Friday, 24 March 2017

Citra Partai Politik Kian Terpuruk

Efriza-ist
MEMPERBINCANGKAN demokrasi skala besar (poliarki) memiliki prasyarat yang mesti terpenuhi adalah dua di antaranya para pejabat yang dipilih dan otonomi assosiasional. Para pejabat yang dipilih menunjukkan dipilihnya sistem perwakilan sementara otonomi assosiasional menunjukkan antara lain berhak membentuk partai politik.

Kajian Demokrasi, partai politik, dan parlemen menunjukkan hubungan yang saling bersinergi. Kerja sistem politik di era demokrasi Partai Politik dan Parlemen memainkan peran penting dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Belakangan ini demokrasi di Indonesia sedang menjadi perbincangan karena dua prasyarat demokrasi mengalami kemunduran.

Jika sebelumnya DPR kembali menjadi sorotan berdasarkan hasil survei Transparency International Indonesia (TI) yang menyatakan DPR pada 2017 masih menjadi lembaga pemerintahan yang paling tinggi tingkat korupsinya dengan angka 54 persen, setelah terbongkarnya kasus korupsi e-KTP yang dilakukan oleh sebagian besar anggota DPR periode 2009-2014.

Survei ini berarti semakin menegaskan jika lembaga DPR di era reformasi ini belum mengalami perubahan persepsi sebagai institusi terkorup di negeri ini, sebab penelitian TII itu juga sesuai dengan surveinya di tahun 2005 lalu yang menempatkan DPR sebagai institusi terkorup kedua di negeri ini.
Skandal “basah” dan citra “kering” DPR periode 2014-2019 ini tentu saja memberikan dampak semakin buruknya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, seperti berdasarkan hasil survei Indo Baromenter (rilis 22 Maret 2007) ketidakpercayaan masyarakat terhadap Partai Politik sebesar 48,8 persen.

Meredupnya, citra partai politk bukan saja disumbang oleh kader-kadernya di DPR yang terindikasi kasus korupsi e-KTP, tetapi juga disebabkan perilaku politik dari partai politik itu sendiri. Partai politik saat ini dalam pertimbangan rasionalnya tidak lagi mempertimbangkan ideologi atau platfrom dalam menentukan sikap politik (catch all party), ini sejalan dengan strategi politiknya (nomadisme partai) yang mudah terlihat dari perjalanan (politik) selalu berada di antara dua titik atau dua teritorial, ia selalu berada di daerah antara (in between), tidak pernah menetapkan diri di sebuah titik atau teritorial, sehingga mudah berganti dari oposisi parlemen menjadi pendukung pemerintahan.

Meski, strategi ini tida selalu bersifat negatif tetapi juga dianggap sebagai manuver dan strategi politik dalam rangka meraih kemenangan politik..
Nomadisme partai ini bisa dikatakan merupakan gejala penyakit, dalam tulisan Yasraf A. Piliang (2005) dikatakan, kondisi ini merupakan psikis diri yang tidak dibangun berdasarkan realitas seperti pada orang normal, melainkan fantasi yang ia kembangkan sendiri di dalam dirinya.

Akibatnya, tentu saja dapat kita lihat temuan Indo Barometer berikutnya bahwa sebanyak 62,9 persen masyarakat merasa tidak dekat dengan partai, tentu efeknya masyarakat juga tidak percaya kepada lembaga DPR.
Hasil temuan survei Indo Barometer di tahun 2017 bisa dikatakan citra partai politik semakin terpuruk, sebab berdasarkan temuan sebelumnya dari survei LIPI (2012), seperti ditulis Firman Noor (2015) bahwa 41,8 persen responden menyatakan dengan jelas bahwa kepentingan mereka merasa tidak terwakili oleh partai politik. Hanya 48,3 persen yang menyatakan kepentingan mereka terwakili oleh partai politik.

Trend ini semakin menguatkan asumsi bahwa aktivitas politik dari organisasi partai politik saat ini lebih cenderung pragmatis untuk mencari keuntungan atas dasar kepentingan semata, dan telah rela mengorbankan fitrah diri partai politik sebagai pengemban kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongannya.

Kondisi ini layaknya sebuah gambaran berdasarkan parafrasa dari Pascal (dikutip Leo Strauss, 2015) bahwa mereka yang terlibat dalam organisasi partai (baik DPR) seperti mereka sedang mengorganisir rumah sakit jiwa; dan mereka berpura-pura mempertimbangkan kepentingan politik (rakyat) sebagai hal yang sedang diperjuangkan, karena mereka tahu orang gila yang sedang mereka bicarakan percaya bahwa mereka bisa menyalurkan aspirasi dan kebijakan sesuai aspirasi mereka.

Mereka membiarkan dan menerima asumsi orang-orang gila ini, demi membuat kegilaan mereka menjadi setulus mungkin.

Jika terus memberikan kepalsuan dalam kinerja, wajar jika wacana-wacana yang bergulir sekarang dalam menyikapi keterpurukan citra partai politik dan parlemen, menekankan keinginan pembubaran partai politik yang terindikasi kadernya terlibat kasus korupsi e-KTP, bahkan malah mungkin menguatnya pengguliran wacana dari ide demokrasi tanpa partai politik.

Efriza
Dosen Tetap Ilmu Politik di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN)