Saturday, 1 April 2017

Hanura: Tidak ada Kepicikan Pak Oso.....

Oesman Sapta Odang-net
Jakarta, PenaOne - Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Riau periode 2010-2016 yang kini menjabat sebagai Wakil Sekjen DPP Partai Hanura Sayed Junaidi Rizaldi menampik tudingan soal anggota DPD yang masuk ke partai merupakan manifestasi dari keputus-asaan.

Dalam dialog disalah satu TV swasta dengan Ketua umum Hanura Oesman Sapta Odang alias Oso, Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun mengatakan, anggota DPD yang masuk ke partai merupakan manifestasi dari keputus-asaan.

Bagaimana bisa langkah Pak Oso dan beberapa anggota DPD dinilai sebagai kemunduran bagi institusi yang memperjuangkan kepentingan daerah.

“Jadi tidak ada kepicikan dengan langkah-langkah Pak Oso dalam memperluas dukungan fraksi-fraksi di DPR-RI,” ungkap aktivis 1998 ini saat bercakap dengan Redaksi PenaOne.com Sabtu (1/4/2017).

Sayed menegaskan, saya juga tidak setuju dengan tudingan, bahwa langkah-langkah anggota DPD masuk partai sebagai ketidaksopanan dalam berdemokrasi.

“Terlalu sembrono bagi para pengamat yang menilai langkah-langkah Pak Oso dan para anggota DPD merupakan wujud rendahnya standar etika, moral dan fatsun (kesopanan) dalam berdemokrasi. Penilaian itu benar-benar berlebihan. Memang benar, langkah-langkahnya tidak sesuai teori di buku karena memang hal itu buah pergulatan dengan persoalan secara langsung di DPD. Tapi tujuannya adalah bagaimana DPD sebagai salah satu kamar dalam sistem bikameral tidak kosong dan patut kita apresiasi dg baik . Sebaliknya kamar itu penuh subtansi dan dengan kewenangan yang berhasil diperjuangkan nantinya DPD bisa menjadi lembaga yang menghadirkan banyak perubahan untuk daerah. Itu yang semestinya dipahami oleh para pengamat," terang Sayed.

Menurutnya, penilain Refli itu terlalu dangkal, pantas saja Pak Oso mengatakan, Refli Harun tidak pernah di DPD. Ia hanya tahu DPD dari analisis kerja profesionalnya,” kata pria yang biada disapa Pak Cik ini menirukan Oso.

Menurut Sayid, sebagai inisiator berdirinya DPD, salah satu sistem bikameral hasil amandemen III UUD 1945,  Pak Oso memahami dengan baik persoalan-persoalan yang menjadi tantangan DPD. “Sebagai kamar yang mengurus aspirasi berdasarkan kepentingan daerah, bukan DPR yang menyuarakan kepentingan penduduk, saat ini DPD belum memiliki hak suara secara konstitusi. Jadi DPD kita seolah hidup segan mati ragu-ragu, laa yamutu wala yahya,” ungkap pria yang kerab disapa Pak Cik ini.

Pak cik melanjutkan, Pak Oso bersama beberapa anggota DPD mengerahkan tenaga dan pikiran untuk menerobos kebuntuan ini, agar DPD memiliki kewenangan memperjuangkan kepentingan daerah setara kewenangan DPR.

“Jadi bukan kemudian ditanggapi langkah memasuki partai itu sebagai wujud keputus-asaan. Lalu kemudian, menganggap jalan yang tepat adalah amandemen, judicial review, dan sebagainya. Langkah amandemen itu tidak semudah membalik tangan, selain membutuhkan dukungan suara DPR, juga ada adagium, pasal yang sudah diamandemen, jangan diamandemen lagi karena itu bisa mengacaukan konstitusi,” katanya lagi.

Penulis: Dwitanto