Wednesday, 1 March 2017

Andar Situmorang akan Laporkan Orang Ini ke KPK

Jakarta, PenaOne - Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbub) yang kini maju sebagai Calon Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adalah LSM Goverment Against Corruption and Discrimination (GACD) yang akan melaporkan Anies ke KPK.

Direktur Eksekutif GACD, Andar Sitomurang mengaku sudah mengantongi sejumlah bukti dan akan melaporkan Anies dalam waktu dekat ini.

"Paling lambat 3 hari," kata Andar Selasa (28/2/2017) malam.

Andar punya alasan untuk melaporkan Anies ke KPK, yakni saat Anies menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu.

"Saat menjabat Mendikbud,  Indonesia pernah didaulat sebagai tamu kehormatan dalam Frankfurt Book Fair (FBF) pada 13-18 Oktober 2015 yang tentu saja merupakan kebanggan tersendiri bagi Indonesia. Dimana Kemendikbud sebagai penanggung jawab kegiatan kemudian melakukan berbagai persiapan secara optimal, termasuk dengan menggelontorkan dana sebesar 10 juta euro atau sekitar Rp 146 miliar untuk keikutsertaan Indonesia di FBF tersebut," ujar Andar.

Kata Andar, Anies kemudian memilih untuk menampilkan “Pameran Peradaban Indonesia” dan menunjuk Budayawan, GM sebagai Ketua Komite Nasional Pelaksana. Lantas, bagaimana pelaksanaannya?

Bagi sebagian masyarakat yang mengingat munculnya suasana kebangkitan komunis diakhir 2015 sampai awal 2016 yang ditandai dengan maraknya ditemukan simbol “palu arit” di beberapa daerah, semuanya berawal dari event FBF ini.

"Dibalik penunjukan GM itu, terdapat skenario khusus yang telah diatur oleh Anies," kata Andar lagi.

Dimana lanjut Andar, GM dalam pameran di negara bagian Jerman bernama Hessen yang masih dalam rangkaian FBF, memunculkan 2 penulis yakni Laksmi Pamuntjak dan Leila S Chudori untuk memamerkan dan membedah buku novel karangannya masing-masing yang berjudul ‘Amba’ (2012) dan ‘Pulang’ (2014).

"Dua buku ini membahas tentang pembasmian PKI tahun 1965 dan menggambarkan betapa biadabnya Pemerintah terhadap PKI yang melakukan tindakan semena-mena tanpa melalui proses hukum," ujar pria berprofesi sebagai pengacara ini.

Menurut Andar, satu bulan setelahnya, tepatnya 10-13 November 2015 di Den Haag - Belanda, berlangsung International People’s Tribunal (IPT) atau Pengadilan Rakyat Internasional.

Hal itu untuk membuktikan terjadinya genosida dan kejahatan kemanusiaan oleh Pemerintah dalam peristiwa pemberontakan PKI tahun 1965.

"Kemudian terus berlanjut hingga maraknya kemunculan simbol-simbol PKI di hampir seluruh wilayah Indonesia, khususnya Jawa," ungkapnya.

Pertanyaannya, siapa aktor intelektualnya dan dari mana sumber dana mereka sampai dapat menggelar pengadilan internasional di luar negeri?

Andar menduga ada tindak pidana korupsi dalam penggunaan uang negara sebesar Rp 146 miliar itu.

"Makanya Anies akan saya laporkan ke KPK. Biar KPK yang menindak lanjutinya," demikian pengacara yang pernah berseteru dengan pedangdut Inul Daratista ini menjelaskan.

Penulis: Dwitanto