Tuesday, 14 March 2017

Ganjar Pranono: Gugat Saja Kami.....

Ganjar Pranowo. Foto-net
Semarang, PenaOne - Masyarakat Jawa Tengah seringkali melayangkan protes kepada Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP ketika mendapati jalan yang rusak di daerahnya. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pun diatur mengenai pembagian penanggungjawab jalan.

Saat dialog Gubernur di Radio swasta di Studio Mini Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (13/3/2017), Ketua Peradi Kota Semarang Yosep Parera mengatakan, pembagian penanggungjawab jalan diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 26 dan 27. Di mana penanggung jawab jalan nasional adalah pemerintah pusat, jalan provinsi oleh gubernur, jalan kabupaten/ kota pada bupati/ wali kota, dan jalan tol adalah pemelihara jalan tol.

“Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa tidak semua jalan rusak jadi tanggung jawab gubernur. Sehingga, penyampaikan dari media dan kita juga harus benar,” kata dia.

Berdasarkan hasil survei Peradi di lapangan, jalan provinsi ternyata sudah hampir 100 persen bagus. Kerusakan jalan banyak ditemui di jalan milik nasional dan kabupaten/ kota. Pihaknya berharap, gubernur bisa memberikan teguran kepada bupati/ wali kota untuk melakukan perbaikan jalan, walaupun berdasarkan UU Otonomi Daerah, gubernur tidak punya kewenangan langsung untuk melakukan itu.

Yosep menyambung, pada pasal 24 ayat 1 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas dijelaskan, perbaikan jalan yang rusak wajib dilakukan oleh penanggung jawab jalan. Apabila belum bisa dilakukan perbaikan, sesuai ayat 2, penanggung jawab jalan harus memasang rambu-rambu peringatan.

“Pasal 273 ayat 1 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatakan, apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan kendaraan rusak, atau orang tidak luka serius, maka ancaman pidananya enam bulan atau denda sebesar Rp 12 juta maksimal. Ayat 2, kalau lukanya serius ancaman pidananya satu tahun, atau denda Rp 24 juta. Ayat 3 mengatakan, kalau orangnya meninggal dunia, ancaman pidananya lima tahun atau denda Rp 120 juta. Bayangkan kalau ada orang meninggal dunia akibat jalan lubang, jelas keuangan negara akan mengalami kerugian,” jelasnya.

Gubernur Ganjar Pranowo menambahkan, pihaknya tidak keberatan, apabila ada masyarakat yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan akibat jalan berlubang. Menurut Ganjar, gugatan itu akan meningkatkan tanggung jawab kinerja pemerintah.

“Gugat saja nggak apa-apa karena itu juga akan meningkatkan tanggung jawab kinerja kami sebagai pemerintah. Gugat menggugat saya kira warning yang bagus untuk pemerintah agar mereka peduli. Nanti kan bisa dilihat tanggung jawab masing-masing. Pusat jalannya mana, provinsi mana, kabupaten mana. Maka UU  itu dibuat sebenarnya sebagai dorongan kepada pemerintah untuk serius mengurus bidangnya,” tegasnya.

Pemprov Jateng, imbuh gubernur, telah responsif dalam menyikapi jalan berlubang.  Di setiap Balai Pelaksana Teknis (BPT), terdapat pengamat jalan yang setiap hari mengecek jalan sepanjang 20 km. Sehingga, mereka pasti bisa mengecek berapa jumlah lubang jalan setiap hari.

“Ketika mereka sudah ngecek , sudah tahu lubangnya, kapan mau ditembel, maka mesti siap stok semen, pasir, aspal. Tapi itu nggak cukup. Itu nggakasyik buat rakyat. Mereka sampaikan, terima kasih sudah ditembel tapi masih “keriting”. Jadi saya sampaikan kepada masyarakat, nggak ada yang bisa instan,” terangnya dikutip jatengprov.go.id.

Untuk perbaikan jalan provinsi secara menyeluruh, sambungnya, pada tahun ini Pemprov Jateng sudah melakukan penandatanganan kontrak infrastruktur dengan kontraktor pada 24 Februari lalu. Pelaksanaan pekerjaannya tinggal menunggu cuaca membaik.  Ditambahkan, jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, juga menjadi perhatian pemprov. Gubernur sudah berkomunikasi dengan kabupaten/ kota agar mereka mendukung perbaikan infrastruktur jalan dengan cara dengan menaikkan anggaran dan memperbaiki system perawatan.

Sementara itu Kasubdit Keamanan dan Keselamatan Ditlantas Polda Jateng AKBP Leganek Maward SH SIK MSi menyampaikan, selama periode Januari hingga 28 Februari 2017, kecelakaan karena faktor kondisi jalan (baik langsung maupun hanya factor pendukung) terdapat 139 kasus. Sebagian besar yang mengalami kecelakaan adalah sepeda motor. Karena itu, dia meminta kewaspadaan pengendara ditingkatkan.