Saturday, 4 March 2017

Gerakan 98: Pernyataan Prof Didik Tidak Nyambung!

Jakarta, PenaOne - Seleksi Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini sedang memasuki tahap ketiga, yaitu assesment center dan pemeriksaan kesehatan.

Tercatat ada 35 orang yang lolos masuk ke tahap ketiga setelah sebelumnya pada tahap kedua dilakukan seleksi dengan meminta masukan dari masyarakat, rekam jejak dan makalah.

Dalam proses seleksi tahap kedua, sudah sangat jelas bahwa masyarakat diminta untuk memberikan masukan.

Hanya saja sangat kami sayangkan masih ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa ada yang salah dalam sistem rekrutmen DK OJK.

Seperti yang dikatakan oleh Prof, Didik J. Rachbini, bahwa ada yang salah dalam sistem terkrutmen DK OJK, hanya karena Muliawan Hadad tidak lolos di tahap kedua.

Apakah sistem rekrutmen baru benar jika Muliawan Hadad lolos?

"Kami merasa aneh, ketika Prof Didik mengatakan bahwa bidang-bidang yang memerlukan profesi yang betul-betul dalam, *tidak perlu diseleksi*, cukup pengalaman 30 tahun, sekolah 20 tahun, tunjuk disitu, tidak perlu mencari-cari orang lain," kata Ketua Departemen Bank dan Lembaga Keuangan, DPN Rumah Gerakan 98 Andrew Parengkuan dalam siaran pers diterima Redaksi PenaOne.com, Sabtu (4/3/2017).

Pernyataan tersebut lanjutnya, sangat bertentangan dengan azas keterbukaam dan pemerataan kesempatan berkarya.
Hal tersebut akan mendorong terbentuknya kembali kronisasi alias hanya menunjuk orang-orang yang dikenal dan dekat saja, padahal OJK merupakan sebuah institusi yang sangat strategis yang mengawasi Perbankan, Perisahaan Asuransi, Dana Pensiun, dan perusahaan jasa keuangan lainnya.

Posisi DK OJK tentunya harus diisi deflngan orang-orang kredibel, kompeten dan memiliki integritas yang tinggi, untuk itu perlu dibuka kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia, jelasnya.

"Kami juga heran, mengapa baru sekarang mengatakan ada yang salah dalam sistem seleksi, bahkan Prorf Didik mengatakan bahwa UU (no 21 tahun 2011) tentang OJk yang dibuat di DPR adalah salah, sehingga perlu diamandemen; kemana saja Prof Didik 5 tahun lalu?," jelasnya.

Mengapa tidak sejak 5 tahun lalu mengatakan bahwa UU ini perlu diamandemen? Apakah ketika Pansel  waktubitu menghasilkan Muliaman Hadad sebagai Ketua DK OJk periode 2012-2017, UU dan sistem seleksi masih belum salah? Padahal belum ada yang berubah dalam kriteria seleksi tahun 2012 dan 2017

"Atau jangan-jangan ketika jagoan tidak lolos seleksi, kemudian kita akan memgatakan bahwa ada yang salah dalam sistem seleksi DK OJK," ungkapnya.

Kami  juga menilai bahwa pernyataan Prof Didik yang mengatakan, *seleksi selama 2 bulan mengalahkan pengalaman atau profesi orang selama 20 tahun* adalah pernyataan yang Jaka Sembung alias tidak nyambung.

Seleksi adalah seleksi, pengalaman dan lama bekerja adalah kriteria dalam seleksi, jangan suruh mereka untuk saling mengalahkan.

Menurut kami, sistem seleksi-seleksi yang ada saat ini sudah baik dan terbuka bagi siapapun Warga Negara Indonesia yang ingin mengabdikan diri kepada Negara dengan menjadi DK OJk, dimana Administratif, Masukan Masyarakat, Rekam Jejak, Kesehatan, Kompetensi, semua dinilai.

"Selain itu sistem seleksi juga melihatkan Presiden yang akan menyeleksi 3 nama untuk setiap anggota DK yang dibutuhkan, guna diberikan 2 nama, yang nantinya akam dipilih oleh DPR.
Jadi semua terlibat," jelas dia.

Kami berharap, Pansel akan menghasilkan DK OJK yang berkompeten, berintegritas tinggi serta memiliki keberpihakan pada rakyat.