Sabtu, 08 April 2017

Pemerintah Jangan Sepelekan Bonus Demografi

Magelang, PenaOne - Indonesia diprediksi mendapatkan bonus demografi pada 2020-2030, dimana jumlah jumlah penduduk usia produktif (15-65 tahun) akan mencapai 70 persen, sedangkan sisanya yang 30 persen masuk usia tidak produktif (14 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas).

"Pemerintah jangan terlena dan menyepelekan bonus demografi ini. Hanya dalam kurun waktu 3-13 tahun ke depan, kita akan memiliki banyak sekali Sumber Daya Manusia (SDM) di usia produktifnya. Ini bukan waktu yang lama mengingat bonus ini tidak serta merta bak durian runtuh," tegas Peneliti Merapi Cultural Institute (MCI) Gendhotwukir dalam siaran pers yang diterima Redaksi PenaOne.com Sabtu (8/4/2017).

Ia menjelaskan bonus demografi sejatinya sudah berlangsung mulai hari ini dengan titik kulminasinya pada 2030. Bonus demografi itu melalui proses, yang dari hari ke hari, bulan ke bulan dan tahun ke tahun makin tinggi alias bukan simsalabim sekali jatuh dari langit.

Satu hal yang pasti bonus demografi membawa dampak sosial-ekonomi seperti angka ketergantungan penduduk, dimana sekitar 180 juta penduduk Indonesia (70 persen usia produktif) bakal menanggung 60 juta penduduk nonproduktif.

"Nah, meski sejalan dengan prediksi PBB yang menyatakan angka ketergantungan di Indonesia terus turun, namun kita tidak tahu persis benarkah yang 70 persen usia produktif itu bakal benar-benar produktif alias tidak ada yang jadi pengangguran."

Peneliti Cultural Studies yang pernah menempuh pendidikan ilmu filsafat di Jerman ini menandaskan pengangguran menjadi tantangan utama pemerintah saat ini.

"Harus dicatat di sini, selain penduduk nonproduktif, ada angka pengangguran yang tak gampang diprediksi ke depannya," tandasnya.

Gendhot menambahkan penurunan angka pengangguran menjadi tantangan serius bagi pemerintah Indonesia yang mau tidak mau harus siap menyongsong bonus demografi.

Di satu sisi bonus demografi memang bisa menjadi berkah untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, tapi di sisi lain bisa menjadi petaka atau bencana bila lapangan pekerjaan dan sektor wiraswasta tak mampu menampung 70 persen usia produktif tersebut.

"Revolusi sosial berpotensi pecah, jika jumlah penduduk usia produktifnya ternyata banyak yang menjadi pengangguran. Apalagi, upaya mengenolkan angka pengangguran suatu negara itu bukan pekerjaan gampang. Ini tantangan serius bagi pemerintah. Apalagi, Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) Indonesia pun senyatanya masih rendah," tandas peneliti asal lereng Gunung Merapi ini.

Peningkatan SDM usia produktif yang sungguh-sungguh kompetitif di dunia kerja dan pasar internasional, terangnya, menjadi salah satu pekerjaan tidak ringan pemerintah saat ini.

"Pemerintah harus berpikir untuk menjadi agent of development untuk peningkatan kualitas SDM. Pemerintah perlu membuat target konkret yang masuk akal dan tak hanya sebatas imbauan atau wacana semata," kata dia.

Nah, kendati kualitas itu memang bukan persoalan angka, minimal dalam 3 tahun ke depan: 10 orang usia produktif diharapkannya benar-benar hanya menanggung 3-4 orang usia tidak produktif.

“Ini tentu hanya sebatas hitungan matematis semata mengingat upaya menihilkan jumlah pengangguran itu  susah," pungkasnya. (bian)