Friday, 10 March 2017

Sri Sultan: Persaingan Bisnis Harus Dipandang Positif

foto-ist.
Yogya, PenaOne - Persaingan harus dipandang sebagai hal yang positif dan sangat esensial dalam dunia bisnis. Sebab, dengan adanya persaingan, para pelaku usaha akan berlomba untuk terus memperbaiki kualitas produknya, serta melakukan beragam inovasi dalam rangka memberikan yang terbaik bagi konsumen.

Demikian disampaikan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X, pada saat memberikan keynote speech dalam acara Training of Trainer Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha yang diselenggarakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), di Ruang Nakula-Sadewa Hotel Melia Purosani Yogyakarta, kemarin.

Namun demikian, lanjut Sultan, para pelaku usaha seringkali terlupa bagaimana bersaing secara sehat. Sehingga kerap kali muncul persaingan yang tidak sehat, yang pada akhirnya menimbulkan praktek-praktek monopoli, monopsoni, oligopoli, oligopsoni dan kartel. Oleh karena itu, diperlukan rambu-rambu etika bisnis agar tercipta praktek usaha yang beretika dan melindungi kepentingan masyarakat atau konsumen.

Dengan adanya daftar periksa kebijakan dari KPPU, hendaknya dapat dijadikan sebagai acuan. Artinya, setiap unit kerja atau SKPD harus dapat melakukan policy checklist terhadap setiap kebijakan yang ada, utamanya regulasi yang pro persaingan sehat.

Pada kesempatan yang sama, Ir. Muhammad Nawir Messi, MSc. selaku anggota Komisioner KPPU, menekankan bahwa kunci utama persaingan usaha adalah inovasi. Adapun 3 (tiga) komponen pokok kebijakan persaingan, yakni (1) hukum persaingan, (2) kontrol merger oposisi, dan (3) kebijakan negara.

Ketiganya, harus saling mendukung, karena percuma hukum dan kontrol ditegakkan, namun kebijakan pemerintah tidak berpihak. “Kegiatan hari ini sebagai bentuk dialog, agar tercapai persaingan sehat di bidang usaha”, imbuhnya dikutip jogjaprov.go.id.

Hadir pula pada kegiatan ini, Plt. Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Organisasi Sumber Daya Manusia KPPU, Charles Pandji Dewanto, serta Plt. Deputi Bidang Pencegahan dan Direktur Pengkajian, Kebijakan & Advokasi, Taufik Ahmad, ST. MM. (rn)