Wednesday, 29 March 2017

Membongkar Bandar Dibalik Andi Narogong Edisi I

foto-Antara
Jakarta, PenaOne - Peluru panas yang lontarkan dari mulut Mantan Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat M Nazaruddin yang kini jadi terpidana berbagai kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nampaknya membuahkan buah segar.

Cerita korupsi e-KTP yang mencaplok uang negara sebesar Rp 2,3 triliun berawal dari ocehan Nazarudin kala itu.

Ocehan Nazar panggilan akrab Nazarudin itu lantas dikembangkan oleh penyidik KPK untuk membuktikan siapa saja penggarong uang negara Rp 2,3 triliun itu. KPK pun langsung bergerak cepat. Lembaga Anti Rusuah itu memanggil berbagai pihak diantaranya mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan sejumlah anggota DPR RI yang ikut dalam pembahasan e-KTP di senayan.

Selain Gamawa, berbagai pihak telah dikorek keteranggannya oleh KPK soal korupsi e-KTP ini. Mulai, pengusaha, anggota DPR aktif hingga anggota DPR yang sudah paripurna tugas alias mantan anggota DPR RI.

Jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyebut banyak anggota dewan saat itu yang menerima "guyuran" dana korupsi e-KTP salah satunya Anas Urbaningrum yang kala itu duduk sebagai anggota DPR RI.

"Nama Anas dalam korupsi e-KTP hanya yang dikait-kaitkan oleh Nazar. Itu hanya karangan Nazar saja. Anas gak salah dalam korupsi e-KTP. Memang (Nazar-red) adalah orang yang pandai bersilat lidah," kata loyalis Anas Sri Mulyono pada Redaksi PenaOne.com Rabu (29/3/2107).

Yang paling anyar dalam korupsi e-KTP adalah, KPK telah menetapkan Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP tahun anggaran 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri pada Kamis, 23 Maret 2017.

Andi  Narogong, disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Andi bersama-sama dengan dua terdakwa lainnya, yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Irman dan pejabat pengambil keputusan Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto, diduga memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi hingga merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun.

Peran Andi juga aktif dalam proses pengadaan. Ia diduga berkoordinasi dengan tim Fatmawati untuk mengatur pemenangan tender. "Juga terkait aliran dana pada sejumlah panitia pengadaan,"
kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di kantornya.

Tim Fatmawati merujuk pada tempat bertemu Andi Narogong dan kelompoknya di Graha Mas Fatmawati untuk mengatur tender e-KTP.

Konon, Andi Narogong sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP itu telah membagi-bagikan uang ke anggota dewan termasuk SN dari partai Golkar.

Jika cerita Andi Narogong telah mengamankan pengadaan e-KTP ke sejumlah anggota DPR RI dengan cara membagikan uang itu benar yang perlu dicermati dan sangat menarik adalah dari mana uang Andi Narigorong sebesar itu berasal.

Tentunya Narogong tidak bermain "kotor sendiri". Diyakini pasti ada bos besar ataupun bandar dibelakang Andi Narogong dalam kaitan korupsi e-KTP ini.

Logikanya sangat mudah, uang negara belum keluar untuk pengadaan e-KTP secara nasional. Tapi, uang sudah "bertebaran" kemana-mana dari kantong Andi Narogong. Untuk itu nantikan liputan investigasi dari Redaksi PenaOne.com selanjutnya dalam bertajuk "Membongkar Bandar Dibalik Andi Narogong".

Penulis: Tim Redaksi