Jumat, 14 April 2017

Orang Batam: Jokowi Mana Sertifikat Kami Kok Gak Dibagi...

Presiden Jokowi@setkab
Jakarta, PenOne - Nyaris satu tahun masayarakat Batam, Kepualaun Riau (Kepri) yang tergabung dalam  Himpunan Masyarakat Adat Pulau Pulau Rempang Galang  (Himad Purelang) mengontrak rumah di Jalan Plered Dalam IV, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Surakarta.

Rumah bercat kuning itu tak jauh dari kediaman Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) di Solo. Jaraknya, hanya sekitar 150 hingga 200 meter saja.

Mereka berharap, ketika Jokowi pulang ke kampung halamannya itu bisa bertemu dengannya. Karena, mereka sudah berpuluh-puluh kali mengirimkan surat ke Istana agar bisa bertemu dengan sang Presiden namun selalu terhenti di dinding tembok Istana.

Tak, banyak harapan mereka. Hanya satu permintaan mereka, yakni bisa bertemu Jokowi dan berharap presiden yang terpilih tahun 2014 lalu itu bisa membantu permasalahan tanah di Rempang Galang yang sudah mereka daftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menjadi Serfitikat Hak Milik (SHM).

Masyarakat Batam ini sudah mendaftarkan tanah mereka ke BPN sejak tahun 2007 namun tidak kunjung dikeluarkan juga SHM nya.

Padahal, seluruh persyaratan dan administrasi untuk mendapatkan  SHM dari BPN sudah mereka lalui. Tapi, BPN terus membusungkan dada dan tidak mau terbuka apa yang menjadi kekurangan administrasi rakyat Batam ini sehingga belum bisa mendapatkan SHM.

Miris memang, ketika Jokowi "menebar pesona dan memberikan hiburan" pada rakyatnya untuk mendapatkan sertifikat gratis tapi program itu nyaris tidak didapatkan warga Himad Purelang.

Berbagai upaya telah dilakukan Himad Purelang untuk mendapatkan haknya mulai beraudiensi dengan Ketua DPR RI Marzuki Alie kala itu. Bahkan, DPR RI sempat membuat Panitia Kerja (Panja) masalah tanah
yang salah satunya ada di Himad Purelang.

Mereka berharap dimasa kepepimpinan Jokowi yang tersisa 2 tahun lagi Kepala BPN/Menteri ATR BPN bisa menerbitkan sertifikatnya.

Menanggapi soal pembagian 1989 sertifikat tanah di Jawa Barat oleh presisen Jokowi, Himad Purelang mengaku kecewa dan sedih.

"Terus terang kami sedih mendengar kabar presiden memberikan sertifikat tanah di Jabar kemarin. Padahal kami sudah mendaftarkan tanah di BPN sejak 2007 namun belum diterbitkan SHM nya," kata Ketua umum Himad Purelang Blasius Josep, Jum'at (14/4/2017).

Jokowi, melalui Kepala ATR BPN terkesan tebang pilih dalam memberikan hak kepada warganya untuk mendapatkan SHM. Mereka sangat berharap Jokowi bisa memberikan sertifikat secepatnya.

"Jokowi mana sertifikat kami kok belum dibagi juga. Ada apa di BPN, kok mereka tidak mau terbuka. Kalau memang adminitrsai kami masih kurang akan kita lengkapi," jelasnya.

Kemarin, Presiden Jokowi membagikan 1989 sertifikat tanah, di Lapangan Ranggajati, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis (13/4/2017).

Kata Jokowi, kalau dulu biasanya dari Sabang-Merauke hanya diselesaikan 400-500 ribu sertifikasi tanah, tahun ini pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat tanah, tahun depan 7 juta, dan tahun depannya lagi 9 juta sertifikat.

Presiden menegaskan, sertifikat itu adalah status hukum hak tanah yang harus dipegang. Ia mengingatkan, percuma memiliki tanah atau lahan tetapi tidak pegang sertifikat, bisa menjadi sengketa, bisa menjadi konflik.

Karena itu, Presiden akan mendorong terus kantor-kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) agar cepat melayani rakyat, segera melayani rakyat. “Jangan ngurus sertifikat sampai bertahun tahun, pasti akan saya lihat kalau yang ngurusnya lama,” kata Presiden seraya mengingatkan.

Hati-hati itu uang pinjaman, kalau tidak bisa mengembalikan sertifikat nya hilang, hati-hati, dapat Rp400jt yang Rp200jt untuk beli mobil biar gagah, boleh ndak? Tidak boleh, kalau ingin beli mobil, beli yang pick-up, beli yang truk, yang mempunyai produktivitas yang produktif, “ pesan Presiden.

Penulis: Tim Redaksi