Kamis, 06 April 2017

Jabatan Oso di DPD Tidak Langgar UU MD3

foto-net
Jakarta, PenaOne - Memang tidak salah jika ada peribahasa yang berkata "Ducubit Paha Kanan Paha Kiri Pun Akan Terasa Sakit" yang artinya kurang lebih seperti ini, jika ada anggota keluarga yang terlibat masalah anggota lainnya pun akan ikut merasakannya. Begitu pula yang terjadi ditubuh Partai Hanura saat ini.

Partai yang identik dengan Wiranto ini rupanya sedang dikoyak-koyak oleh sekelompok orang yang tidak suka jika jabatan Ketua Umum Partai Haruna Oesman Sapta Odang alias Oso merangkap menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Anak buah Oso di Hanura, mengatakan, terpilihnya Oso sebagai ketua DPD sebenarnya hal yang lumrah dan tidak perlu diributkan lagi. Lantaran, ujarnya, jabatan Oso jadi ketua DPD sudah ilegal dan sudah dilantik oleh Mahkamah Agung (MA).

Wakil Sekjen DPP Partai Hanura Pak Cik sapaan akbarnya menegaskan, dalam Undang-undang (UU) No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD  atau MD3 juga tidak melarang adanya rangkap jabatan ketua DPD merangkap sebagai ketua umum partai politik (parpol).

Ia mengatakan, tidak ada aturan yang dilanggar oleh Oso di DPD. Apalagi MA telah melantik beliau.

"MA pasti sudah mengkaji semua landasan hukum yang ada secara matang," ujar Pak Cik yang bernama asli Sayed Junaidi Rizaldi malam tadi.

Ketua DPD Hanura Provinsi Riau 2010-2015 ini menambahkan, sekarang bukan lagi waktu yang tepat untuk mencari-cari kesalahan Oso jadi Ketua DPD.  Semestinya, DPD harus kita jaga bersama-sama agar tetap utuh dan tidak ada yang mengoyak-ngoyaknya lagi.

"Semuanya sudah final kok. Apalagi yang dipermasalahkan," tegas pria bertubuh gempal ini.

Menurutnya, DPD merupakan produk yang diperjuangkan reformasi. Jadi masih menurut Sayed,  DPD tidak boleh dibubarkan oleh siapapun.

Jika ada riak-riak kecil yang ingin membubarkan DPD berarti dia anti reformasi. "Terpenting dilakukan adalah memperkuat kelembagaan DPD sebagai kekuatan politik yang merupakan anak kandung reformasi," kata aktifis mahasiswa 1998 dari UPN Veteran ini.

Wakil Ketua DPD  periode 2014-2019 Gusti Kanjeng Ratu Hemas menegaskan‎, terpilihnya Oso sebagai ketua DPD tidak sah.  Menurut DPD asal Yogyakarta ini terpilihnya OSO telah melanggar putusan MA.

Senada dengan Hemas, Ketua Setara institute Hendardi menyebut terpilihnya Oso sebagai Ketua DPD bisa meruntuhkan marwah lembaga itu.

Hendardi menilai, penghancuran sistematis wibawa dan supremasi hukum tengah terjadi di Indonesia saat ini. Kondisi ini kata dia, tidak bisa dibiarkan dan harus segera diselamatkan.

"Kalau dibiarkan akan berimplikasi serius pada kepercayaan publik terhadap institusi-institusi negara. Apalagi yang terjadi pada sidang DPD kemarin dipertontonkan penghancuran terhadap wibawa dan supremasi hukum," katanya dalam siaran elektoniknya kepada wartawan Rabu (5/4/2017). (*/nyu)