Saturday, 18 March 2017

Pejabat Kepri Digembleng KPK Cegah Perilaku Korup

Tanjungpinang, PenaOne - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan sosiaalisasi pencegahan KKN pengadaan barang dan jasa di berbagai daerah.

Kali ini kantor provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di pulau Dompak, Tanjungpinang yang jadi sasaran .

Hadir diacara sosialisasi itu H. Nurdin Basirun (Gubernur Kepri), Tengku Arif Fadilah (Sekda Kepri), Alexander Marwata (Pimpinan KPK), Wing Gondo (Mewakili Kabinda Kepri), Tawarik (Anggota DPRD Kepri/PDIP), Huzrin Hood (Tokoh Masyarakat), Naharudin (Kepala Bapeda Kepri), Syamsul Bahrum (Asistem Ekbang Kepri), AKBP. Gumri (Mewakili Kappolda Kepri), dan sejumlah pejabat eselon II dan III Provinsi Kepri.

Gubernur Kepri dalam sambutannya mengatakan pemrov menyambut baik sosialisasi seperti ini.

"Ini bagus pengadaan barang dan jasa, karena proses tersebut masih rawan terjadi KKN," ujarnya Jumat (17/3/2017).

Lanjutnya, pemerintah Kepri berharap dengan sosialisasi ini dapat menghindari ASN di Kepri dari tindakan-tindakan korupsi.

"Karena sebagai operator manusia tidak luput dari kesalahan," katnya.

Ditempat yang sama Akexander Marwata pimpinan KPK mengatakan, terkait kasus e-KTP yang saat ini sedang ditangani KPK menemukan kerugian negara Rp 2,3 triliun.

Dia menambahkan, penyalahgunaan wewenang merupakan faktor terjadinya praktek korupsi pada proyek pengadaan barang dan jasa.

Pada prinsipnya akar permasalahan korupsi dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

"Oleh karena itu KPK mendorong pelaksanaan e-budgeting dan e-planning yang transparan dan akuntabel seperti yang sudah dilaksanakan pemerintah Surabaya," demikian ia menjelaskan.

Penulis: Aulia