Wednesday, 31 May 2017

Penunjukan Pahala Mansuri jadi Dirut Garuda Salahi Aturan

Jakarta, PenaOne -  Anggota DPR dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso mempertanyakan keputusan Kementerian BUMN untuk meniadakan posisi Direktur Operasi dan Direktur Maintenance dari kepengurusan Maskapai Garuda Indonesia pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perusahaan-perusahaan BUMN transportasi dan jajaran Kementerian BUMN di Jakarta, Selasa (30/5/2017) siang.

Selain itu Bowo menilai penunjukan Pahala Mansuri yang berlatar belakang keuangan sebagai Dirut Garuda menyalahi peraturan yang ada.

"Soal regulasi yang dikeluarkan Kemenhub memang bukan domain Komisi VI. Tapi karena ini berhubungan dengan tata kelola di BUMN maka saya merasa memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan di Komisi VI," kata Bowo menerangkan ketika ditanya soal regulasi  penerbangan yang ada dibawah kewenangan Komisi V.

"Saya diskusi dengan beberapa pilot, dan pengamat penerbangan, mereka menyatakan bahwa sesuai CASR amandemen terbaru 121.59 point D, seluruh key personel termasuk Dirutnya harus dinyatakan memenuhi kualifikasi, berpengalaman dan ahli dibidang penerbangan, inikan regulasi ya harus dipatuhi. Karena ini bisa jadi bahaya laten dipenerbangan, ya bukan salah yang bersangkutan ditunjuk jadi Dirut Garuda". lanjutnya.

Lebih lanjut angggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah ini menjelaskan, dalam RDP tersebut pihak Kementerian BUMN menyerahkan permasalahan regulasi kepada Kementerian Perhubungan. "Ya saya akan bertanya juga kesana, dan koordinasi dengan teman teman di Komisi V, apakah pelaksanaan dilapangan dari Kemenhub ini berbeda dengan aturan tertulis yang dikeluarkan?"

Pada 12 April lalu Kementerian BUMN melalui RUPS lalu menunjuk Pahala Mansuri menggantikan Arief Wibowo sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia. (tan)