Wednesday, 15 February 2017

Setneg Luncurkan Aplikasi Administrasi Pejabat Pemerintahan

Jakarta, PenaOne - Ragam inovasi tak henti-hentinya ditorehkan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Republik Indonesia. Kali ini, inovasi tersebut datang dari Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan yang meluncurkan portal online Sistem Informasi Administrasi Pejabat Pemerintahan (SIAPP).

Melalui aplikasi ini, Kemensetneg siap memberikan kemudahan bagi Pegawai Negeri  Sipil (PNS) golongan IV/c ke atas di seluruh Indonesia dalam mencari informasi kepangkatan, jabatan, dan pemberhentian.

Dikutip dari laman setneg.go.id Rabu (15/2/2017) ada lima jenis layanan informasi yang ditawarkan, yaitu pengurusan pensiun, pengurusan kenaikan pangkat, pengurusan kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun, pengurusan kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun janda/duda/anak, dan kenaikan jabatan fungsional Keahlian Utama.

Pertama:

Layanan pengurusan pensiun, diberikan kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia yang memiliki Pangkat IV/c ke atas dengan jabatan sebagai Pimpinan Tinggi Madya/Utama atau jabatan fungsional Keahlian jenjang Utama.

Sejumlah dokumen yang harus disiapkan pemohon adalah surat pengantar dari pejabat pembina kepegawaian yang ditujukan kepada Presiden RI dan tembusan ke BKN; surat permohonan pensiun oleh yang bersangkutan; data calon penerima pensiun yang ditandatangani sendiri atau oleh janda/duda/anaknya; SK pengangkatan CPNS dan PNS; SK pangkat terakhir; SK jabatan terakhir; fotokopi surat nikah dan akte kelahiran anak; surat keterangan kuliah bagi anak yang berusia >21 tahun; dan pas foto.

Kedua:

Pengurusan kenaikan pangkat, diberikan kepada PNS yang hendak mengurus kenaikan pangkatnya. Terdapat beberapa jenis kenaikan pangkat, yaitu kenaikan pangkat reguler jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Utama, kenaikan pangkat pilihan jabatan Fungsional Keahlian Utama, dan kenaikan pangkat pilihan jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Utama.

Persyaratan dokumen bagi tiga jenis kenaikan pangkat tersebut tidak jauh berbeda satu sama lain. Namun demikian, untuk kenaikan pangkat reguler terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, misalnya pemohon sudah 4 tahun berada dalam pangkat terakhir.

Sedangkan untuk kenaikan pangkat pilihan jabatan fungsional, harus dilengkapi dengan Penilaian Angka Kredit (PAK). Selain itu, kenaikan pangkat pilihan jabatan pimpinan tinggi, harus disertai dengan berita acara pelantikan.

Ketiga:

Layanan pengurusan kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun bagi PNS. Layanan ini diberikan kepada PNS yang hendak mengurus kenaikan pangkat pengabdian sekaligus pensiun.

Seperti halnya layanan pengurusan pensiun biasa, pengurusan kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun memiliki syarat dan alur pelayanan yang sama. Namun demikian terdapat dokumen spesifik yang perlu disiapkan, yaitu Sasaran Kerja Pegawai (SKP), capaian SKP (penilaian prestasi kerja selama satu tahun terakhir dengan predikat sekurang-kurangnya “BAIK”), dan surat pernyataan bahwa PNS yang bersangkutan  tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat “sedang” atau “berat” dalam satu tahun terakhir.

Keempat:

Layanan pengurusan kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun bagi janda/duda/anak PNS. Layanan ini diberikan kepada janda/duda/anak dari PNS yang mengurus kenaikan pangkat pengabdian atau pensiun dari suami/istri/orang tuanya.

Yang dimaksud dengan kenaikan pangkat pengabdian adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS karena yang bersangkutan meninggal/telah mencapai batas usia pensiun/dinyatakan cacat akibat dinas.

Persyaratan dokumennya pun serupa dengan pengurusan pensiun oleh PNS yang bersangkutan, tetapi perlu dilengkapi dengan surat keterangan kematian, surat keterangan janda/duda/anak, serta salinan daftar keluarga yang diketahui Kepala Kelurahan/Desa/Camat.

Kelima:

Layanan pengurusan kenaikan jabatan fungsional Keahlian Utama,  persyaratannya  dan alur pelayanannya sama halnya dengan pengurusan kenaikan pangkat.

Seluruh layanan tersebut diawali dengan pengajuan surat usulan dan dokumen kelengkapannya oleh instansi pengusul ke Kementerian Sekretariat Negara dan ditembuskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Setelah menerima dokumen usulan tersebut, BKN akan memberikan pertimbangan teknis kepada Kementerian Sekretariat Negara yang kemudian mengajukan Rancangan Keputusan Presiden (RKP). Presiden akan menerbitkan Keppres dan selanjutnya Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan akan memberikan salinan dan petikan Keppres kepada instansi pengusul.

Keberadaan Sistem Informasi Administrasi Pejabat Pemerintahan (SIAPP) diharapkan dapat untuk menyederhanakan dan mengefektifkan jalannya alur tersebut, sehingga proses layanan yang selama ini bersifat layanan di tempat, dapat dilakukan dari mana saja di seluruh Indonesia, tanpa si pemohon datang langsung ke Kementerian Sekretariat Negara untuk memperoleh layanan.