Selasa, 04 April 2017

Pencabutan BAP Miryam Tak Langgar Undang-Undang

M Pradana Indraputra-foto ist
Jakarta, PenaOne - Ketua DPP Partai Hanura Muhammad Pradana Indraputra meyakini pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan Anggota DPR RI dari Partai Hanura Miryam S Haryani di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bertentangan dan melanggar Undang-undang (UU).

Pada hakekatanya kata dia, pencabutan BAP merupakan hak seseorang. Dalam hukum kita, pencabutan BAP
itu memang diperbolehkan.

Jadi menurut pria yang kerap disapa Dana ini, kalau ibu Miryam merasa pada saat pemeriksaan oleh penyidik KPK dia mendapat tekanan lalu dia mencabut BAP nya kita harus menghormati hak beliau itu.

"Lagi pula KUHAP mengatur di Pasal 185 bahwa keterangan saksi yang sah itu apa yang dikatakan di pengadilan. Jadi mari kita hormati hak dari Ibu Miryam," katanya saat berbincang dengan Redaksi PenaOne.com melalui pesan elektroniknya, Senin (3/4/2017) malam.

Ia menilai, permintaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK untuk menahan Ibu Miryam dengan tuduhan keterangan palsu dirasa keterlaluan. "Saya kira itu cukup berlebihan biarkan lah dulu proses persidangan berjalan".

Menurutnya,  bagaimana mungkin orang dituduh untuk memberikan keterangan palsu sedangkan sidang saja masih berjalan ditahap awal.

"Saya sependapat dengan hakim bahwa masalah keterangan palsu itu harus dikesampingkan dulu karena pembuktian itu masih butuh proses," pungkas Dana sembari mengatakan pencabutan BAP bukan kali ini saja terjadi dan hal itu itu sudah sering terjadi di berbagai persidangan.

Diketahui, Miryam S Haryani merupakan Anggota DPR RI dari Hanura yang sukses dari Dapil Jawa Barat ini mencabut BAP nya di KPK dengan dalih merasa tertekan saat proses penyidikan sebagai saksi di Gedung KPK.

Pada sidang di Tipikor Kamis 30 Maret 2017 lalu, JPU KPK meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor yang menangani kasus e-KTP menetapkan anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani sebagai tersangka. Namun permintaan itu ditolak.

Keputusan JPU KPK ingin menetapkan Miryam sebagai tersangka diduga lantaran memberikan keterangan palsu saat persidangan. Apalagi, sebelum sidang Miryam telah lebih disumpah akan memberikan keterangan benar.

Miryam juga selalu berkelit menerima uang korupsi pengadaan e-KTP. Dalam dakwaan kasus korupsi e-KTP, ia disebut sebagai perantara suap kepada anggota Komisi II DPR. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Miryam juga mengakui hal tersebut.

Namun BAP tersebut kini dicabut Miryam dengan dalih merasa tertekan saat proses penyidikan sebagai saksi di Gedung KPK. Selama empat kali pemanggilan sebagai saksi, Miryam mengaku memberikan keterangan agar penyidik senang dan proses penyidikan kasus e-KTP cepat usai.

"Tadi kita minta majelis menetapkan Miryam berdasarkan Pasal 174, keterangan palsu. Dan kita juga minta ditahan. Ketua majelis bilang nanti saja. Kita amati dari kemarin sampai hari ini, kita lihat inkonsistensi (keterangan Miryam S Haryani)," kata Jaksa Irene. (han)