Monday, 27 March 2017

Kelompok Cipayung: KPK, Tangkap Setya Novanto!

foto-ist
Makassar, PenaOne - Kelompok Cipayung yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur, Gerakan Mahasiswa Khatolik Indonesia (GMKI) Makassar, Persekutuan Mahasiswa Kristen Republik Indonesia (PMKRI) Makassar, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Makassar, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Makassar, dan Gerakan Mahasiswa NasionaI Inonesia (GMNI) Makassar menggelar aksi unjukrasa dijembatan fly over Makassar, kemarin.

Dalam aksi yang dipimpin El Munary sebagai koordinator lapangan itu mengusung isu soal korupsi e-KTP yang diduga melibatkan banyak kalangan.

foto-ist
Menurutnya, kasus e-KTP adalah korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Korupsi ini menjadi bancakan banyak pihak sehingga merugikan keuangan negara hampir Rp2,3 triliun.

Ketua KAMMI Makassar itu menjelaskan, mereka yang diduga terlibat dalam kasus ini diantaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang saat itu menjabat anggota Komisi II DPR, hingga Menkumham Yasonna Laoly, yang dulu juga duduk di komisi sama.

"Dugaan keterlibatan itu menjadi lebih terang setelah jaksa KPK, pada sidang Kamis (9/03) lalu, mengumumkan nama-nama yang diduga menerima aliran dana korupsi. Baik Ganjar maupun Yasonna termasuk di dalamnya. Ganjar disebut menerima US$520.000 atau Rp7 miliar. Sementara Yasonna ditulis menerima US$84.000 atau Rp1,1 miliar. Menteri Dalam Negeri kala itu, Gamawan Fauzi, ditulis menerima lebih US$4,5 juta atau lebih Rp60 miliar," ujarnya saat dikontak Redaksi Senin (27/3/2017).

Selain itu, kata dia, nama yang disebut Jaksa KPK adalah politisi DPR mantan ketua DPR Marzuki Ali Rp20 miliar, Anas Urbaningrum US$5,5 juta (Rp74 miliar), Teguh Djuwarno US$167.000 (Rp2,2 miliar), Arief Wibowo US$108.000 (Rp1,4 miliar).

Bahkan, ketua DPR Setya Novanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar bersama Andi Agustinus alias Andi Narogong pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri, menerima salah satu ‘bagian’ terbesar yaitu Rp574 miliar.

Dampak Kasus E-KTP ini, Kata Munary, membuat warga resah sebab lambatnya pembuatan e-KTP adalah salah satu dampak dari ‘megakorupsi’ ini. Tercatat target yang dipatok pemerintah, yaitu 172 juta e-KTP pada akhir 2012, tidak tercapai. Hingga awal 2013, masih ada 34 juta masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik.

Kelompok Cipayung mendesak pada KPK menuntaskan kasus e-KTP hingga keakarnya. Menurutnya, KPK harus menangkap dan mengadili Setyo Novanto dalam dugaan keterlibatan kasus ini.

"Tangkap dan adili Setya Novanto,"  pungkas El Munary dalam akhir tuntutannya. (*/nyu)