Kamis, 04 Mei 2017

Anak Buah OSO akan Laporkan Ketua KPK ke Mabes Polri

Jakarta, PenaOne - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo siap-siap berurusan dengan hukum. Pasalnya, anak buah Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) yang akan melaporkan Agus Rahardjo itu ke Bareskrim Mabes Polri.

"Kami minta Ketua KPK segera minta maaf secara terbuka. Jika dalam kurun waktu 3x24 jam tidak meminta maaf kita terpaksa akan melaporkan Agus Rahardjo ke Bareskrim Mabes Polri," kata Ketua Umum Laskar Muda Hanura (Lasmura) Muhammad Guntur saat bercakap dengan Redaksi PenaOne.com Kamis (5/5/2017) malam.

Sebagai lembaga penegak hukum yang fokum terhadap pemberantasan korupsi lanjutnya, Ketua KPK sebaiknya tidak asal bicara jika bukan dalam konteks kerjanya.

"Gak perlu bicara tentang politik yang tidak dia mengerti dan tidak ada kaitannya," kata Guntur.

Dirinya menilai, kinerja KPK saat ini masih jauh panggang dari api. "Kerjanya stagnan, mereka hanya mengejar kasus-kasus kecil yang kesannya hanya untuk pencitraan," ujarnya.

Disinggung pasal yang akan disangkakan dalam laporannya ke Mabes Polri, Wakil Sekjen Hanura ini akan menerapkan pasaĺ penghinaan pejabat publik dan penyebaran kebencian.

"Kita tunggu 3 hari ini dulu. Ada itikad baik tidak dari Ketua KPK. Kaku tidak, terpaksa kita akan laporkan Agus Rahardjo ke Bareskrim. Yang bersangkutan juga memenuhi unsur pasal 27 ayat 3 UU ITE," pungkas Guntur.

Sebelumnya, Agus Rahardjo menanggapi soal rangkap jabatan OSO sebagai Ketua DPD sekaligus Ketua Umum Partai Hanura yang juga masih menjabat Wakil Ketua MPR. Menurutnya harus ada aturan jelas mengenai ide pembentukan lembaga dan latar belakang pejabat terkait.

"Ide kita membuat DPD dulu apa sih, apakah keterwakilan partai atau keterwakilan daerah? Kalau keterwakilan daerah mestinya ya dipisahkan, kalau Anda partai ya Anda lewatnya yang DPR. Jadi harus ada aturan yang jelas. Kan kalau terjadi seperti kasusnya pak OSO, kan jadi seperti banci ini. Ini daerah, tapi kok ada unsur partai di situ," komentar Agus di tengah diskusi 'Membedah Rangkap Jabatan Pejabat Pemerintah' di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis. (tan/bilal)