Tuesday, 30 May 2017

Hanura: TNI-Polri Harus Kompak Berantas Teroris

Sri Mulyono
Jakarta, PenaOne - TNI dan Polri seharusnya begandengan tangan dalam menangulangi bahaya terorisme yang kerap muncul ditengah-tengah masyarakat.

Langkah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkpolhukam) Wiranto untuk merivisi Undang-undang Terorisme patut diacungi jempol. 

Sebaiknya, langkah ini  didukung semua komponen bangsa agar kejadian seperti di Marawi Philipina yang sudah kuasai ISIS tidak terjadi di Indonesia.

"Kami mendukung ide Menkopolhukam untuk melibatkan TNI dalam UU antiteror. Dalam situasi yang sudah sangat rawan teror ini Polri dan TNI perlu bersatu melawan terorisme yang mengancam bangsa dan negara," kata Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Hanura Sri Mulyono dalam siaran persnya Selasa (30/5/2017).

Menurutnya, dikotomi tugas pertahanan yang diemban TNI dan keamanan yang merupakan tugas Polri sudah tidak relevan lagi untuk diperdebatkan.

"Terorisme itu ancaman serius terhadap NKRI, jadi harus dihadapi dan dicegah bersama-sama. Jangan sampai terlanjur seperti Marawi di Philipina yang dikuasai ISIS," jelasnya.

Sri mempertanyakan apa alasanya yang membuat TNI dan Polri enggan bersatu melawan terorisme. 

"Alasan apa yang membuat Polri dan para pihak keberatan dengan terlibatnya TNI?. Bukankah bila TNI terlibat tugas Polri menjadi lebih ringan? Bukankah perpaduan antara TNI dan Polri akan membuat kekuatan keamanan nasional menjadi full power dan akan membuat teroris tergerus mentalnya?," kat dia.

Sri beranggapan apakah saat ini TNI dan Polri sengaja dibuat terkotak-kotak dalam menanggulangi terorisme.

"Apkah Polri dan TNI sulit bersatu dalam pengabdianya kepada bangsa dan negara atau sengaja dibuat dikotomi supaya keamanan negara lemah?. Sebaiknya Polri dan TNI bergabung dalam penanggulangan terorisme sebelum nasi menjadi bubur seperti yang terjadi di Suriah, Irak dan Marawi Philipina," tegasnya.

Sri menyarankan, hendakanya TNI dan Polri duduk bersama dengan masyarakat dan pemerintah untuk membicarakan penanggulangan terorisme.

"Ego sektoral harus dikubur dalam dalam demi NKRI," demikian Sri Mulyono menjelaskan. (tan/bian)