Thursday, 23 March 2017

Pembobolan Bank BTN Rp 258 M Buktikan Kinerja OJK "Konyol"

Hari Purwanto-ist
TERBENTUKNYA lembaga pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sektor keuangan ternyata tidak mampu membangkitkan kepercayaan publik khususnya terhadap perbankan. Peristiwa pembobolan uang nasabah kembali terjadi di Bank BTN sebagai salah satu bank BUMN milik pemerintah, raibnya uang nasabah sebanyak Rp 258 miliar terjadi disaat era keterbukaan informasi yang sangat masif.

Peran OJK yang semestinya sangat dipercaya dalam sektor keuangan belum menunjukkan kinerja yang maksimal, padahal lahirnya OJK sebagai lembaga otoritas jasa keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:
1. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
1. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non perbankan .
2. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
3. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang:
1. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
2. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
4. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
5. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
6. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
7. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
8. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
9. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang:
1. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
3. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
5. melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
8. memberikan dan/atau mencabut:
a. izin usaha;
b. izin orang perseorangan;
c. efektifnya pernyataan pendaftaran;
d. surat tanda terdaftar;
e. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
f. pengesahan;
g. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
h. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Melihat tujuan, tugas dan wewenang dari OJK maka layak dievaluasi keberadaannya. Apalagi Bank BTN sebagai Bank BUMN telah terdaftar langsung ke OJK yang semestinya OJK berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perbankan yang ada baik itu bank pemerintah maupun swasta. Dan peristiwa pembobolan di bank BTN dengan raibnya uang sebanyak Rp 258 miliar menjadi salah satu kegagalan dewan Komisioner OJK periode saat ini.

Pemerintah terutama Menteri BUMN harus memecat direksi Bank BTN karena gagal dalam menjalankan kinerja dalam menjaga nama baik pemerintah yang bergerak disektor perbankan.

Hari Purwanto
Ketua Bidang Perekonomian
Rumah Gerakan 98