Kamis, 06 April 2017

Hanura Pastikan Tak Ada Konflik Kepentingan di DPD

Jakarta, PenaOne - Terpilihnya Oesman Sapta Odang alias Oso menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menjadi perbicangan hangat di dunia perpolitikan tanah air belakangan ini.  Pasalnya, Oso kini juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Haruna.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai, problem etika yang muncul bersamaan dengan ancaman konflik kepentingan yang berpeluang bisabterjadi ketika seseorang secara bersamaan memegang posisi strategis lebih dari satu jabatan.

"Ini saya kira satu hal yang mau tidak mau harus kita desak kembali. Karena Oso sekaligus menjabat pimpinan DPD dan MPR, maka hal itu berpeluang disalahgunakan untuk kepentingan dia yang lain baik sebagai pribadi maupun partainya," katanya.

Menanggapi polemik itu, Wakil Sekjen Hanura Muhammmad Guntur membantah tudingan itu. Guntur mengatakan, Oso justru diminta untuk membantu memperkuat DPD.

"Selama ini DPD semakin jauh dari garis perjuangan. Tidak mungkin akan ada konflik kepentingan nantinya," kata Guntur dalam pesan elektroniknya Kamis (6/4/2017).

Menurut Guntur, Oso adalah salah satu yang paham tetang sejarah berdirinya DPD. Karena lanjutnya, dulu saat menjadi Wakil Ketua MPR dari unsur FUD di MPR Oso berjuang melahirkan DPD.

"Sehingga senator-senator yang gerah dan ingin pembaharuan memintanya untuk maju dan berjuang. Senator pembaharuan butuh lokomotif yang kuat untuk membantu memperkuat lembaga itu," pungkasnya pria yang kini jadi Ketua umum Laskar Muda Hanura (Lasmura) ini.

Diketahui, DPD merupakan lembaga mirip Senat di AS yang dibentuk pada 2004. Anggota DPD terdiri dari masing-masing empat perwakilan dari seluruh provinsi di Indonesia.

Sejak dibentuk pada tahun 2004, hingga saat ini, sudah ada tiga Ketua DPD. Ketua DPD pertama yaitu Ginandjar Kartasasmita yang memimpin dari 2 Oktober 2004 hingga 1 Oktober 2009. Ginanjar yang adalah politikus Golkar merupakan senator asal Jawa Barat.

Pada dua periode selanjutnya, Irman Gusman menjadi Ketua DPD. Ia memimpin dari 2 Oktober 2009 hingga 1 Oktober 2014 dan kemudian dari 2 Oktober 2014 hingga 11 Oktober 2016. Irman berhenti di tengah jalan karena menerima suap terkait pengurusan kuota gula impor yang diberikan oleh Bulog untuk Provinsi Sumatera Barat.

Posisi Irman kemudian digantikan oleh Mohammad Saleh yang memimpin sejak 11 Oktober 2016 hingga Selasa (4/4). Dari tiga Ketua DPD tersebut, hanya Ginanjar Kartasasmita yang memiliki latar belakang partai. Ia merupakan tokoh senior Partai Golkar. Ginanjar pun pernah menjadi pengurus partai Golkar sejak era Orde Baru. Saat ini, Ginanjar merupakan anggota Dewan Kehormatan Partai Golkar. (nyu/han)