Sabtu, 27 Mei 2017

IAW Sudah Lama Endus Aroma "Busuk" di BPK

Jakarta, PenaOne - Junisab Akbar, Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) mengaku bangga KPK bisa mengobrak-abrik jantung auditor negata yakni  Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Padahal sudah lama, IAW ragu dengan kinerja auditor BPK ini. Dari catatan IAW, pada kasus lahan rumah sakit Sumber Waras milik Pemda DKI Jakarta hasil audit BPK juga  tidak diyakini KPK.

Kenapa KPK tidak mau langsung menyidik kasus RS Sumber Waras. "Tentu ada sesuatu," kata Junisab Sabtu (27/5/2017).

Ditambah lagi, dengan kasus penerimaan uang dari aparatur sipil negara (ASN) Kemendagri kepada Auditor BPK RI, Wulung, saat memeriksa pengelolaan keuangan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kemendagri kaitan kasus EKTP.

"Sampai  kemarin, operasi tangkap tangan (OTT) langsung di dalam kantor BPK RI yang melibatkan ASN Kementerian Desa, bahkan Irjendnya, dalam kaitan laporan hasil pemeriksaan (LHP) wajar tanpa pengecualian (WTP). Ini makin menunjukkan bahwa integritas insitusi BPK sudah lama diragukan KPK," tegas mantan anggota DPR RI ini.

Saat pekan lalu, BPK RI memberikan penilaian WTP terhadap laporan keuangan pemerintahan Joko Widodo. IAW sebenarnya sangat tersentak.

"Saya terus terang kaget saat itu. Apa memang benar laporan BPK itu," jelas Junisab.

Sekarang lanjutnya, publik menjadi paham mengapa KPK seperti tidak acuh terhadap beberapa audit BPK RI.

Dengan adanya OTT di BPK RI, bagaimana sikap DPR RI, Presiden dan pemangku kepentingan lain melihat fakta parahnya integritas BPK? Dibiarkan saja atau hendak dibenahi?

Keuntungan jika dibiarkan bagi pemerintah adalah, jadi sangat bisa mempengaruhi BPK karena integritas tersebut yang tentunya membuat gamang pimpinan BPK. Intinya, WTP bisa saja didapat dengan mudah, namun sangat rentan. DPR RI sendiri tidak perlu capek bersidang untuk membedah-benahi BPK.

"Kerugiannya, sehabis masa pemerintahan yang berkuasa, maka cenderung kuat struktur dibawahnya akan sangat bermasalah sebab proses pengauditan keuangan negara yang digunakan tidak kredibel. Pemerintahan berikutnya dan masyarakat akan dengan mudah mempersoalkannya. Dimata publik, DPR RI juga akan terlibat secara hukum dan politik serta moral," pungkasnya.

Kemarin KPK melakukan OTT terhadap 2 orang auditor BPK salah satunya berinisi SR dan orang dari Kementerian  Desa (Kemdes). (bian)