gratifikasi dan tidak melakukan pungli.

“Saya tidak ingin para kades bersinggungan atau ada perkara dengan aparat penegak hukum. Nek arep teken urusan duit diwaca bola bali. Ora usah tampa amplop-amplopan. Mboten ngapusi kuwi angel lho. Kudune jam kantor saka jam 07.00 nganti 15.30, tapi jam 14.00 alasan saya mau cek lapangan dulu, Pak. Jangan coba-coba ngapusi,” kata dia.