Friday, 28 April 2017

Novanto Harus Diperlakukan Sama dengan Maryam Haryani

Jakarta, PenaOne - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta berperilaku adil dalam menegakkan hukum. KPK, selama ini masih dinilai tebang pilih dalam menuntaskan kasus korupsi jika melibatkan punggawa di negara ini.

Ketua Divisi Komuniksi Publik DPP Partai Hanura Sri Mulyono menilai, KPK masih ciut nyalinya jika mengangani kasus besar dan ada kaitannya dengan pembesar ataupun keluarga pembesar di negeri ini.

"KPK harus adil dalam menegakkan hukum. Semua orang sama di depan hukum," kata Sri saat bercakap dengan redaksi PenaOne.com siang ini Jumat (28/4/2017).

Keganjilan itu terasa saat KPK  menetapkan tersangka anggota DPR RI  Miryam S Haryani dari Fraksi Partai Hanura beberapa waktu lalu. Miryam diduga memberikan kesaksian palsu dalam sudang e-KTP sehingga ia harus menyandang kasus tersangka.

"Namun hal sama tidak diberlakukan terhadap Setyo Novanto karena berbohong soal kedekatanya dengan Andy Narogong," ujar Sri.

Menurut Sri, KPK tidak adil dalam perlakuan hukum terhadap Miryam. "Berbeda perlakuan kepada Setya Novanto dan Nazarudin. Novanto dalam sidang e-KTP berbohong soal kedekatanya dangan Andy Narogong dan beberapa kebohongan lainya. Begitu juga Nazarudin berbohong soal pemberian uang e-KTP  kepada Anas Urbaningrum dan Khatibul Umam," ujarnya.

Sayangnya, masih menurut Sri, KPK tidak memberikan sanksi apapun kepada Setya Novanto dan Nazarudin.

Saat ini kata Sri, Miryam sedang melakukan langkah hukum berupa praperadilan terkait penetapan tersangkanya. "KPK harus  menghormati proses hukum tersebut".

Bahkan, Sri menilai KPK terlalu arogan telah  menetapkan Miryam S Haryani sebagai buronan. Saya yakin, Miryam tidak akan lari ke luar negeri.

"KPK sangat arogan memberikan stempel boruonan kepada Miryam".

Dinegara hukum tidak boleh ada arogansi atau unjuk kekuasaan. Semua orang harus taat hukum tanpa kecuali, kata Sri mengakhiri. (bil)