Kamis, 30 Maret 2017

Pansel Hakim MK Rampungkan Wawancara Terbuka

foto-setneg
Jakarta, PenaOne - Panitia Seleksi (Pansel) Calon Hakim Mahkamah Konstitusi telah selesai melaksanakan seleksi tahap II berupa wawancara terbuka di Aula Serbaguna Gedung 3 Kementrian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Rabu (29/03). Ini adalah gelombang wawancara ke dua setelah gelombang pertama yang dilakukan Senin, 27 Maret, lalu.

Apabila pada gelombang pertama terdapat lima calon yang maju menghadapi panelis, kali ini enam calon lainnya harus duduk di kursi panas. Gelombang dua ini diwarnai dengan latarbelakang calon yang beragam yakni, Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Krishna Djaya Darumurti, PNS Kementerian Hukum dan HAM, Hotman Sitorus, Konsultan Manajemen dan Hukum, Eddhi Sutarto, Pengacara, Chandra Yusuf, Dosen, Bernard L. Tanya, dan PNS Dosen, Abd. Rasyid Thalib.

Sementara panelis yang beranggotakan lima orang panitia seleksi (pansel), yaitu Ningrum Natasya Sirait, Maruarar Siahaan, Harjono, Todung Mulya Lubis, Sukma Violetta dan dua orang pakar, yaitu Komaruddin Hidayat, Daniel Dhakidae hadir selama seleksi tahap kedua ini dan mereka menanyakan berbagai aspek pertanyaan seperti agama, integritas, kode etik, sosial, undang-undang dasar, dan lainnya.

"Kita harapkan integritas tumbuh dari seseorang itu sendiri, bagaimana buat dirinya integritas itu juga harus dilihat lingkungannya seperti apa dan kemudian kita lihat trackrecordnya," kata Ketua Pansel, Harjono saat menjelaskan kriteria yang pantas untuk menjadi seorang hakim.

Selain integritas, Harjono juga menyebutkan bahwa pemahaman konstitusi sama pentingnya. kemudian paham undang-undang dasar, dan sifat yang menempatkan dirinya sebagai hakim.

Seleksi tahap ke dua ini akan menyaring sebelas calon menjadi tiga nama yang akan diberikan kepada Presiden RI, Joko Widodo. Dari situ berdasarkan pertimbangan Presiden akan ditentukan hakim yang dirasa paling memiliki semua kriteria Hakim Mahkamah Konstitusi

"Kita juga mengharapkan yang terbaik dan tiga yang terbaik itulah yang akan kami ajukan ke Presiden dan kita serahkan pada penentuan Presiden tapi tentunya kita juga memberi pertimbangan kepada presiden dan memilih hakim konstitusi," ujarnya.

Sumber: setneg.go.id