Sabtu, 25 Maret 2017

Setneg Belajar Pengadaan Barang dan Jasa Lewat E-Katalog

Jakarta, PenaOne - Sebagai salah satu agenda kerja 2017 dari Tim Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (TAPPK) Kementerian Sekretariat Negara yang difasilitasi oleh Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) menyelenggarakan Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Gedung III Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (24/3/2017)

"Perlu kami sampaikan bahwa sosialisasi pada siang ini sangat penting sekali karena setiap kali kita melakukan mengadakan pengadaan barang dan jasa pemerintah kita harus menekankan pada basic kehati- hatian dan akuntabilitas. Kemudian juga harus bener- bener memperhatikan ketentuan terkait keberadaan barang dan jasa pemerintah ini.

Siklus pengadaan barang dan jasa ini mulai dari perencaan sampai dengan nanti pemilihan barang harus di perhatikan benar- benar. jika tidak, nanti bisa dianggap sebagai memperdaya orang lain," kata Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama.

Dalam sambutannya, ia juga menjelaskan terkait Kedudukan Pengadaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu perencanaan (planning), pemrograman (programming), penganggaran(budgeting), pengadaan (procurement), pelaksanaan kontrak dan pembayaran (contract implementation and payment), penyerahan pekerjaan atau barang (handover), pemanfaatan dan pemeliharaan (operation and maintenance).


Kemudian, Emin Adhy Muhaemin mengatakan sesuai dengan Pasal 106 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 bahwa pengadaan barang dan jasa elektronik dilakukan melalui cara Electronic Tendering dan Electronic Purchasing. Secara terminologi, ia menjelaskan bahwa E-Katalog  adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa pemerintah. Sedangkan E-Puchasing adalah tata cara pembelian melalui sistem katalog elektronik. "E-Katalog  ini merupakan versinya buka lapaknya pemerintah sehingga bisa diakses dan dilihat oleh semua pihak," ujar Emin.


Tentang E-Katalog

Dalam paparannya, Emin menjelaskan tentang kriteria dari barang dan jasa katalog elektronik. “Kriteria E-Katalog ini ada tiga, yaitu E-Katalog Nasional, E-Katalog Sektoral dan E-Katalog Daerah,” jelas Emin.

Perbedaan dari ketiga E-Katalog yang disebutkan Emin terletak kepada kebutuhannya. “E-Katalog Nasional itu barang dan jasa yang dibutuhkan oleh beberapa Kementerian, Lembaga, Daerah, dan Institusi sedangkan E-Katalog Sektoral dibutuhkan oleh Kementerian, dan E-katalog Daerah itu dibutuhkan oleh Satuan Keja Perangkat Daerah (SKPD),” kata Emin dikutip setneg.go.id.

E-Katalog  ini bertujuan untuk mempercepat proses pengadaann barang dan jasa pemerintah dan penyerapan anggaran K/L/D/I, meningkatkan tranparasi harga, spesifikasi teknis, dan layanan penyedia dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tercatat dalam database, serta meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat.


Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika proses pendokumentasian E-Katalog , diantaranya:
•    Jenis produk yang diusulkan
•    Prkiraan volume barang dan jasa yang akan diadakan
•    Spesifikasi barang dan jasa yang dibutuhkan
•    Perkiraan waktu penggunaan barang dan jasa
•    Rencana anggaran yang dibelanjakan
•    Referensi harga atau Harga Perkiraan Sementara (HPS)
•    Informasi asal barang dan jasa (iproduksi dalam negeri atau impor)
•    Persyaratan penyedia (terkait perijinan usaha, perijinan produk, dan lain-lain)

Tidak hanya menjelaskan proses pengadaan melalui E-Katalog, Emin juga menjawab pertanyaan dari para peserta sosialisasi.

Tampak hadir dalam sosialisasi Kepala Sukma Irawan, Kepala Biro Perencanaan, Piping Supriatna Kepala Biro Umum, serta para peserta sosialiasasi yang berasal dari beberapa unit kerja.