Jumat, 05 Mei 2017

Kejari Karimun Bidik Korupsi Dana Desa

Karimun, PenaOne - Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 sebesar Rp28 Miliar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 500 Tahun 2016 yang diduga diselewengkan 42 kepala desa yang ada di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri kini ditelusuri Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun.


Informasi yang didapat, dugaan korupsi yang diperkirakan merugikan keuangan negara Rp840 juta-Rp1 Miliar itu kini ditelusuri Kejaksaan secara intens dengan dibentuknya tim.


Informas yang didapat, pembentukan Tim oleh Kejaksaan Negeri Karimun itu bertujuan mengumpulkan bukti dan informasi terkait penyaluran dana desa yang diduga di korupsi.


"Sudah dibentuk Tim khusus untuk kasus dugaan Korupsi Dana Desa, apa perkembangannya ya kita sama-sama melihat kedepannya," ujar sumber yang namanya tidak mahu disebutkan.

Temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Kepri. Penyelewengan dana desa itu berdasarkan temuan media ini menggunakan modus bimbingan teknis, yakni 2 (dua) hari di Batam dan 3 (tiga) hari di Jogjakarta dengan memboyong  3 (tiga) orang perangkat desa, Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara atau yang diusulkan kepada Desa.


Namun, ada 3 (tiga) kepala Desa yang menolak mengikuti Bimtek tersebut, yakni kepala Desa Tanjungpelanduk, Desa Selatmendaun dan satu lagi Kepala desa yang tidak mahu disebutkan.

Rata-rata perdesa mengeluarkan anggaran berkisar Rp20-30 Juta perdesa, hal tersebut menjadi temuan yang berindikasi merugikan keuangan negara dikarenakan penggunaan anggaran tidak tepat sasaran untuk kemajuan dan pembangunan desa. Kepala Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 sebesar Rp28 Miliar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 500 Tahun 2016 yang diduga diselewengkan 42 kepala desa yang ada di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri kini ditelusuri Kejaksaan Negeri Karimun.


Informasi yang didapat, dugaan korupsi yang diperkirakan merugikan keuangan negara Rp840 juta-Rp1 Miliar itu kini ditelusuri Kejaksaan secara intens dengan dibentuknya tim.


Informas yang didapat, pembentukan Tim oleh Kejaksaan Negeri Karimun itu bertujuan mengumpulkan bukti dan informasi terkait penyaluran dana desa yang diduga di korupsi.


"Sudah dibentuk Tim khusus untuk kasus dugaan Korupsi Dana Desa, apa perkembangannya ya kita sama-sama melihat kedepannya," ujar sumber yang namanya tidak mahu disebutkan.

Temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Kepri. Penyelewengan dana desa itu berdasarkan temuan media ini menggunakan modus bimbingan teknis, yakni 2 (dua) hari di Batam dan 3 (tiga) hari di Jogjakarta dengan memboyong  3 (tiga) orang perangkat desa, Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara atau yang diusulkan kepada Desa.


Namun, ada 3 (tiga) kepala Desa yang menolak mengikuti Bimtek tersebut, yakni kepala Desa Tanjungpelanduk, Desa Selatmendaun dan satu lagi Kepala desa yang tidak mahu disebutkan.

Rata-rata perdesa mengeluarkan anggaran berkisar Rp20-30 Juta perdesa, hal tersebut menjadi temuan yang berindikasi merugikan keuangan negara dikarenakan penggunaan anggaran tidak tepat sasaran untuk kemajuan dan pembangunan desa. Kepala Desa mengaku, kegiatan itu atas inisiatif Kabid Pemdes, Arlita yang saat ini telah pindahtugas antar dinas.


Adanya dugaan penyelewengan dana desa itu dibenarkan Abdullah, Kabid Pembangunan Desa saat ini yang sebelumnya dijabat Arlita, menurutnya Arlita telah menyalahi aturan.


"Didalam aturan, harus dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terlebih dahulu yang kemudian disah-kan oleh pihak yang berwenang dan yang dapat berangkat Bimtek itu adalah pengurus atau anggota BUMDES tersebut, bukan kepala Desa atau perangkatnya, jelasnya itu melanggar aturan. Dan resiko ditanggung yang bersangkutan (Arlita-red), bukan saya," ujar Abdullah.

Sebelumnya, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Karimun Aji Satrio SH MH mengatakan akan mempelajari kasus dugaan penyelewengan tersebut, Ia mengaku baru mengetahu ihwal itu.


"Masih saya pelajari kasus tersebut (Penyelewengan dana Desa), saya juga baru menerima surat aduan dari pak Marjon kemarin. Jadi tolong bersabar ya," ujar Aji.

Hal senada juga disebut Kepala Kejaksaan Negeri Karimun melalui Kasipidsus Kicky Arityanto SH mengaku baru mengetahui permasalahan itu, Ia menyebut kepala Desa diberikan waktu 90 hari kerja untuk mengembalikan dana yang menjadi temuan BPK-P tersebut kepada negara.


Selain dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Desa, juga ditemukan keganjilan besaran jumlah Alokasi Dana Desa, pada APBD tahun 2016 Alokasi Dana Desa sebesar Rp28 Miliar, namun yang disalurkan sebesar Rp27,5 Miliar.

Seperti dikutip kepriterkini.co tidak jelas apakah Rp500 juta Dana desa itu masuk ke Silva atau tidak, namun dalam APBD tahun 2017 media ini tidak menemukan adanya silva Dana Desa sebesar Rp500 juta yang terakumulatif sebesar Rp35,8 Miliar. Kepala Bagian Keuangan Abdullah selalu menghindar ketika wartawan media ini melakukan konfirmasi ihwal dana desa itu. (bilal)