Sabtu, 08 April 2017

Teten Minta Pembangunan Bandara Kulonprogo Tidak Molor

Jakarta, PenaOne - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki meminta pembangunan bandara Kulonprogo, Yogyakarta berjalan sesuai target yang diharapkan Presiden. Untuk memastikan hal ini, Kantor Staf Presiden (KSP) terus mengawal agar proyek ini tidak mundur dari jadwal operasionalnya Maret 2019. Hal ini disampaikan Teten saat bertemu jajaran Angkasa Pura I (Persero) di Kantor Staf Presiden, Jakarta belum lama ini.

“Kita harap pengerjaan sesuai timeline,” pintanya seperti dikutip situs ksp.go.id.

Direktur Teknik Angkasa Pura 1 Polana B Pramesti menjelaskan, saat ini persiapan pembangunan proyek terus dilakukan. Pekerjaan yang berjalan saat ini berupa pengosongan lahan, pemagaran, soil investigation &topografi dan micro seismic, climatologi, tsunami mitigation survey.

Soal pembebasan lahan, 94 persen biaya pembebasan lahan telah dibayarkan. Rinciannya, tanah warga 60 persen, tanah instansi 6 persen dan tanah PAG (Paku Alam Ground) 27 persen.

“Sisa 6 persen tanah warga belum dibayar karena dalam proses konsignasi. Akhir April ini konsignasi selesai. Kita optimis pertengahan Juni pengerjaan proyek bisa dimulai,” kata Polana.

Sebelumnya, pada 27 Januari 2017, Presiden melakukan "Babat Alas Nawung Kridha" tanda dimulainya pembangunan bandara baru (New Yogyakarta International Airport). Presiden meminta pembangunan bandara yang sudah direncanakan sejak 6-7 tahun lalu ini segera terlaksana. Babat Alas Nawung Kridha sendiri dimaknai sebagai suatu keputusan yang harus segera dilakukan.

Hal ini lantaran, kapasitas bandara Adisucipto sudah tidak memadai untuk menerima penumpang. Kapasitas standarnya hanya 1,6 juta penumpang sedangkan saat ini sudah melonjak hingga 7,2 juta. Adapun bandara Kulonprogo akan menampung hingga 14 juta. Luasnya 587 hektar, runway 3.600 m2 dan didukung fasilitas yang bagus.

“Pembiayaan bandara ini non-APBN,” kata Polona, didampingi rekannya R. Sumastono dan Widodo.

Agar proyek ini berjalan transparan, Teten meminta penetapan investor dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang disarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Teten juga mengatakan, KSP akan mengawal penyelesaian beberapa kendala teknis demi kelancaran proyek ini. (ian)