Tuesday, 7 March 2017

Novanto Bersumpah Tak Makan Duit Haram e-KTP

Jakarta, PenaOne - Kasus dugaan korupsi pengadaan proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP), selain memunculkan puluhan nama, baik dari anggota DPR RI, pejabat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pihak swasta, juga diduga menyeret nama Ketua DPR RI Setya Novanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR RI.

Namun, Novanto dengan tegas membantah keterlibatannya dalam dugaan korupsi dalam pengadaan e-KTP pada 2011-2012, sebagaimana yang ungkapkan bekas Bendahara Umum Demokrat, Muhammad Nazaruddin usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

“Saya tidak pernah membahas soal e-KTP bersama Nazarudin,” tegas Novanto kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/3/2017) menanggapi tudingan tersebut.

Bahkan, Novanto berani bersumpah kalau dirinya tidak pernah bersama-sama membicarakan masalah e-KTP dengan Nazaruddin.

Karena itu dia meminta awak media menanyakan langsung ke Nazaruddin, karena dirinya tidak mengerti kenapa dikait-kaitkan dalam kasus korupsi e-KTP tersebut.

“Silakan tanya ke Nazar lagi. Saya juga enggak ngerti kok saya dikait-kaitkan dan disebut-sebut Nazar saat itu. Seingat saya dan saya bersumpah tidak pernah bersama-sama membicarakan masalah e-KTP, silakan tanya ke Nazar lagi,” katanya.

Bekas Ketua F-PG DPR RI ini menduga kondisi psikologis Nazaruddin yang tengah bermasalah dengan Demokrat lah yang membuatnya meracau atau mengigau, sehingga semua orang dikait-kaitkan. Karenanya dia memastikan kalau apa yang disebut-sebut Nazarudi itu tidak benar.

“Kita tahu Nazar bicara beberapa tahun lalu, saya lihat dan dengar pernyataannya di beberapa media saat itu. Mungkin kondisi psikologis Nazar sedang ada masalah dengan partainya dan Mas Anas, jadi semua orang dikait-kaitkan dan disebut-sebut. Saya pastikan pernyataan Nazar tidak benar,” tegas Novanto.

Terkait sejumlah anggota DPR yang diduga menerima aliran dana proyek e-KTP itu, termasuk dirinya sendiri, Novanto merasa prihatin ketika kasus e-KTP menyeret namanya dan akan memasuki persidangan Kamis pekan ini.

Ia sepakat jika kasus korupsi e-KTP diusut hingga selesai, namun ia juga berharap agar tidak ada pernyataan-pernyataan yang menyebabkan adanya kegaduhan politik.

“Saya mengapresiasi kepada Pak Agus selaku Ketua KPK dan pimpinan lain, karena ini memang sesuatu yang harus diusut secara tuntas. Tapi tentu jangan sampai menimbulkan kegaduhan politik, dan mempengaruhi situasi pertumbuhan ekonomi kita yang sudah terbaik bahkan melebihi negara lain,” ucapnya.

Kendati beigtu, Novanto mengakui Komisi II DPR pernah membahas proyek e-KTP dengan pemerintah. Namun, dia membantah pernah meminta jatah persenan dari proyek e-KTP sebagai Ketua F-PG DPR RI saat itu, selain menjadi anggota Komisi II.

“Saya kan waktu itu sebagai Ketua fraksi, saya membatasi hal-hal yang berkaitan dengan masalah uang atau pendanaan dan tentu hal tersebut tidak mungkin saya lakukan. Sebagai Ketua fraksi saya hanya mengintruksikan seluruh anggota untuk melaporkan hasil rapat di semua Komisi DPR. Namun, tidak ada laporan apapun, dan soal ini juga sudah saya jelaskan kepada penyidik KPK saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi beberapa waktu lalu,” ujarnya.