Kamis, 30 Maret 2017

Hanura Hormati Poroses Hukum KPK Soal Miryam

Sri Mulyono-ist
Jakarta, PenaOne - Dewan Pimipnan Pusat (DPP) Partai Hanura menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) karena meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencegah Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani untuk bepergian ke Luar Negeri  (LN) terkait kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

DPP Hanura menilai, kasus yang menimpa Miryam, merupakan urusan pribadi. Bukan urusan Partai Hanura. Jadi, kita meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang dijalankan KPK saat ini.

"Kasus Miryam adalah kasus pribadi tidak ada hubungan dengan partai. Tapi jika diperlukan partai bisa memberikan bantuan hukum kepada Miryam," kata Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Hanura Sri Mulyono lewat pesan elektronik berbasis WhatApps kepada Redaksi PenaOne.com Kamis (30/3/2017).

Soal korupsi e-KTP, Hanura meminta semua pihak tidak berspekulasi dan mengkait-ngakaitkan nama seseorang dengan korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 trilun itu.

"Hormati proses hukum yang sedang  berjalan KPK. Partai Hanura tetap berkomitmen mendukung KPK menuntaskan kasus e-KTP," jelasnya.

Hanura menurut Sri, tetap berkomitmen mendukung pemberantasan korupsi di negara ini. Jika memang ada bukti silahkan KPK melakukan sesuai kewenangannya.

"Sesuai perintah Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Oedang Partai ini harus bersih dari kader yang korupsi," ujarnya.

Menurut Sri, jika memang ada kader yang terlibat korupsi dan sudah berkekuatan hukum tetap partai langsung menjatuhkan sanksi terberatnya yakni berupa pemecatan.

"Hanura tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi, siapapun orangnya silahkan saja disikat," ungkapnya.

Miryam S Haryani maju DPR RI dari Partai Hanura melalui Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VIII dan terpilih kedua kalinya untuk menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019.  Dalam Kepengurusan DPP Partai Hanura periode 2016-2020 nama Miryam S Haryani tercatat sebagai Ketua DPP Bidang Pembinaan Wilayah Jawa 2 yakni Jawa Barat (Jabar).

Sebelumnya KPK meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencegah Miryam S Haryani untuk bepergian ke luar negeri terkait kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

"Ada tambahan satu saksi yang kami minta pencegahan ke luar negeri. Untuk saksi Miryam," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Penulis: Dwitanto