Friday, 24 March 2017

Stop Polemik Mobil Presiden!

Jansen Sitindaon-dok.
CATATAN akhir saya terkait "polemik" mobil Presiden. Sudahilah! Karena ruang publik bangsa ini, jauh lebih mahal dari hanya sekedar sebuah mobil. Persoalan bangsa ini. Juga jauh lebih banyak dari sekedar kita mengurusi sebuah mobil.

Mobil yang hanya sekedar "alat angkut". Tidak akan bisa membawa kita. Bangsa ini. Kemanapun! Namun perdamaian diantara para pemimpin. Itulah kunci yang akan "mengangkut" dan membawa kita dan bangsa ini kearah yang lebih baik. Jangan rusak itu dengan polemik yang tidak substantif. Terlalu mahal harganya.

Baru saja. Kamis 9 Maret 2017 yang lalu. Masih terekam jelas di ingatan. Bertempat di Istana. Presiden Jokowi dan Presiden RI ke-6 SBY bertemu. Responnya sangat positif. Situasi pascanya sangat sejuk. Dengan bertemunya kedua pemimpin ini. Ruang politik dan ruang publik kita jadi "adem". Melalui beranda belakang Istana. Bersama jamuan teh yang menemaninya.

Publik "dikirimi" dan  menerima pesan. Bahwa Maret ini akan menjadi bulan yang sejuk. Sesejuk hujan yang terus turun dibulan ini.

Namun. Belum juga bulan ini berganti. Kesejukan yang diidamkan publik itu hampir saja "terenggut". Adakah pihak yang tidak nyaman dengan bertemunya kedua pemimpin ini? Itulah pertanyaan pokoknya.

Saya pribadi melihat. Akan banyak tantangan kedepannya terhadap hubungan baik "yang sudah terajut" antara pak SBY dengan Presiden Jokowi ini. Karena memang ada pihak yang lebih ingin antara Jokowi dan SBY ini terus terjadi "perang dingin".

Daripada melihat mereka berdamai. Seperti di pertemuan Istana 9 Maret 2017 kemarin. Ada pihak yang tidak suka dan kebakaran jenggot dengan pertemuan tersebut. Baik karena dendamnya belum selesai. Ataupun amarahnya kembali muncul dengan dekatnya pak SBY dan Jokowi ini kembali.

Persoalan mobil. Yang seharusnya tidak perlu sampai dipolemikkan di ruang publik ini adalah jalan dan "permainan yang diciptakan" untuk merenggangkan hubungan itu kembali. Karena persoalan mobil ini. Dipandang dari sudut manapun.

Sesungguhnya tidak perlu menjadi berita besar dan sampai se-menghebohkan begini. Kalau terkait "sekedar" persoalan pengembaliannya. Komunikasi antara Paspampres dengan Paspampres saja sebenarnya sudah selesai ini persoalan. Karena keduanya toh dijaga pengamanan yang sama dari institusi Paspampres. Dan setiap waktu antar mereka selalu dapat berkomunikasi. Karena cuma dipisahkan Dan Group yang berbeda saja.

Namun masih berhimpun di satu institusi yang sama. Atau. Kalau mau lebih formil lagi. Karena menurut UU, mantan Presiden juga diperlengkapi staff. Maka komunikasi antara staff Presiden RI ke-6 dengan pihak Sekretariat Negara atau Sekretariat Presiden juga telah bisa menyelesaikan persoalan pengembalian mobil ini.

Andai semua pihak, khususnya Dharmansjah Djumala selaku Kepala Sekretariat Presiden tidak mengumbar persoalan ini secara massif ke publik. Tentulah hal ini tidak akan menjadi polemik dan "semenghebohkan" begini. Apalagi kesannya menjadi "memojokkan" posisi mantan Presiden SBY.

Apa tujuan Dharmansjah Djumala ini? Dan dia "bermain" untuk kepentingan siapa? Hal inilah yang harus segera didalami pihak Istana. Mengapa sosok ini tiba-tiba muncul ke publik?

Saya yakin Presiden Jokowi tidak "merestui" segala ucapan Djumala ini. Karena membuat kemelut. Dan berpotensi kembali merusak hubungan Presiden Jokowi dengan Pak SBY yang sudah sangat baik. Hanya karena sekedar urusan sebuah "roda empat" yang tidak penting untuk dipermasalahkan. Karena ucapannya.

Semangat pertemuan Presiden Jokowi dengan pak SBY 9 Maret 2017 lalu hampir saja hilang. Harusnya sebagai orang yang bekerja dibawah administratur Presiden Jokowi, Djumala menjaga agar tidak terjadi kegaduhan yang tidak penting sejenis ini. Tidak baik. Dengan alasan, tujuan atau bermain bagi kepentingan pihak manapun. Seseorang yang bekerja dikantor Kepresidenan, malah bekerja untuk merusak hubungan Presiden yang seharusnya dijaganya dengan pihak lain.

Ini juga membuktikan orang yang bekerja di sekitar Presiden Jokowi tidak semuanya "clear". Tidak semuanya "all president men". Sebagian malah mungkin "a part madam men, in behind president". Atau dengan istilah yang lebih tepat mungkin: "madam's men behind the President". Semoga Djumala ini bukan salah satunya.

Sebagai penutup terhadap tulisan ini. Saya ingin menjelaskan. Mengapa mobil VVIP Mercy S 600 Guard. Atau dikenal juga dengan julukan "mobil keras". Yang diserahkan untuk dipakai oleh Pak SBY. Pasca "baru saja selesai" menjalankan jabatannya selaku Presiden RI ke-6??

Menurut saya ada alasan yang sangat logis dan rasional untuk itu. Namun sebelum masuk kesana. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Bahwa mobil VVIP ini adalah "perangkat keamanan". Sehingga fungsinya bukan hanya sekedar mobil biasa. Yang akan mengantarkan Presiden kesana-kemari.

Dengan Presiden didalam mobil ini. Yang ingin diraih. Bukan hanya sekedar Presiden akan diantarkan tiba ke tujuan yang akan didatangi menggunkan mobil ini. Namun lebih jauh lagi. Keamanan dan keselamatan Presidenlah yang utama harus dijaga. Karena yang dominan disini adalah "sisi keamanannya". Untuk itulah pemanfatan mobil VVIP ini sepenuhnya berada dibawah pengelolaan Paspamres. Sebagai pihak yang memang diserahi tugas oleh UU untuk menjaga keamanan Presiden.

Kembali ke pak SBY. Selama 10 (sepuluh) tahun pemerintahannya. Pak SBY keras sekali kepada terorisme. Bukti untuk itu jelas. Silahkan sekarang check saja pemberitaan media. Lengkap untuk itu jejak digital.

Atau kalau ingin yang lebih valid lagi. Silahkan tanya pihak kepolisian. Berapa banyak teroris yang ditangkap dan dieksekusi selama pemerintahan pak SBY ini. Untuk itulah kemudian. Dibeberapa kesempatan. Pak SBY malah yang dijadikan "target balik" oleh para pelaku teror ini. Karena dianggap sebagai pihak yang memerintahkan pembasmian terhadap mereka. Dan Pak SBY ini juga dianggap sebagai pemimpin pemerintahan "toghut" (setan).

Terkait pak SBY menjadi target pelaku teror ini. Secara terang benderang telah terungkap ke publik. Misalnya. Dalam penyergapan teroris di Jatiasih. Didapat fakta bahwa mereka juga menjadikan kompleks Cikeas (cq. rumah pribadi pak SBY) menjadi target pengeboman. Atau contoh lainnya. Saat penangkapan enam teroris di Medan. Ditemukan. Mereka juga membuat TO (Target Operasi) untuk menyerang Cikeas. Yang paling diingat publik mungkin. Kejadian di tahun 2009.

Ketika Densus 88 melakukan operasi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam penangkapan Kasiman alias Abuzar. Ditemukan sejumlah kepingan CD dan beberapa foto. Termasuk foto Presiden SBY. Dikesempatan lain ditemukan juga sekolompok teroris yang melakukan latihan tembak dengan SBY sebagai "sasaran tembak" nya.

Inilah beberapa bukti bahwa pak SBY ini dijadikan target oleh para teroris.

Kemudian 20 Oktober 2014. Pak SBY menyelesaikan masa jabatannya sebagai Presiden RI ke-6. Alasan pak SBY sebagai target pelaku teror diataslah mungkin yang melatarbelakangi. Mengapa Paspampres ketika itu. Sebagai pengelola mobil kepresidenan.

Mengambil pilihan mengantarkan mobil VVIP Mercy S 600 Guard ke kediaman pak SBY di Cikeas.
Karena mungkin mereka menganggap. Ditengah tiadanya mobil jenis lainnya yang dimiliki Negara yang berlevel "high security". Mercy S 600 Guard inilah yang sekarang ada. Dan jumlahnya juga banyak.

Sehingga tidak akan menggangu kebutuhan mobil untuk Presiden yang sedang menjabat. Dan paling pas untuk menjaga dan melindungi mantan Presiden SBY dalam beraktivitas pasca "baru saja" selesai menjalankan tugas kepresidennya. Karena Paspampers, menggunakan ukuran mereka. Pastinya tidak ingin meninggalkan "lubang" dalam melakukan pengamanan terhadap mantan Presiden yang juga adalah simbol negara ini. Apalagi ini mantan Presiden yang baru saja selesai menjabat.

Dengan latar belakang ini. Kalau kemudian Negara harus memberikan mobil kepada para mantan Presiden. Sebagaimana perintah Pasal 8 huruf (b) UU No.7 Tahun 1978. Harusnya jenisnya tidak bisa diseragamkan. Seperti kata Djumala dalam pernyataannya ke publik. Semua akan diberikan Camry keluaran tahun 2005 dan 2007. Ini bukan sekedar terkait merek mobilnya. Atau tahun keluarannya. Namun kaitannya dengan keamanan mantan Presiden yang bersangkutan.

Karena setiap mantan Presiden. Dimasa pemerintahannya masing-masing, tentulah memiliki tantangan yang berbeda-beda. Termasuk "lawan" yang berbeda-beda pula. Yang bisa saja siap mengancam si Presiden yang bersangkutan ketika dia sudah tidak menjabat lagi. Ini jugalah dasar. Mengapa setiap mantan Presiden tetap dikawal Paspampres. Arahnya pasti ke persoalan keamanan ini. Bukan karena sekedar mau "gagah-gagahan" agar terlihat tetap dikawal. Termasuk terkait mobil ini. Tafsir terkait "disediakan sebuah kendaraan" oleh Negara ini, harus dimaknai sebagai mana mobil yang paling aman untuk mantan Presiden yang bersangkutan. Untuk itu tanyakan saja ke Paspampres. Sebagai pihak yang mengamankan mantan Presiden tersebut.

Kemarin, Rabu 22 Maret 2017. Mobil Mercy S 600 Guard yang dipakai oleh pak SBY yang dipolemikkan. Melalui paspampres dan Staff Kepresidenan RI ke-6, telah dikembalikan secara resmi kepada pemerintah. Harapan kita. Semoga setelah berkumpulnya kembali mobil ini dengan 7 (tujuh) "temannya" yang lain di istana. Sehingga sekarang mereka "genap delapan". Mobil Presiden Jokowi kedepannya tidak lagi mogok dan rusak.

Dan kedepannya. Semoga tidak juga lagi lahir "Djumala-Djumala" baru di sekitar Presiden Jokowi. Dan staf-staf dibawah dan disekitar Presiden yang suka membuat panas dan kisruh situasi yang sudah sejuk. Hal remeh temeh yang seharusnya bisa diselesaikan antar komunikasi staf saja. Namun "ditangannya," dipermasalahkan dan dipolemikkan sampai kehadapan publik.

Harusnya mantan Presiden diperlakukan dengan baik. Bukan malah di provokasi dan disudutkan didepan publik. Sesat pikir yang dipertontonkan hari-hari ini juga harus dihentikan. Karena tidak nyambung. Mobil Presiden "mogok". Malah mantan Presiden yang disalahin. Mobil Presiden mogok, malah yang diumbar peminjamannya. Mobil mogok itu ya karena kurang perawatan. Atau perawatannya tidak benar. Urusannya ke bengkel. Bukan urusannya ke mantan Presiden.

Marilah kita sekarang "berpolemik" dan "bergaduh" terkait urusan rakyat saja. Berpolemik terkait mengapa harga listrik terus naik misalnya. "Bergaduh" terkait mengapa harga-harga saat ini susah dijangkau misalnya. Pelayanan umum yang buruk, dll.

Mari kita akhiri kemelut "mobil" yang tidak perlu ini. Mari kita rawat hubungan baik para pemimpin bangsa ini demi kebaikan Indonesia.


Jansen Sitindaon
Dewan Pakar Jaringan Nusantara