Thursday, 16 March 2017

Korupsi dan Kritik Kepada Budaya Kolektif

Jansen Sitindaon. Foto-ist
MENARIK membaca penelitian dari Prof Nina Mazar dari University of Toronto yang di dipublikan di Jurnal Psychological Science.

Terasa seperti "kritik" keras kepada budaya gotong royong kita. Budaya kolektifitas kita. Budaya kekeluargaan kita. Yang sejak kecil diajar dan kita tumbuh bersamanya.

Dalam penelitiannya ini. Prof Nina menyampaikan: Bahwa masyarakat yang hidup dalam budaya kolektif. (cq. gotong rotong seperti ditempat kita ini). Cenderung lebih mudah terseret perilaku korup. Daripada misalnya. Masyarakat yang menjunjung sikap individualistis.

Negara dengan budaya memberikan "tipa" yang tinggi. Katanya. Memiliki tingkat korupsi yang tinggi pula. Karena budaya memberi "tips" ini. Tak lain lahir dari kolektivisme di masyarakat itu juga.

Terkait korupsi e-KTP yang hari ini sedang "hits". Dikaitkan dengan budaya kolektif dan gotong royong ini. Lahirlah istilah yang sangat "Indonesia" sekali. Korupsi "berjamaah". Sebuah jenis korupsi yang padanannya mungkin tidak akan kita temukan di Negara lain.

Dikatakan "berjamaah". Pastilah karena "saking" banyaknya yang terlibat. Seluruh alat hitung dalam tubuh. Jari kaki dan tangan digabung pun tidak cukup untuk menjumlahkannya.

Perumus pasal 55 KUHP terkait "penyertaan" saja pun, mungkin tidak pernah membayangkan. Akan ada kejahatan yang melibatkan orang sebanyak ini. Dari kalangan terdidik pula. Yang pasti melakukan perbuatannya penuh kesadaran.

Karena bagaimana mungkin 70 orang bisa korupsi bareng bareng? Ngatur 12 orang pemain bola dilapangan saja. Ditambah 12 cadangannya. Sulitnya bukan main. Apalagi lagi ini. Mengatur 70 orang sekaligus. Sudah itu. Diatur untuk melakukan kejahatan lagi.

Bagaimana ini bisa terjadi? Kalau bukan karena kesadaran kolektif bersama.

Bersama budaya kolektif ini. Memang jadi muncul keberanian lebih. Saat seseorang bertindak korup bersama rekan lainnya. Ada semacam rasa lebih aman. Mengingat jika pun kasusnya terbongkar tidak akan sendirian. Masuk buinya bareng-bareng.

Dalam "konspirasi" sejenis penyelewengan anggaran ini. Aggota DPR yang "bersih" malah akan menghadapi tekanan dan "pengasingan" dari teman-temannya sendiri.

Diperparah lagi. Masyarakat kitapun dilevel tertentu "seakan" sudah mentolerir perilaku "bejat" ini. Karena bagi masyarakat. Yang lebih esensial adalah melihat kontribusi apa yang mereka berikan selama berkuasa. Tidak peduli uangnya darimana. Kalau kena ya tanggung jawab sendiri.

Masyarakat kita juga tipe yang mudah lupa. Mudah memafkan. Perilaku korup di masa lampau ini tak akan menjadi pengingat yang terlalu serius bagi mereka di masa depan. Saat misalnya si pelaku mencalonkan diri kembali dalam pemilu.

Dibanding kebaikan. Ketidakjujuran adalah sesuatu yang lebih mudah menular. Kalau dia menyebar di kelompok kolektif. Ya ini yang terjadi. Sesuatu yang bersifat massal. Atau "jamaah" level kerusakannya.

Kolektifitas inilah yang sering memanipulasi kesadaran kita. Kalau tindakan koruptif itu menjadi benar.

Kelihatannya kita masih akan dilevel beromantika. Di level ber"das sollen". Di level cita cita yang ideal. Akan terberantasnya korupsi di Negeri ini. Karena di kultur yang kolektif. "Das sein" nya. Kenyataanya. Memang korupsi ini lah yang akan lestari. Bukan sebaliknya.

Itulah maka dalam semua perkara korupsi di Negeri ini hampir *tidak pernah pelakunya tunggal. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP terkait "deelneming". Terkait penyertaan. Yang bermakna pelakunya lebih dari satu orang. Pasti selalu ikut dalam setiap dakwaan yang disusun di pengadilan.

Kalau pelakunya lebih dari satu orang. Apa namanya? Kalau bukan bersama-sama. Kolektif. Ramai-ramai. "Berjamaah".

Deelneming inilah kata kuncinya. Kalau kemudian kita tidak bisa menghindari diri dari tindakan koruptif ditengah lingkungan yang kolektif.

Saran saya. Carilah peran dan tanggung jawab yang paling ringan dari rangkaian deelneming ini. Agar ketika nanti kena. Hukumannya ringan. Dan syukur-syukur permohonan "justice collaborator" nya dikabulkan. Karena bisa menarik pelaku lain yang satu tingkat kelasnya diatas kita.

Mungkin saran saya diatas tidak ideal.

Karena yang ideal pastilah tidak korupsi.*l Sama sekali menolak menerima uang yang tidak dipotong pajak. Menolak semua uang diluar gaji resmi. Atau. Andaipun menerimanya. Sebelum lewat 30 hari melaporkannya ke KPK. Inilah yang ideal. Kita malah jadi "whistleblower" nya. Peniup peluitnya. Apakah bisa kita lakukan?

Kalau kita tidak kuat diasingkan dan dianggap teman-teman aneh ditengah budaya kolektif ini? Solusinya ya deelneming ini. Carilah peran yang paling ringan. Walaupun mungkin dapatnya juga sedikit.

Mari kita berantas korupsi ditengah budaya kolektif. Bukan budaya kolektif yang malah ingin kita berantas untuk menghilangkan korupsi. Karena "kolektif" ini tidak punya salah sama sekali. Kita manusianya lah yang salah.

Jansen Sitindaon
Direktur Eksekutif Indonesian Judicial Reform (IJR)