Wednesday, 12 April 2017

DPR akan Kirim Surat ke Jokowi Terkait Pencekalan Novanto

Jakarta, PenaOne - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah akan mengirimkan surat secara resmi kepada Presiden Joko Widodo terkait pencekelan Ketua DPR Setya Novanto ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fahri menyebut keputusan mengirimkan surat ini dibuat usai rapat panjang mulai dari rapat pimpinan DPR, Bamus hingga rapat konsultasi. Rapat ini dihadiri delapan fraksi kecuali Demokrat dan Hanura.

Fahri mengatakan, keberatan itu merupakan perpanjangan surat keberatan yang dibuat Fraksi Partai Golkar dan disampaikan pada pimpinan DPR. Fahri mengklaim seluruh fraksi setuju meneruskan keberatan itu jadi keberatan Bamus DPR.

"Tentunya secara teknis akan ditandatangani seluruh pimpiann atau pimpinan yang ditunjuk," tambah Fahri.

Dia menyebut, ada sejumlah alasan hingga DPR mengajukan surat keberatan pada Jokowi.

Pertama, kata Fahri, berdasarkan undang-undang MD3 dan UU 17 tahun 2014 jabatan Ketua DPR memiliki posisi penting dalam struktur ketatanegaraan.

Kedua, berdasarkan undang-undang pula, Ketua DPR menjalankan fungsi diplomasi yang masif. Fahri menyebut banyak forum internasional yang terkadang tidak bisa diwakili anggota atau pimpinan dewan lain.

"Seperti akhir bulan ini, ada pertemuan antara pimpinan parlemen negara-negara industri yang di dalamnya ada Indonesia, Meksiko, Australia, dan lainnya. Itu biasanya dihadiri pimpinan dewan. Dengan status cekal ini, maka pak Novanto tidak bisa pergi," tutur dia.

DPR kata dia juga tengah menindaklanjuti undangan beberapa parlemen dari negara Arab. Khususnya Arab Saudi dan Bahrain dalam rangka menindaklanjuti kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz serta kunjungan Majelis Syuro Arab Saudi.

Ia menambahkan, dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 64 PU.9/2011 yang di antaranya memiliki komsekuensi hukum bahwa pencegahan ke luar negeri dalam proses penyelidikan, belum memiliki kepastian hukum karena negara harus menjamin hak setiap orang untuk menerima pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang hadir. Pencegahan itu bertentangan dengan UUD 1945.

"Pencegahan keluar negeri terhadap individu yang merdeka, bertentangan dengan pasal 28 e UU 1945 yang menjamin hak-hak dasar seseorang berdasarkan konstitusi." tandas dia. (ria/tan)